Pengecekan STRP Masih Diberlakukan di Jakarta Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: Kanugrahan)

MerahPutih.com - Petugas lapangan tetap memeriksa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) bagi pekerja non esensial dan non kritikal saat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 periode 26 Juli-2 Agustus 2021.

"Aturan perjalanan sama, tapi kita tunggu tertulisnya dari pemerintah," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (26/7) malam.

Baca Juga:

PPKM Level 3, Mal Boleh Buka Hingga Pukul 17.00

Sambodo mengungkapkan, pemeriksaan syarat perjalanan tetap harus dilakukan untuk membatasi pekerja yang non kritikal dan non esensial.

Saat ini, Polda Metro Jaya secara berjenjang mendirikan pos penyekatan sejak PPKM Darurat hingga perpanjangan PPKM Level 4 pada periode 21-25 Juli 2021 hingga berjumlah 100 titik untuk mengurangi mobilitas.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melanutkan kebijakan PPKM Level 4 mulai 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021 dengan beberapa penyesuaian peraturan terkait dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Pengecekan STRP. (Foto: Antara)
Pengecekan STRP. (Foto: Antara)

"Saya memutuskan untuk melanjutkan PPKM level 4. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan aktvitas dan mobilitas masyarakat yang akan dilakukan bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati," kata Presiden Jokowi.

Kementerian Dalam Negeri dalam Instruksi Mendagri 26/2021 menetapkan seluruh wilayah DKI Jakarta dalam PPKM Level 4. Lalu di Provinsi Banten, ada Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang serta di Jawa Barat, Kota Depok, Kota Bogor, yang masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya. (Knu)

Baca Juga:

PPKM Level 4, Lapak Jajanan Sudah Bisa Terima Pengunjung dan Makan di Tempat 20 Menit

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lindungi Warga dari Asap Rokok, Anies Minta Gedung Tak Sediakan Asbak
Indonesia
Lindungi Warga dari Asap Rokok, Anies Minta Gedung Tak Sediakan Asbak

Aturan ini berdasarkan Seruan Gubernur (Sergub) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok.

Dinkes Solo Usul Biaya Tes Screening Pendonor Plasma Konvalesen Dianggarkan di APBD
Indonesia
Dinkes Solo Usul Biaya Tes Screening Pendonor Plasma Konvalesen Dianggarkan di APBD

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah mengusulkan biaya tes screening pendonor plasma konvalesen agar dianggarkan dalam APBD. Hal itu dilakukan guna mendongkrak jumlah pendonor plasma konvalesen di Solo.

Doni Monardo Telepon Anies dan Riza Patria, Gegara Acara Rizieq?
Indonesia
Doni Monardo Telepon Anies dan Riza Patria, Gegara Acara Rizieq?

Doni berharap dengan kerja sama yang baik antara pusat dan daerah

Besok, Puluhan Ribu Buruh Akan Aksi di Istana dan MK
Indonesia
Besok, Puluhan Ribu Buruh Akan Aksi di Istana dan MK

Pada saat bersamaan akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Dicecar Batas Gaji Rumah DP 0 Rupiah, Anies: Nanti Dulu Ya
Indonesia
Dicecar Batas Gaji Rumah DP 0 Rupiah, Anies: Nanti Dulu Ya

Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 588 Tahun 2020

Komnas HAM Apresiasi Sikap Kooperatif Kapolda Metro Jaya
Indonesia
Komnas HAM Apresiasi Sikap Kooperatif Kapolda Metro Jaya

Komnas HAM akan mendalami lagi satu per satu dari berbagai aspeknya

Jendela Darurat Dibuka Penumpang, Wings Air Nyaris Gagal Terbang
Indonesia
Jendela Darurat Dibuka Penumpang, Wings Air Nyaris Gagal Terbang

Atas kondisi tersebut, seluruh penumpang diturunkan

Satgas COVID-19 Bikin Tim Perlindungan Tenaga Kesehatan
Indonesia
Satgas COVID-19 Bikin Tim Perlindungan Tenaga Kesehatan

Data Lapor COVID-19, ribuan tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Hingga 7 Januari 2021, 553 orang tenaga kesehatan meninggal dunia.

Akun Medsos Pengurus BEM UI Diretas
Indonesia
Akun Medsos Pengurus BEM UI Diretas

Akun media sosial pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengalami peretasan.

Pemerintah Rombak Posisi Komisaris dan Direktur Pertamina
Indonesia
Pemerintah Rombak Posisi Komisaris dan Direktur Pertamina

"Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui RUPS sebagai salah satu kewenangan pemegang saham," ujar Agus.