Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Pengawasan Diperketat Pasca Kasus Keracunan, DPR Soroti Peran Ahli Gizi Program MBG

Dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah tengah gencar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan penerima.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak agar ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan fungsi pengawasan mereka secara maksimal.

"Selama ini ahli gizi di setiap SPPG tidak berfungsi dengan baik. Kalau mereka berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi keracunan. Kita harap dengan adanya evaluasi, jangan sampai ahli gizi di setiap SPPG tak berfungsi dengan baik lagi,” ujar Yahya Zaini, Rabu (1/10).

Kasus keracunan yang telah mencapai 7.368 korban, berdasarkan data CISDI per 26 September, menarik perhatian serius Presiden Prabowo, yang segera memanggil para menteri untuk membahas perbaikan.

Baca juga:

Cuma 1 dari Total 17 SPPG MBG di Solo Kantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi

Presiden menekankan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Perbaikan tata kelola MBG mencakup pengetatan disiplin prosedur, terutama aspek kebersihan dan sanitasi, serta kualitas air.

Dalam upaya perbaikan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan dilibatkan untuk memantau dapur MBG (SPPG) secara berkala. Selain itu, kini setiap dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), menyusul temuan bahwa banyak SPPG belum memenuhi standar tersebut.

Presiden Prabowo bahkan menginstruksikan dapur MBG dipimpin oleh chef terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memastikan kualitas makanan. Akibat masalah ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menonaktifkan sementara 56 dapur penyedia MBG untuk investigasi dan perbaikan sistem.

Yahya Zaini menegaskan bahwa pengawasan ketat ahli gizi sangat krusial, mulai dari bahan baku, pemasakan, pemorsian, hingga distribusi. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menugaskan tim yang terdiri dari 3 orang di setiap SPPG, yaitu 1 ketua, 1 ahli gizi, dan 1 ahli akuntansi.

Komisi IX DPR, sebagai mitra BGN, menyatakan tetap mendukung program MBG karena tujuan mulianya untuk mencetak generasi cemerlang 2045 melalui perbaikan gizi.

Baca juga:

Kronologis Jurnalis Wartakota Dianiaya Saat Liput Dapur MBG di Pasar Rebo

"Yang paling penting adalah mutu menu dan kualitas pengawasan di lapangan. Sertifikat harus memastikan bahwa dapur MBG aman, bersih, dan mampu menjaga gizi layak bagi anak-anak sekolah,” tegasnya.

DPR berjanji akan terus mengawal transparansi proses sertifikasi, meminta laporan berkala, dan memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman dan higienis.

Yahya berharap semua pihak membantu pengawasan agar penyimpangan sistemik seperti yang terjadi belakangan ini tidak terulang, sehingga tujuan mulia dari program ini dapat tercapai, yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah."

#Dapur MBG #Keracunan Massal MBG #Makan Bergizi Gratis #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN kini sudah menutup lebih dari 2.000 dapur MBG. Alasannya karena SPPG tersebut tidak memenuhi syarat higiene.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Indonesia
Ribuan Dapur MBG Tidak Hygiene dan Tidak Laporkan Dana Harian Bakal Ditutup
BGN juga telah menutup secara permanen sejumlah dapur yang dinilai melakukan kelalaian secara sengaja, termasuk dapur di Karo, Semarang, dan Blora.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Ribuan Dapur MBG Tidak Hygiene dan Tidak Laporkan Dana Harian Bakal Ditutup
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Bagikan