Pengemudi Ojol hingga Petugas Masjid Dijadikan Pengawal Protokol Kesehatan Polres Metro Jakarta Pusat memberikan jaket khusus untuk elemen masyarakat yang bertugas sebagai pengawal protokol kesehatan. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Sejumlah elemen masyarakat diminta menjadi garda terdepan dalam memberi imbauan mengenai protokol kesehatan. Mereka nantinya diberikan rompi khusus sehingga masyarakat menjadi lebih segan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto menuturkan, pihaknya bersama TNI dan unsur wali kota memberikan rompi bagi sejumlah elemen masyarakat.

"Kami merangkul komunitas yang ada di sekitar wilayah kita. Baik FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), ojek online, pasar, dan mal ini akan kita libatkan semua. Mereka bertugas untuk ikut mengawasi warga kita yang melanggar protokol kesehatan khususnya penggunaan masker," jelas Heru ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

Baca Juga:

Protokol Kesehatan Anak-Anak Sesuai Imbauan Ikatan Dokter Anak Indonesia

Heru melanjutkan, ada juga komunitas lain yang digandeng menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi ke lingkungannya.

"Ada komunitas motor, komunitas sepeda. Kemudian masjid karena masjid ini tiap hari bisa menyuarakan dalam setiap mau salat atau azan. Tiap azan kita memberikan imbauan atau arahan kepada warga. Ada juga dari komunitas gereja, restoran," ungkap Heru.

Nantinya, komunitas ini bakal menyebar di wilayah-wilayah terkecil.

"Seperti Gojek ini leader-nya saja. Nanti kakinya, contohnya di daerah Menteng siapa, Cideng siapa. Jadi kita sebanyak mungkin untuk melibatkan mereka supaya dalam pengawasan di masing-masing komunitas sudah ada pionirnya," terang Heru.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menambahkan, sesuai dengan Pergub 88, tempat yang melanggar akan diberikan hukuman. Seperti tempat makan yang kedapatan ada pelanggan makan di tempat.

"Nanti akan dikenakan denda. Kalau kecil bisa Rp10 juta kalau yang besar bisa Rp50 juta. Hari ini kita juga masih berjalan terus terutama untuk yang masker. Apabila mereka kena, kenakan denda Rp250 ribu dan itu bisa dilipatgandakan kalau memang mereka ketangkep yang kedua atau ketiga," ungkap Irwandi.

  Polres Metro Jakarta Pusat merekrut elemen masyarakat untuk bertugas sebagai pengawal protokol kesehatan. (Foto: MP/Kanugrahan)
Polres Metro Jakarta Pusat merekrut elemen masyarakat untuk bertugas sebagai pengawal protokol kesehatan. (Foto: MP/Kanugrahan)

Nah, warga yang diberi rompi ini tugasnya hanya mengimbau saja.

"Jadi yang melakukan penindakan adalah satpol PP. Tugas satpol PP menegakkan Pergub 88 supporting dari polisi dan TNI," tutup Irwandi.

Hasil rapat koordinasi Forkopimda DKI Jakarta, sebanyak 6.800 personel disiagakan untuk memantau penerapan protokol kesehatan saat masa pembatasan sosial berskala besar ketat di ibu kota yang dimulai Senin (14/9).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan, ribuan personel yang akan diturunkan untuk mengawasi masyarakat disiplin protokol kesehatan itu terdiri dari TNI, Polri hingga Pemprov DKI Jakarta.

"Total personel gabungan yang diterjunkan sebanyak 6.800 personel yang terdiri dari 700 dari pemda, 50 jaksa, 50 pengadilan, 300 TNI dan 300 Polri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus.

Dari hasil rapat itu, selain menentukan jumlah personel, pihaknya juga membagi satuan tugas-satuan tugas kecil yang nantinya akan bertugas memantau protokol kesehatan.

Baca Juga:

Perusahaan Melawan Saat Penertiban Protokol Kesehatan, TNI-Polri Siap Diturunkan

Sistemnya ada yang bertugas melakukan patroli hingga melakukan razia atau sidak di tempat-tempat keramaian.

"Hasil rapat kemarin kita membentuk satgas-satgas baik di tingkat provinsi isinya sama, TNI-Polri, pemda, kejaksaan, satuan tugas untuk melakukan yustisi penindakan masyarakat dasarnya Pergub 79 tentang disiplin," kata Yusri.

Sebelumnya, Pemprov DKI mencabut kebijakan penerapan pembatasan sosial bersakal besar (PSBB) masa transisi menjadi PSBB total sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi virus corona.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

Dengan penerapan PSBB ini, berbagai aktivitas dipastikan akan kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. (Knu)

Baca Juga:

PT AP II Perketat Protokol Kesehatan di Bandara Soetta dan Halim


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH