Pengelolaan Dana Calhaj yang Batal Berangkat Harus Diawasi Antrean calon jamaah haji di loket pelayanan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di bank syariah. (ANTARA/HO/20)

MerahPutih.com - Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj meminta masyarakat untuk mengawal pengelolaan dana jemaah haji yang batal berangkat pada tahun ini.

Menurut Mustolih, masyarakat secara bersama-sama tetap harus mencermati dan mengawal Kementerian Agama atas konsekuensidari kebijakannya ini.

Baca Juga

Keputusan Menag Batalkan Penyelanggara Haji Menuai Protes dan Kritik

"Utamanya menyangkut pengelolaan dan transparansi pengembalian biaya kepada jemaah yang batal berangkat," ujar Mustolih melalui keterangannya kepada wartawan, Selasa (2/6).

Pengawasan tersebut, menurut Mustolih juga harus meliputi pengelolaan dokumen para jemaah yang batal berangkat. Dirinya berharap tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat pembatalan ini.

"Demikian pula dengan berbagai dokumen penting jemaah seperti paspor agar dikembalikan sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada calon jemaah yang dirugikan," ucap Mustolih.

Jamaah haji melaksanakan mabit (bermalam) di Musdalifah, Mekkah, sebagai salah satu rukun haji pada musim haji 2016 (Endang Sukarelawati)
Jamaah haji melaksanakan mabit (bermalam) di Musdalifah, Mekkah, sebagai salah satu rukun haji pada musim haji 2016 (Endang Sukarelawati)

Ia sendiri mengapresiasi keputusan Menteri Agama yang membatalkan pemberangkatan jemaah Haji 2020. Keputusan itu untuk menyelamatkan ratusan ribu jiwa jemaah dan petugas haji.

"Komnas Haji dan Umrah mengapresiais setinggi-tinggi sikap tegas Menteri Agama karena yang begitu memprioritaskan keselamatan jemaah daripada kepentingan-kepentingan lainnya, utamanya dari aspek ekonomi," kata Mustolih.

Mustolih menilai Razi berani mengambil keputusan. Terlebih, haji menjadi persoalan sensitif di Tanah Air. Razi dinilai berani melawan arus dan mengambil keputusan yang sangat tidak populer.

"Karena persoalan haji sangat sensitif. Haji bagi umat Islam adalah jalan untuk aktualisasi menyempurnakan rukun Islam kelima sehingga bisa memicu polemik dan kontroversi," tutur dia.

Ia juga memuji ketegasan Razi mengambil keputusan. Sebab, keputusan itu dibuat sebelum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi.

Dia menyebut ini menandakan pemerintah sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia hendak memberikan sinyal kuat di kancah dunia internasional. Indonesia berdaulat penuh.

"Sehingga memiliki independensi, bisa berpijak dan mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri demi kepentingan dan keselamatan rakyatnya tanpa harus bergantung atau ditekan oleh negara lain," tutur dia.

Baca Juga

DPR Kritik Keputusan Menag Batalkan Penyelenggaran Haji 2020

Mustolih memaklumi pihak-pihak yang tak setuju dengan keputusan pemerintah. Sebab, ibadah haji melibatkan ratusan ribu orang dan biaya sekitar Rp14 triliun/ per musim.

"Yang jelas kebijakan ini memiliki konsekuensi waiting list jemaah akan semakin panjang dan menambah waktu," ujar Mustolih. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tunggu Vaksin COVID-19, Pemerintah Gencar Lakukan Pengetesan dan Pelacakan
Indonesia
Tunggu Vaksin COVID-19, Pemerintah Gencar Lakukan Pengetesan dan Pelacakan

“Saat ini kita tengah menyiapkan vaksin diharapkan November 2020 sudah dapat kita terima. Selagi menunggu datangnya vaksin, kita perlu terus melakukan melakukan targeted testing dan tracing kasus COVID-19," tuturnya

TNI Kawal Langsung Penyaluran Bantuan PTK-Indonesia untuk Korban Kebakaran Tambora
Indonesia
TNI Kawal Langsung Penyaluran Bantuan PTK-Indonesia untuk Korban Kebakaran Tambora

Berawal dari kompor salah satu warga yang meledak pada hari Selasa (11/8), kebakaran tak terhindarkan lagi.

Rapat Paripurna DPR Dihadiri 269 Orang, Pengamat : Jangan Jadikan Pandemi Alasan Tak Ngantor
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Dihadiri 269 Orang, Pengamat : Jangan Jadikan Pandemi Alasan Tak Ngantor

Anggota DPR tidak boleh menjadikan pandemi virus corona sebagai alasan untuk tidak berkantor di kompleks MPR/DPR.

Fadli Zon Desak Ruangguru Dihapus dari Program Kartu Pra Kerja
Indonesia
Fadli Zon Desak Ruangguru Dihapus dari Program Kartu Pra Kerja

"Sekalian harus mundur dari proyeknya," ucap Fadli

Pemerintah Khawatir Ekonomi Terhenti jika Lockdown
Indonesia
Pemerintah Khawatir Ekonomi Terhenti jika Lockdown

Pusat sudah memerintahkan pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi terhadap daerah yang sudah ada temuan positif virus corona.

Libatkan Anak Saat Pilkada, Psikologis Anak Bakal Terganggu
Indonesia
Libatkan Anak Saat Pilkada, Psikologis Anak Bakal Terganggu

Adanya peran aktif semua kalangan di masyarakat tentang kepedulian dan perlindungan hak-hak anak.

[HOAKS atau FAKTA]: Sri Mulyani Jual Pulau Bali untuk Bayar Utang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sri Mulyani Jual Pulau Bali untuk Bayar Utang

“Sri Mulyani: “Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk Bayar Hutang”

Wagub DKI Bantah Positif COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Bantah Positif COVID-19

"Alhamdulillah saya tidak sedang menjalani isolasi mandiri, karena saya tidak terpapar COVID-19," kata Riza

PPKM Mikro, Ganjar Instruksikan RT/RW Bikin Tempat Khusus Isolasi Mandiri
Indonesia
PPKM Mikro, Ganjar Instruksikan RT/RW Bikin Tempat Khusus Isolasi Mandiri

"Kami memberikan informasi kepada kepala daerah jelang PPKM berskala mikro agar menginstruksikan pada Desa, RT, atau RW menyiapkan tempat khusus isolasi mandiri pasien COVID-19," ujar Ganjar

Pemerintah Bantah bakal Hilangkan Pembatasan dalam PSBB
Indonesia
Pemerintah Bantah bakal Hilangkan Pembatasan dalam PSBB

Keberhasilan seluruh upaya pengedalian COVID-19 ada pada kesungguhan dan kedisiplinan seluruh stakeholder secara kolektif.