Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IV DPR RI Jaelani meminta Kementerian Pertanian (Kementan) menyusun peta jalan yang jelas dan terukur terkait dengan program pengembangan perkebunan dan hortikultura yang dialokasikan sebesar Rp 9,95 triliun pada tahun anggaran mendatang.
?
Jaelani menegaskan, ia mendukung penuh program tersebut karena sejalan dengan cita-cita besar Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
?
“Program ini sangat strategis. Namun, tanpa arah yang jelas dan peta jalan yang terukur, potensi besar ini bisa tidak optimal. Saya ingin Kementan memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul berkontribusi pada kemandirian pangan nasional,” ujar Jaelani di Jakarta, Sabtu (11/10).
?
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tenggara itu juga menyoroti target program yang disebut mampu menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru. Ia mengapresiasi ambisi tersebut, tapi mengingatkan agar target harus jelas dan terukur.
?
Baca juga:
Komisi IV DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementan Sebesar Rp145 Miliyar
“Target ini sangat fantastis, tapi harus jelas dan terukur. Harus ada rencana detail bagaimana 1,9 juta lapangan kerja itu bisa terealisasi, terutama dengan melibatkan petani muda. Regenerasi petani penting agar keberlangsungan pertanian Indonesia tetap terjaga,” tegasnya.
?
Lebih lanjut, Jaelani menekankan pentingnya memastikan pengembangan perkebunan dan hortikultura tidak hanya dikuasai oleh pemodal besar. Ia menilai, petani kecil harus menjadi subjek utama dalam kebijakan pertanian nasional. “Kita tidak boleh biarkan sektor ini hanya dikuasai kelompok bermodal besar, sedangkan petani kecil tetap sengsara. Pemerintah harus memberi ruang dan dukungan konkret bagi petani kecil agar mereka bisa tumbuh dan bersaing,” katanya.
?
Selain itu, ia menilai aspek pemasaran hasil pertanian juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pengawasan terhadap rantai distribusi dan harga harus dikontrol ketat agar harga di tingkat petani tetap menguntungkan. “Jangan sampai ketika produksi meningkat, harga malah jatuh. Itu sering terjadi. Jadi perlu ada sistem pengendalian dan jaminan pasar yang berpihak kepada petani,” tutupnya.
?
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura.
?
“Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” katanya setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/10).(Pon)
Baca juga:
?
?
