Pengangkatan Dirut TransJakarta Dibatalkan, PSI: Anies Harus Independen Seleksi Direksi BUMD Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari (Foto: Sekwan DPRD DKI Jakarta)

MerahPutih.Com - Pemprov DKI membatalkan penunjukan Donny Andy Saragih sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) karena tersangkut pidana penipuan. Fraksi PSI DKI menilai kejadian ini merupakan akumulasi dari buruknya mekanisme seleksi direksi BUMD.

"Hal ini terjadi kemungkinan tim seleksi sudah menjalankan background check, tapi tidak bisa mendeteksi. Tapi kok rasanya tidak mungkin," ujar anggota DPRD Fraksi PSI, Eneng Malianasari atau akrab disapa Mili melalui keterangan tertulisya, Senin (27/1).

Baca Juga:

Dibatalkan Jadi Dirut TJ Karena Kasus Penipuan, Donny: Anies Tidak Salah

Pasalnya, menurut Mili, kasus yang menyangkut Donny sudah menjalani proses pengadilan hingga tingkat kasasi. Oleh karena itu, lanjut dia, seharusnya tidak sulit bagi tim seleksi untuk mendapatkan informasi mengenai persoalan hukum yang sedang dijalani Donny.

Skandal pengangkatan Donny Saragih sebagai Dirut TJ menurut PSI menunjukan kecerobohan Anies
Direktur Utama Transjakarta Donny Saragih dicopot dari jabatannya lantaran terkait kasus penipuan (ANTARA/ HO-Humas TransJakarta)

“Atau, kemungkinan tim seleksi memang tidak melakukan background check. Padahal background check itu hukumnya wajib. Jika ini yang terjadi, maka perlu dipertanyakan, mengapa tim seleksi bisa ceroboh," ucap Mili.

Mili berpendapat, agar bisa bekerja maksimal, tim seleksi harus diisi oleh tim yang kompeten dan memiliki jaringan yang luas. Selain itu, Mili juga menekankan bahwa tim seleksi harus bekerja secara independen.

"Independensi ini sangat penting agar tim seleksi bisa bekerja optimal. Jangan sampai ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain, lalu tim seleksi merasa terbebani harus meloloskan calon tertentu. Akibatnya, tim seleksi tidak menjalankan kewajiban background check," cetus Mili.

Berkaitan dengan hal ini, Mili menyoroti keberadaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan.

Baca Juga:

Mantan Dirut Transjakarta Sebut Anies Bapak Integrasi Transportasi

Di dalam Pergub yang diteken Anies pada 24 Januari 2018, di Pasal 5 huruf f tertulis gubernur dapat mengusulkan calon direksi BUMD. Berbeda dengan Pergub sebelumnya, di mana gubernur tidak berwenang untuk mengusulkan.

"Gubernur bisa memanfaatkan pergub ini untuk mengangkat orang-orang dekat dan membuat tim seleksi menjadi tidak independen. Salah satu contohnya, sebelumnya di Transjakarta ada anggota TGUPP diangkat menjadi direksi. Oleh karena itu, Pergub ini harus direvisi," tutup Mili.(Asp)

Baca Juga:

Motif Anies Tunjuk Donny Saragih Jadi Dirut PT TransJakarta

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang New Normal, Masjid Istiqlal Masih Belum Gelar Salat Jumat
Indonesia
 Solo KLB COVID-19, Relawan Gibran Sumbang Ribuan APD ke Rumah Sakit
Indonesia
Solo KLB COVID-19, Relawan Gibran Sumbang Ribuan APD ke Rumah Sakit

"Kami apresiasi relawannya yang giat bekerja keras membantu kegiatan kemanusiaan dalam kondisi status kejadian luar biasa Covid-19 di Solo," ujar Gibran di Solo.

PPP tak Permasalahkan Din Syamsuddin Cs Bentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
Indonesia
PPP tak Permasalahkan Din Syamsuddin Cs Bentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

"Namun untuk menjadi kekuatan politik, ya harus konstitusional yaitu melalui pemilu sebagai prosedur demokrasi," katanya

Megawati: Pancasila Bisa Jadi Solusi Fenomena Post Truth
Indonesia
Megawati: Pancasila Bisa Jadi Solusi Fenomena Post Truth

Adil dan beradab akan membimbing kita sebagai manusia untuk melakukan fact checking

Minta PSBB Jangan Kendor, Anies: Tak Disiplin Makin Lama Selesainya
Indonesia
Minta PSBB Jangan Kendor, Anies: Tak Disiplin Makin Lama Selesainya

Anies tetap mewajibkan seluruh warga DKI Jakarta untuk menggunakan masker.

PN Jakarta Pusat Tunda Semua Sidang Gara-Gara Banjir
Indonesia
PN Jakarta Pusat Tunda Semua Sidang Gara-Gara Banjir

Hari ini tanggal 2 Januari 2020 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau force majeure

Polisi Cokok Jafar Shodiq FPI Penghina Wapres, PP Muhammadiyah: Bukan Kriminalisasi
Indonesia
Polisi Cokok Jafar Shodiq FPI Penghina Wapres, PP Muhammadiyah: Bukan Kriminalisasi

Tindakan Jafar Shodiq dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

PAN Tolak PD Dharma Jaya Jadi Perumda
Indonesia
PAN Tolak PD Dharma Jaya Jadi Perumda

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi tentang tiga raperda usulan Pemprov.

Kementan Desak Importir Musnahkan Jamur Enoki asal Korsel
Indonesia
Kementan Desak Importir Musnahkan Jamur Enoki asal Korsel

Pihaknya telah melakukan investigasi dan pengambilan sampling terhadap produk jamur enoki asal produsen di Korea Selatan yang dinotifikasi oleh INFOSAN

Nyaris 100 Hoaks Corona Bertebaran di Medsos, Pelaku Ngaku Tak Suka dengan Pemerintah
Indonesia
Nyaris 100 Hoaks Corona Bertebaran di Medsos, Pelaku Ngaku Tak Suka dengan Pemerintah

Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur masih jadi dua polda dengan penanganan kasus hoaks corona terbanyak.