Pengelola Pusat Perbelanjaan Kena Sanksi bila Masih Pakai Kantong Plastik Pengumuman tentang tidak disediakannya kantong plastik di minimarket di kawasan Tembalang Kota Semarang. (ANTARA/Achmad Zaenal M/am).

MerahPutih.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Andono Warih mengatakan bahwa pengelola pusat perbelanjaan bakal menerima sejumlah sanksi bila mengindahkan regulasi tentang penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) tentang larangan kantong plastik sekali pakai di Ibu Kota.

Baca Juga:

Pergub Larangan Kantong Plastik di Pusat Perbelanjaan Berlaku Juli 2020

Pemprov DKI bakal menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat pada 1 Juli 2020.

"(Sansi diberikan) ke pengelola utamanya," kata Andono Warih kepada wartawan, Selasa (7/1).

Andono menjelaskan, sanksi itu diatur di dalam Bab VII, Pasal 22 sampai Pasal 29 pergub tersebut. Jenis-jenis sanksi yang diberikan dari mulai teguran, denda atau uang paksa, hingga pencabutan izin usaha.

Warga menggunakan kantong belanja guna ulang saat berbelanja di salah satu minimarket Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/8/2019). Pemerintah Kabupaten Bogor secara resmi menerapkan program Bogor Antik (Asri Tanpa Plastik) yang berlaku untuk toko modern, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, kafe dan seluruh kegiatan perangkat daerah Kabupaten Bogor untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/aww (ARIF FIRMANSYAH/ARIF FIRMANSYAH)
Warga menggunakan kantong belanja guna ulang saat berbelanja di salah satu minimarket Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/8/2019). Pemerintah Kabupaten Bogor secara resmi menerapkan program Bogor Antik (Asri Tanpa Plastik) yang berlaku untuk toko modern, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, kafe dan seluruh kegiatan perangkat daerah Kabupaten Bogor untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/aww (ARIF FIRMANSYAH/ARIF FIRMANSYAH)

Berikut perincian sanksi yang akan diterima pengelola pasar bila tetap melayani konsumen dengan kantong plastik sekali pakai:

Pasal 22

Ayat 1

Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan / atau Pasar Rakyat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi administratif.

Ayat 2

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. teguran tertulis;

b. uang paksa;

c. pembekuanizin; dan/atau

d. pencabutan izin.

Ayat 3

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pengawasan Dinas Lingkungan

Ayat 4

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup;

Ayat 5

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemegang izin usaha operasional Pelaku Usaha.

Ayat 6

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pelanggaran dapat diumumkan dalam media yang dapat diakses publik.

Pasal 23

Ayat 1

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap yaitu teguran tertulis pertama selama 14 x 24 (empat belas kali dua puluh empat) jam, dan bila tidak diindahkan maka diberikan teguran tertulis kedua selama 7 x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, dan bila tidak diindahkan maka diberikan teguran tertulis ketiga selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Ayat 2

Apabila Pengelola telah memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengelola tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar uang paksa.

Ayat 3

Pengelola yang tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan, terhadap Pengelola dikenakan uang paksa.

Pasal 24

Ayat 1

Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).

Ayat 2

Uang paksa sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) harus dibayarkan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak Pengelola menerir'na surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif uang paksa.

Ayat 3

Terhadap keterlambatan pembayaran sanksi administratif uang paksa selama lebih dari 7 (tujuh) hari, dikenakan uang paksa sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Ayat 4

Terhadap keterlambatan pembayaran sanksi administratif uang paksa selama lebih dari 14 (empat belas) hari, dikenakan uang paksa sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah).

Ayat 5

Terhadap keterlambatan pembayaran sanksi administratif uang paksa selama lebih dari 21 (dua puluh satu) hari, dikenakan uang paksa sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

Ayat 6

Terhadap keterlambatan pembayaran sanksi administratif uang paksa selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dikenakan uang paksa sebesar Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

Ayat 1

Pengenaan sanksi administratif uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Ayat 2

Pembayaran uang paksa oleh pengelola disetorkan melalui Bank DKI.

Ayat 3

Bukti setor atau penerimaan oleh Bank DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 26

Ayat 1

Apabila Pengelola telah memenuhi pembayaran uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka pengelola dibebaskan dari sanksi administratif pembekuan izin.

Ayat 2

Pemenuhan pembayaran uang paksa tidak membebaskan pengelola dari kewajiban menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Pasal 27

Ayat 1

Dalam hal pengelola telah diberikan sanksi administratif uang paksa namun tidak melaksanakan dalam waktu 5 (lima) minggu maka dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c.

