Pengelola: Hanya Anies dan Tuhan yang Tahu Kapan Bioskop Dibuka Ilustrasi. (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

MerahPutih.com - Ketua Perhimpunan Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin mengaku belum mengetahui kapan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka.

"Hanya Pemda dan Tuhan yang tahu. Doain sajalah," ucap Djonny Syafruddin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (1/9).

Baca Juga:

Setelah Bioskop, Karaoke dan SPA di Jakarta Dibuka Bertahap

Ia telah mengajukan proposal kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia menjelaskan bahwa proposal itu akan didiskusikan.

"Mereka minta masukan, bikin proposal apalah, kita sudah serahkan. Mereka teliti, godok, lalu nanti dari situ jadi juknis," jelasnya.

Seperti diketahui, untuk pembukaan bioskop, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan regulasi secara lengkap agar kegiatan bioskop berjalan dengan aman dan tidak berisiko bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

"Kita akan menyiapkan regulasi secara lengkap dan regulasi itu akan kita masukkan semua unsur protokol kesehatan, dan soal kualifikasi siapa saja yang bisa ikut menonton di bioskop," ucap Anies beberapa waktu lalu.

"Terkait dengan pemesanan tiket semuanya harus dilakukan secara online. Tidak ada pembelian tiket di lokasi, kemudian tentang masker, filtrasi udara, dan pembersihan secara teratur dan pengaturan duduk di dalam bioskop," tambahnya.

Pengunjung menonton film di bioskop rakyat di Pasar Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta, Rabu (3/7/2019). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Pengunjung menonton film di bioskop rakyat di Pasar Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta, Rabu (3/7/2019). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta manajemen untuk melakukan simulasi sebelum bioskop beroperasi.

Hal ini untuk memastikan bioskop yang dibuka benar-benar bisa menjalankan protokol kesehatan secara ketat demi mencegah penularan COVID-19 di bioskop.

"Bila dirasa sudah cukup baik proposal permohonan pembukaan bioskop, maka tim dari Pemprov akan melakukan survey lapangan dan meminta pihak manajemen bioskop untuk melakukan simulasi sesuai proposal yang diajukan," ujar Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Bambang Ismadi kepada wartawan.

Bambang menerangkan, pihaknya (tim Pemprov DKI) akan mempelajari terlebih dahulu proposal yang diajukan manajemen bioskop.

Dalam kurun waktu kurang lebih tiga hari setelah proposal diterima, Pemprov DKI akan mengundang manajemen bioskop untuk memaparkan protokol kesehatan yang diajukan.

"Selanjutnya tim dari Pemprov DKI akan menilai atau memberikan masukan, saran-saran kepada (manajemen) yang bersangkutan untuk memperbaiki, menambah atau memperketat protokol kesehatan bila memang diperlukan. Diberi waktu sekitar 3 hari untuk perbaikan. Setelah itu, baru tim Pemprov akan survei lapangan dan meminta manajemen melakukan simulasi," jelas dia.

Bambang mengatakan, manajemen yang sudah disetujui dan mendapat izin beroperasi, tidak otomatis bioskopnya bisa langsung dibuka.

Sebelum dibuka, Pemprov DKI memersilahkan masyarakat untuk datang dan melihat persiapan pada saat simulasi operasional.

"Masyarakat dapat menyampaikan saran-saran kepada manajemen maupun tim agar protokol kesehatan dapat dikontrol lebih baik lagi atau diperbaiki," ungkap dia.

Baca Juga:

Sederet Proses yang Harus Dilalui Pengelola Bioskop Agar Dapat Izin Beroperasi

Secara teknis, lanjut Bambang, mekanisme pembukaan bioskop bisa berubah sesuai dgn hasil rembukan tim Pemprov. Hingga hari ini, kata dia, tim Pemprov DKI belum terbentuk.

"Kita sedang siapkan SK-nya, namun tim belum melakukan pertemuan karena landasan hukumnya belum ada," tandas dia.

Hingga hari ini, tutur Bambang, belum ada manajemen bioskop yang mengajukan proposal permohonan pembukaan bioskop.

Dia memprediksikan, manajemen bioskop paling cepat mengajukan proposal hari Rabu, 2 September 2020.

"Saya prediksi pengajuan permohonan paling cepat hari Rabu mendatang, karena mereka diperkirakan hari Senin baru berkoordinasi jajarannya dengan menyusun draf permohonan dan biasanya berkonsultasi lebih dahulu kepada koleganya maupun instansi yang berkepentingan," pungkas Bambang. (Knu)

Baca Juga:

Jakarta Masih Berbahaya, Membuka Bioskop Sama Saja Bunuh Diri Massal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Ada Protap Kesehatan dari WHO, Pemprov DKI Belum Berani Buka Diskotek
Indonesia
Tak Ada Protap Kesehatan dari WHO, Pemprov DKI Belum Berani Buka Diskotek

"Sebenarnya waktu itu kita mintai juga follow up referensi protokol kesehatan dari negara-negara lain atau WHO, nah itu enggak ada feedback ke kita," kata Cucu

Polda Metro Jaya Rencanakan Alihkan Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara
Indonesia
Polda Metro Jaya Rencanakan Alihkan Lalu Lintas di Sekitar Istana Negara

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kembali adanya rencana aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Polisi Usulkan 'BTS Meal' Dihilangkan
Indonesia
Polisi Usulkan 'BTS Meal' Dihilangkan

Klarifikasi terhadap pengelola gerai restoran cepat saji itu dilakukan oleh jajaran Polsek dan Polres di masing-masing wilayah

Polisi Imbau Pendaki Pemula Jangan Mendaki Dulu Gunung Lawu
Indonesia
Polisi Imbau Pendaki Pemula Jangan Mendaki Dulu Gunung Lawu

Apalagi mengajak anak-anak akan membahayakan mereka

Mahfud MD Ungkap Detik-detik Operasi Senyap Skenario Penangkapan Djoko Tjandra
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Detik-detik Operasi Senyap Skenario Penangkapan Djoko Tjandra

Ia mengakui, Kabareskrim sempat datang ke kantornya untuk berdiskusi soal langkah penangkapan.

TMII Bantah Tak Pernah Setor Penghasilannya ke Negara
Indonesia
Ingin Berlebaran, Rizieq Shihab Ajukan Penangguhan Penahanan
Indonesia
Ingin Berlebaran, Rizieq Shihab Ajukan Penangguhan Penahanan

Tim kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa Rizieq Shihab bersama enam lainnya atas kasus kasus tes COVID-19 dan kerumunan di Petamburan serta Megamendung.

Pemerintah Tak Naikkan UMP, Pengusaha dan Buruh Bisa Berunding
Indonesia
Pemerintah Tak Naikkan UMP, Pengusaha dan Buruh Bisa Berunding

Pemerintah mesti membuat kebijakan yang tepat dalam menjaga kesejahteraan pekerja di berbagai sektor tersebut.

Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Tak Boleh Asal-asalan
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Tak Boleh Asal-asalan

Pembelajaran tatap muka di sekolah perlu dipersiapkan matang.

Skandal Djoko Tjandra, PPATK Telusuri Aliran Transaksi Mencurigakan Jaksa Pinangki
Indonesia
Skandal Djoko Tjandra, PPATK Telusuri Aliran Transaksi Mencurigakan Jaksa Pinangki

PPATK juga tak menutup kemungkinan bakal menelusuri aliran duit ke Jaksa Pinangki.