Pengamat Yakin Tidak Ada Skenario Jokowi Jadikan Andika Capres KSAD Andika Perkasa dan Rombongan Politisi DPR (Foto: MP/Ponco)

MerahPutih.com - Pertimbangan pencalonan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo lebih diyakini bukan sebagai skenario memuluskan jalan Andika menjadi calon presiden di 2024.

Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyebutkan, pemilihan Andika, lebih pada kebutuhan untuk melanjutkan konsolidasi di jajaran TNI karena memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Baca Juga:

Komisi I Pilih Bahas Hobi Ketimbang Harta Jenderal Andika

Ia menilai adanya wacana Andika Perkasa berpeluang maju di Pilpres 2024 setelah menjabat Panglima TNI, adalah persoalan lain yang bukan merupakan bagian dari skenario penunjukkannya sebagai calon tunggal panglima TNI.

"Bahwa ada pihak yang berpendapat posisi Andika sebagai panglima bisa menjadi batu loncatan untuk melaju pada kontestasi Pilpres 2024 menurut saya itu bagian dari kebebasan berpendapat. Saya menilai, itu merupakan pendapat spekulatif," kata Direktur Eksekutif IPI ini.

Karyono menegaskan, kalaupun Andika memiliki hasrat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, itu merupakan haknya sebagai warga negara. Namun, tentunya setelah pensiun dari jabatan panglima TNI pada Desember 2022 nanti.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) sekaligus calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) menyambut kedatangan anggota Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus (ketiga kiri) dalam verifikasi faktual di kediaman Andika di Senayan, Jakarta, Minggu (7/11/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) sekaligus calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) menyambut kedatangan anggota Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus (ketiga kiri) dalam verifikasi faktual di kediaman Andika di Senayan, Jakarta, Minggu (7/11/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

Dan peluang Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini, tergantung sejauh mana publik merespon sosoknya. Namun, sejauh ini, elektabilitas Andika sebagai capres masih sangat rendah. Paling tidak, berdasarkan survei SMRC September 2021, elektabilitas Andika baru 1 persen, masih jauh di bawah tokoh-tokoh dari kalangan militer lainnya.

Bahkan, kandidat dari kalangan militer yang paling tinggi elektabilitasnya masih belum bergeser dari Prabowo Subianto yang mendapatkan dukungan 20,7 persen, menyusul Agus Harimurti Yudhoyono 4,5 persen dan Gatot Nurmantyo 1,7 persen.

"Modal elektabilitas 1 persen masih belum cukup untuk merayu partai politik agar mau mendukung Andika. Untuk melaju sebagai kandidat presiden, Andika masih harus mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya dan posisi panglima TNI bukan jaminan bisa mendongkrak elektabilitas," ungkapnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Sajikan Nasi Liwet Jamu Politisi DPR, Andika: Saya Juga Apa Adanya Saja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Hewan Kurban di Kota Solo Turun 15 Persen, DidugaTerdampak Wabah PMK
Indonesia
Jumlah Hewan Kurban di Kota Solo Turun 15 Persen, DidugaTerdampak Wabah PMK

Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) diduga menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini.

Parpol dan Lembaga Survei Dilarang Terima Aliran Dana Asing
Indonesia
Parpol dan Lembaga Survei Dilarang Terima Aliran Dana Asing

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang partai politik dan lembaga survei menerima pembiayaan asing dalam setiap tahapan Pemilihan Umum 2024.

Indonesia Usung Empat Prinsip Utama Arus Data Lintas Batas Negara
Indonesia
Indonesia Usung Empat Prinsip Utama Arus Data Lintas Batas Negara

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan, pemerintah mendorong empat prinsip utama yang meliputi keabsahan atau lawfullness, keadilan atau fairness, transparansi atau transparency, dan timbal balik atau reciprocity.

Anies Naikkan UMP DKI Rp 225.667, Apindo: Sangat Aneh Pak Gubernur
Indonesia
Anies Naikkan UMP DKI Rp 225.667, Apindo: Sangat Aneh Pak Gubernur

Kiranya Bapak Anies Baswedan tetap berpedoman pada regulasi yang ada

Pemerintah Kurangi Masa Karantina Jadi 10 Hari dan 7 Hari
Indonesia
Pemerintah Kurangi Masa Karantina Jadi 10 Hari dan 7 Hari

Sebelumnya, masa karantina 14 hari diterapkan untuk WNI yang kembali dari negara dengan kasus omicron.Sementara karantina 10 hari dari negara lainnya.

Anak Hasil Perkawinan Campur WNI Memungkinkan Menyandang Dwi Kewarganegaraan
Indonesia
Anak Hasil Perkawinan Campur WNI Memungkinkan Menyandang Dwi Kewarganegaraan

Perlu diketahui bahwa masyarakat yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai PP Nomor 21 Tahun 2022 hanya berlaku dua tahun sejak diterbitkan.

Pelaku Wisata Diminta Gelar Promo Hari Kemerdekaan
Indonesia
Pelaku Wisata Diminta Gelar Promo Hari Kemerdekaan

Pemerintah telah membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022

Bawaslu Temukan ASN Solo Dicatut Jadi Pengurus Parpol
Indonesia
Bawaslu Temukan ASN Solo Dicatut Jadi Pengurus Parpol

Satu dari tiga orang tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) sebagai Sekretaris Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah.

Adopsi Teknologi Komunikasi Buka Jutaan Lapangan Kerja
Indonesia
Adopsi Teknologi Komunikasi Buka Jutaan Lapangan Kerja

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyebut ada potensi 4,6 juta lapangan kerja di tahun 2030 dengan implementasi jaringan 5G.

Rizieq Bakal Sebulan Sekali Buat Laporan dan Tak Boleh ke Luar Kota
Indonesia
Rizieq Bakal Sebulan Sekali Buat Laporan dan Tak Boleh ke Luar Kota

Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengungkapkan status hukumnya saat ini adalah tahanan kota.