Ayat 2

Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai sanksi uang paksa tidak dilaksanakan.

Ayat 3

Sanksi administratif berupa pembekuan izin dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Ayat 4

Dalam hal Pengelola telah memenuhi pembayaran uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka terhadap Pengelola diterbitkan surat pembebasan sanksi administratif berupa pembekuan izin.

Pasal 28

Ayat 1

Dalam hal pengelola telah diberikan sanksi administratif pembekuan izin namun tetap tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d.

Ayat 2

Penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan persetujuan Gubernur atas usulan Dinas Lingkungan Hidup.

Sanksi Administratif Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan PasarRakyat

Pasal 29

(1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar yang dengan sengaja membiarkan penyediaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai di tempat perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. (Asp)

Baca Juga:

Cara Warga Thailand Berbelanja Setelah Larangan Kantong Plastik Diberlakukan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditjen PAS Sebut Pemberian Cuti Menjelang Bebas Nazaruddin Tak Perlu Rekomendasi KPK
Indonesia
Ditjen PAS Sebut Pemberian Cuti Menjelang Bebas Nazaruddin Tak Perlu Rekomendasi KPK

CMB yang didapatkan Nazaruddin disetujui berdasarkan putusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Calon Haji Butuh Transparansi, Din Syamsuddin: Mereka Sangat Kecewa
Indonesia
Calon Haji Butuh Transparansi, Din Syamsuddin: Mereka Sangat Kecewa

Din Syamsuddin dapat memahami keputusan Menteri Agama

Jadi Budidaya Obat, Ganja Bakal Diawasi Ketat
Indonesia
Jadi Budidaya Obat, Ganja Bakal Diawasi Ketat

Ganja juga sudah ditetapkan sebagai tanaman obat sejak 2006 melalui Kepmentan 511/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Kementerian Pertanian.

Penderita COVID-19 di Indonesia Melonjak 3.269 Pasien
Indonesia
Penderita COVID-19 di Indonesia Melonjak 3.269 Pasien

Sehingga, hari ini total ada 187.537 kasus positif.

Mungkinkah Gibran Punya Lawan di Pilwakot Solo?
Indonesia
Mungkinkah Gibran Punya Lawan di Pilwakot Solo?

Di luar eksistensi perpol pendukung Gibran-Teguh makin gemuk dan sulit untuk mencari lawan, justru muncul gebrakan dengan munculnya pasangan bakal cawali dan cawawali dari jalur independen, Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) yang selangkah lagi lolos verifikasi faktual.

Klaim JKN Pasien COVID-19, BPJS Kesehatan Solo Hanya Bertugas Memverifikasi
Indonesia
Klaim JKN Pasien COVID-19, BPJS Kesehatan Solo Hanya Bertugas Memverifikasi

epala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta menanggapi pemberitaan mengenai kasus COVID-19 di Surakarta berjudul ”Klaim JKN Pasien Di-COVID-kan di Solo Capai Puluhan Miliar”.

Wakil Ketua MPR Protes Hanya Masjid Tempat Survei Ketaatan Beribadah dari Komnas HAM
Indonesia
Wakil Ketua MPR Protes Hanya Masjid Tempat Survei Ketaatan Beribadah dari Komnas HAM

Survei itu menyertakan opsi sanksi sosial atau denda bagi umat Islam yang berjamaah di masjid pada bulan Ramadan saat pemberlakuan PSBB.

Menteri PUPR Tinjau Banjir di Ruas Tol Dalam Kota Menuju Bandara
Indonesia
Menteri PUPR Tinjau Banjir di Ruas Tol Dalam Kota Menuju Bandara

Basuki Hadimuljono meninjau banjir yang berada di ruas Jalan Tol Dalam Kota Arah Bandara Soekarno Hatta.

Satgas COVID-19 Terima Donasi hingga Rp66,5 Miliar
Indonesia
Satgas COVID-19 Terima Donasi hingga Rp66,5 Miliar

Yurianto menyatakan donasi ini akan digunakan untuk penanganan corona.

 Ditjen PAS Pastikan Bongkar Sel Mewah Setnov dan Nazaruddin di Lapas Sukamiskin
Indonesia
Ditjen PAS Pastikan Bongkar Sel Mewah Setnov dan Nazaruddin di Lapas Sukamiskin

Ade mengklaim kamar-kamar mewah yang tak sesuai ketentuan itu sudah tak ada lagi pada 2020. Menurutnya, perbaikan kamar Lapas Sukamiskin sesuai standar dengan mempertimbangkan kesehatan, sanitasi, ventilasi, pencahayaan, serta berbasis HAM.