Pengancam Pesawat Saudia Airlines Diduga WNA dan bukan di Indonesia, Polri Minta Bantuan FBI

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 21 Juni 2025
Pengancam Pesawat Saudia Airlines Diduga WNA dan bukan di Indonesia, Polri Minta Bantuan FBI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (foto: Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KASUS pengancaman bom kepada Saudia Airlines berbuntut panjang. Polri berkoordinasi dengan kepolisian Amerika Serikat untuk mengusut ancaman bom kepada penerbangan SV-5276 yang membawa rombongan jemaah haji Indonesia itu.

“Ya, kami tentunya bekerja sama dengan FBI,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan di Mabes Polri, Sabtu (21/6).

Kapolri menjelaskan koordinasi tersebut juga membahas mengenai wilayah hukum untuk penanganan kasus tersebut. “Ini masuk wilayah hukum Indonesia, ataukah masih luar. Itu semuanya sedang kami lakukan pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.

Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui identitas pelaku yang diduga merupakan warga negara asing (WNA). Densus 88 juga berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait dengan peristiwa ini lantaran objek yang mendapatkan ancaman merupakan aset negara tersebut.

Baca juga:

Pesawat Saudia Airlines Bawa 442 Jemaah Haji Saat Mendapatkan Ancaman Bom


Pesawat Saudia Airlines mendapat ancaman bom yang dikirimkan orang tidak dikenal melalui e-mail pada Selasa (17/6) pukul 07.30 WIB.

Surat elektronik ini berisi ancaman meledakkan pesawat dengan nomor registrasi HZ-AK32 rute Jeddah-Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta) yang membawa 442 jemaah haji kloter 12 Debarkasi Jakarta-Bekasi.

Akhirnya, pilot pesawat Saudia Airlines memutuskan mengalihkan penerbangan dengan melakukan pendaratan darurat ke Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara, sekitar pukul 10.44.

Namun, semua jemaah haji akhirnya diterbangkan kembali ke Jakarta dengan selamat.(knu)

Baca juga:

Jemaah Haji Indonesia ‘Selundupkan’ Air Zamzam Berujung Dibongkar Aparat Arab Saudi

#Polri #Saudia Airlines #Jemaah Haji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO yang merekrut 58 WNI, termasuk mantan TNI dan Polri, menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 03 November 2026
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bagikan