Pengambilalihan TMII, Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Langkah Tegas Sejumlah pengunjung di objek wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pada hari pertama Lebaran, Rabu (5/6/2019). (ANTARA/Dea N Zhafira)

MerahPutih.com - Keputusan pemerintah mengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) dari tangan Yayasan Harapan Kita menuai apresiasi.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, apresiasi patut diberikan karena berhasil menyelamatkan aset negara yang dikuasai oleh kroni Orde Baru.

"Bisa saja jika tak diambil alih malah merugikan keuangan negara," jelas Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (9/4).

Baca Juga:

Keluarga Jokowi Dipastikan Tidak Bikin Yayasan Buat Kelola TMII

Petrus melanjutkan, pemerintahan jangan hanya mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita, berhenti pada upaya perdata saja.

Perlu ada upaya hukum lain untuk memulihkan wibawa negara dan hukum negara melihat potensi terjadinya dugaan pelanggaran lainnya.

"Ini agar keadilan publik yang menuntut perlakuan yang sama di hadapan hukum," sebut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Petrus meyakini, proses pengambilalihan ini sangat penting bagi pendidikan politik.

"Ini menjadi pelajaran berharga agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan selagi berkuasa," tutup Petrus.

Kementerian Sekretariat Negara resmi mengambil alih pengelolaan dan pemanfaatan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Kamis (1/4).

Pengambilalihan kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur yang berluas 150 hektare ini dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keputusan ini sesuai Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan penguasaan TMII

Museum Penerangan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sepi dari aktivitas wisatawan, Jakarta, Selasa (13-10-2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Museum Penerangan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sepi dari aktivitas wisatawan, Jakarta, Selasa (13-10-2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Pengambil alihan pengelolaan ini bertujuan untuk pengoptimalisasian pengelolaan dan pemanfaatan TMII.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, TMII itu merupakan aset negara yang secara pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita.

Pratikno juga menjelaskan, hingga saat ini, Yayasan Harapan Kita telah mengelola hampir 44 tahun lamanya.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977, TMII itu milik negara Republik Indonesia, tercatat di Kementerian Sekretariat Negara yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita.

"Jadi Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola aset milik negara ini, yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara," kata Pratikno saat konferensi pers pada Rabu (7/4).

Diketahui, sebelumnya selama hampir 44 tahun, TMII telah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang dibina Bambang Triatmojo dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Tutut) yang merupakan putra-putri Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

Pratikno juga menjelaskan, pihak pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan penataan guna memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

"Dan kami berkewajiban untuk melakukan penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara," tambah Pratikno.

Nantinya pemerintah akan membentuk tim transisi untuk tiga bulan ke depan.

Kepala Bagian Humas TMII Adi Widodo mengatakan, proses pengambilan pengelolaan tidak mengganggu operasional.

Baca Juga:

Ketua DPD Harap TMII Lebih Baik Saat Dikelola Negara

Adi dan seluruh staf akan tetap mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang datang ke TMII seperti biasa .

"Kita akan melayani pengunjung masyarakat yang datang ke Taman Mini seperti biasa dan tidak ada perubahan apa-apa," jelas dia kepada wartawan.

"Soal nanti harus bagaimana itu keputusan baik dari Kemensetneg maupun dari pihak lain itu, kami mengikuti saja," terangnya.

Yayasan Harapan Kita pun juga akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah. (Knu)

Baca Juga:

PDIP Apresiasi Jokowi Sukses Rebut TMII dari Keluarga Soeharto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Duga Eks Bupati Kepulauan Talaud Terima Gratifikasi Rp9,5 M
Indonesia
KPK Duga Eks Bupati Kepulauan Talaud Terima Gratifikasi Rp9,5 M

Sri Wahyumi juga memerintahkan kepada para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Talaud guna memenangkan rekanan tertentu

Taman Satwa Cikembulan: Ayam dan Merpati Sudah Habis Dikasihkan ke Harimau
Indonesia
Taman Satwa Cikembulan: Ayam dan Merpati Sudah Habis Dikasihkan ke Harimau

Taman Satwa Cikembulan telah lama gigit jari di masa pandemi COVID-19. Sejak awal, taman satwa seluas 5 hektare ini mengalami banyak pembatasan sosial.

Kejati DKI Minta Polda Metro Tangkap Buronan Mafia Tanah Benny Tabalujan
Indonesia
Kejati DKI Minta Polda Metro Tangkap Buronan Mafia Tanah Benny Tabalujan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meminta penyidik Satgas Mafia Tanah Polda Metro Jaya menangkap buronan kasus mafia tanah, Benny Tabalujan.

Anies Dapat Dua Instruksi dari Jokowi Pasca Mudik Lebaran
Indonesia
Anies Dapat Dua Instruksi dari Jokowi Pasca Mudik Lebaran

"Ada dua (arahan Jokowi). Satu Melakukan skrining kepada warga yang kembali ke Jakarta di pintu masuk. Kedua, di masyarakat," papar dia.

Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi
Indonesia
Akumulasi Kekecewaan Pada Jokowi

Peristiwa penolakan UU Cipta Kerja merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap periode kedua pemerintahan Joko Widodo, tidak bisa dilihat semata-mata karena UU Omnibus Law.

Warga Gugat Eks Mensos Juliari Batubara
Indonesia
Warga Gugat Eks Mensos Juliari Batubara

Sebanyak 18 warga melayangkan gugatan ganti kerugian terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terkait bansos COVID-19 yang diduga dikorupsi.

DPRD DKI Desak Satpol PP Serius Tertibkan Ondel-Ondel
Indonesia
DPRD DKI Desak Satpol PP Serius Tertibkan Ondel-Ondel

Komisi A DPRD DKI Jakarta mendesak Satpol PP untuk menggalakkan penertiban terhadap ondel-ondel yang dimanfaatkan untuk mengamen atau meminta-minta.

Varian Baru COVID-19 Diduga Sudah Menyebar ke Sleman
Indonesia
Varian Baru COVID-19 Diduga Sudah Menyebar ke Sleman

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, menduga varian baru virus COVID-19 telah masuk dan menyebar ke wilayahnya.

BMKG Pasang Informasi Diseminasi Antisipasi Gempa Susulan di Sulawesi Barat
Indonesia
BMKG Pasang Informasi Diseminasi Antisipasi Gempa Susulan di Sulawesi Barat

BMKG mencatat hingga Senin (18/1), Sulawesi Barat telah diguncang gempa bumi sebanyak 31 kali.

BMKG Prediksi Perairan Indonesia Bakal Dihantam Gelombang Tinggi Hingga Empat Meter
Indonesia
BMKG Prediksi Perairan Indonesia Bakal Dihantam Gelombang Tinggi Hingga Empat Meter

Kondisi itu mengakibatkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,50 meter yang berpeluang terjadi di beberapa perairan