Pengelolaan Dana Calhaj yang Batal Berangkat Harus Diawasi Antrean calon jamaah haji di loket pelayanan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di bank syariah. (ANTARA/HO/20)

MerahPutih.com - Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj meminta masyarakat untuk mengawal pengelolaan dana jemaah haji yang batal berangkat pada tahun ini.

Menurut Mustolih, masyarakat secara bersama-sama tetap harus mencermati dan mengawal Kementerian Agama atas konsekuensidari kebijakannya ini.

Baca Juga

Keputusan Menag Batalkan Penyelanggara Haji Menuai Protes dan Kritik

"Utamanya menyangkut pengelolaan dan transparansi pengembalian biaya kepada jemaah yang batal berangkat," ujar Mustolih melalui keterangannya kepada wartawan, Selasa (2/6).

Pengawasan tersebut, menurut Mustolih juga harus meliputi pengelolaan dokumen para jemaah yang batal berangkat. Dirinya berharap tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat pembatalan ini.

"Demikian pula dengan berbagai dokumen penting jemaah seperti paspor agar dikembalikan sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada calon jemaah yang dirugikan," ucap Mustolih.

Jamaah haji melaksanakan mabit (bermalam) di Musdalifah, Mekkah, sebagai salah satu rukun haji pada musim haji 2016 (Endang Sukarelawati)
Jamaah haji melaksanakan mabit (bermalam) di Musdalifah, Mekkah, sebagai salah satu rukun haji pada musim haji 2016 (Endang Sukarelawati)

Ia sendiri mengapresiasi keputusan Menteri Agama yang membatalkan pemberangkatan jemaah Haji 2020. Keputusan itu untuk menyelamatkan ratusan ribu jiwa jemaah dan petugas haji.

"Komnas Haji dan Umrah mengapresiais setinggi-tinggi sikap tegas Menteri Agama karena yang begitu memprioritaskan keselamatan jemaah daripada kepentingan-kepentingan lainnya, utamanya dari aspek ekonomi," kata Mustolih.

Mustolih menilai Razi berani mengambil keputusan. Terlebih, haji menjadi persoalan sensitif di Tanah Air. Razi dinilai berani melawan arus dan mengambil keputusan yang sangat tidak populer.

"Karena persoalan haji sangat sensitif. Haji bagi umat Islam adalah jalan untuk aktualisasi menyempurnakan rukun Islam kelima sehingga bisa memicu polemik dan kontroversi," tutur dia.

Ia juga memuji ketegasan Razi mengambil keputusan. Sebab, keputusan itu dibuat sebelum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi.

Dia menyebut ini menandakan pemerintah sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia hendak memberikan sinyal kuat di kancah dunia internasional. Indonesia berdaulat penuh.

"Sehingga memiliki independensi, bisa berpijak dan mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri demi kepentingan dan keselamatan rakyatnya tanpa harus bergantung atau ditekan oleh negara lain," tutur dia.

Baca Juga

DPR Kritik Keputusan Menag Batalkan Penyelenggaran Haji 2020

Mustolih memaklumi pihak-pihak yang tak setuju dengan keputusan pemerintah. Sebab, ibadah haji melibatkan ratusan ribu orang dan biaya sekitar Rp14 triliun/ per musim.

"Yang jelas kebijakan ini memiliki konsekuensi waiting list jemaah akan semakin panjang dan menambah waktu," ujar Mustolih. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Teriakan 'Dasar Nasi Bungkus' Menggema di Balaikota, Massa Kontra Anies Dilempar Botol
Indonesia
Teriakan 'Dasar Nasi Bungkus' Menggema di Balaikota, Massa Kontra Anies Dilempar Botol

Polisi mengiimbau antara massa yang berada di luar dengan di dalam tak saling ketemu

Doni Monardo Sebut Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi
Indonesia
Doni Monardo Sebut Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi

Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah mengizinkan

Sempat Dikembalikan ke Polri, Ini Alasan KPK Perpanjang Masa Kerja Kompol Rossa
Indonesia
Sempat Dikembalikan ke Polri, Ini Alasan KPK Perpanjang Masa Kerja Kompol Rossa

Rossa merupakan penyidik yang menangani kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

Kurangi Beban Komjen Firli, IPW Desak Agus Rahardjo Cs Bongkar Dugaan Korupsi Cak Imin
Indonesia
Kurangi Beban Komjen Firli, IPW Desak Agus Rahardjo Cs Bongkar Dugaan Korupsi Cak Imin

Dengan diselesaikannya ketiga kasus ini, pimpinan baru KPK tidak terjebak dan terbebani pada utang kasus yang ditinggalkan Agus Raharjo cs.

Kawasan GBK Senayan Banjir, Warga: Cocok Nih Buat Ternak Lele
Indonesia
Kawasan GBK Senayan Banjir, Warga: Cocok Nih Buat Ternak Lele

Banjir paling membuat warga kaget terjadi di kawasan Gelora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

 Panlih Sepakat Pemilihan Wagub DKI Jakarta Digelar 23 Maret
Indonesia
Panlih Sepakat Pemilihan Wagub DKI Jakarta Digelar 23 Maret

Menurut Baco, uji kelayakan dan kepatutan masuk dalam momen tanya jawab. Panlih pun akan mengatur teknis pengujiannya dalam waktu dekat ini.

Djoko Tjandra Diduga Ajukan PK dengan KTP Baru
Indonesia
Djoko Tjandra Diduga Ajukan PK dengan KTP Baru

Semestinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan proses persidangan PK

Pakar Intelijen Desak Paslon Patuhi Larangan Kampanye Rapat Umum di Pilkada 2020
Indonesia
Pakar Intelijen Desak Paslon Patuhi Larangan Kampanye Rapat Umum di Pilkada 2020

Kampanye metode tersebut dan jenis pengerahan massa lainnya berpotensi menciptakan klaster COVID-19 yang membahayakan publik.

Juli 2020, Pasar Tradisional di Jakarta Bebas Kantong Plastik
Indonesia
Juli 2020, Pasar Tradisional di Jakarta Bebas Kantong Plastik

Pemerintah daerah, pelaku usaha dan konsumen akan menjadi penentu

 Tim Komrah Medan Merdeka Temukan Kerusakan Batu Alam Akibat Pengaspalan di Monas
Indonesia
Tim Komrah Medan Merdeka Temukan Kerusakan Batu Alam Akibat Pengaspalan di Monas

Ketika mengambil sample, Anggota Tim Asistensi bidang Lingkungan Hidup Bambang Hero mengatakan pihaknya menemukan kerusakan bekas pengaspalan untuk lintasan Formula E