Pengelola Kantor dan Tempat Makan Langgar PPKM Darurat Bakal Dipidana Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Jumat (2/7/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kali ini disebut yang paling tegas dibanding aturan sebelumnya. Bagi yang melanggar, tak ada lagi toleransi dan langsung diproses hukum.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, bagi perusahaan non-esensial yang kedapatan melanggar aturan, hukuman pidana menantinya.

Yang boleh tetap beraktivitas di luar rumah adalah perusahaan kritikal dan esensial meski tetap diatur 50 persen.

Baca Juga:

Tips Membuat Suasana Harmonis di Rumah Saat PPKM

Ancaman yang diterapkan pidana setahun penjara.

"Undang-undang diterapkan adalah UU tentang penanggulangan wabah. Yang dilarang adalah semua tindakan yang menghalang-halangi upaya penanggulangan wabah," kata Tubagus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/7).

Menurut Tubagus, PPKM adalah bentuk dari upaya penanggulangan terhadap wabah penyakit.

"Jadi kalau sudah ditentukan itu dan terus dilanggar merupakan suatu kegiatan menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit," jelas dia.

Contohnya, gedung kantor non-kritikal dan non-esensial yang seharusnya tutup, namun malah beroperasi. Bahkan, karyawannya berkegiatan di sana.

"Berarti dia menghalang-halangi terhadap penanggulangan wabah penyakit. Kita terapkan dan akan kita sidik," sebut Tubagus.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Jakarta Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat memberikan keterangan pers di Kantor Kejaksaan Agung, Minggu (23/8/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Dirkrimum Polda Metro Jaya Jakarta Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat saat memberikan keterangan pers di Kantor Kejaksaan Agung, Minggu (23/8/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ia menyebut, aturan ini juga berlaku bagi usaha tempat makan hingga kafe yang melanggar aturan. Seperti usaha kuliner yang memperbolehkan makan di tempat apalagi hingga terjadi kerumunan.

"Nanti langsung disidik, dikumpulkan dulu alat buktinya kemudian memenuhi tidak, kriterianya itu," sebut Tubagus.

Ia menuturkan, mal juga dipastikan tutup termasuk tempat makan hingga supermarket yang ada di dalamnya.

"Kan di dalam mal ada apa saja? Kan di dalam ada yang jual makanan, ada yang apoteknya. 'Pak kalau gitu boleh dong?' Enggak. Malnya yang enggak boleh," ungkap mantan Kapolres Jakarta Selatan ini.

Baca Juga:

Apresiasi Pemerintah Terapkan PPKM Darurat, Puan: Ini Jawaban dari Masukan Berbagai Pihak

"Kalau misalnya di mal ada jual makanan, di mal ada apotek ya sama aja malnya buka itu," tambah Tubagus seraya terkekeh.

Namun, Tubagus memastikan kafe, tempat makan, dan bar yang ada di luar mal tetap diperbolehkan buka.

"Boleh engga sih jual makanan? Kafe itu kan jual makanan ya boleh tapi engga boleh makan di tempat," ucapnya seraya meminta masyarakat melaporkan jika ada tempat makan yang membandel agar langsung ditindak. (Knu)

Baca Juga:

Legislator Ini Minta Kepala Daerah Diberhentikan Jika Abai dalam PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polres Tangsel Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Dua WNA
Indonesia
Polres Tangsel Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Dua WNA

2 adegan pertama dilakukan di depan gerbang komplek

Update COVID-19: Vaksin Kedua 35 Persen, Korban Meninggal Harian 38 Orang
Indonesia
Update COVID-19: Vaksin Kedua 35 Persen, Korban Meninggal Harian 38 Orang

Jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 74.905.667 orang atau setara 35,92 persen dari target sasaran.

Akhir Maret 2 Ruas Tol JORR Bakal Diresmikan
Indonesia
Akhir Maret 2 Ruas Tol JORR Bakal Diresmikan

Jika sudah beroperasi akan menjadi alternatif akses baru bagi masyarakat, terutama menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta.

MA Batalkan PP Pengetatan Remisi Koruptor
Indonesia
MA Batalkan PP Pengetatan Remisi Koruptor

Putusan JR MA ini diketok oleh ketua majelis Supandi dengan anggota majelis Yodi Martono Wahyunandi dan Is Sudaryono

Polisi Duga Kamar di Hotel 'Prostitusi' Cynthiara Alona Penuh Anak di Bawah Umur
Indonesia
Pemerintah Perlu Waspadai Gerakan Terselubung Eks Anggota FPI
Indonesia
Pemerintah Perlu Waspadai Gerakan Terselubung Eks Anggota FPI

Pemerintah perlu menyikapi potensi aksi lanjutan kelompok yang dipimpin Rizieq Shihab itu usai dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Polresta Surakarta Ingatkan Buruh Tidak Adakan Demo saat May Day 2021
Indonesia
Polresta Surakarta Ingatkan Buruh Tidak Adakan Demo saat May Day 2021

"Silahkan saja jika ada organisasi buruh mau menggelar acara peringatan May Day 2021. Asal tidak dilakukan dengan mengundang banyak massa dan demo di jalan," ujar Deny, Jumat (30/4).

Penggagas KLB Demokrat Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum
Indonesia
Penggagas KLB Demokrat Menyesal Pernah Dukung SBY Jadi Ketum

Darmizal mengaku saat itu dirinya mengumpulkan ketua DPD dan DPC untuk mendukung SBY menjadi orang nomor satu di partai berlambang Mercy biru tersebut.

Enggan Mengungsi, Warga Sekitar Gunung Merapi Diminta Buat Surat Pernyataan
Indonesia
Enggan Mengungsi, Warga Sekitar Gunung Merapi Diminta Buat Surat Pernyataan

BPPTKG Yogyakarta menyatakan Gunung Merapi telah memasuki tahap erupsi.

Pemerintah Bangun Strategi Ekonomi Digital
Indonesia
Pemerintah Bangun Strategi Ekonomi Digital

Strategi nasional ekonomi digital ini disusun dalam rangka mewujudkan visi utama yakni pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan inklusif