Pengamat Yakin Moeldoko Cs Sah Jika Dilihat dari AD/ART Demokrat 2001 Silam Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANTARA/HO

Merahputih.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie yakin kepengurusan Partai Demokrat (PD) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara bakal disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Kalau legal (kepengurusan PD) itu ditentukan oleh Kemenkum HAM dan juga melihat AD/ART dari partai ini pada 2001 silam," ujar Jerry, kepada wartawan, Senin (22/3).

Baca Juga:

KLB Demokrat Berpotensi Disahkan Pemerintah

Sebaliknya, jika KLB dianggap ilegal maka tentu sudah dibubarkan polisi dan juga sudah dihentikan, tapi faktanya KLB itu tetap dibiarkan.

"Awalnya saya sudah sampaikan kubu Moeldoko bakal menang lantaran penggugat dari kubu KLB Sumut tak lain kepala KSP," ungkapnya.

Jerry pun melihat beberapa kasus dualisme kepengurusan partai sebelum yang dialami PD. Sebut saja kasus yang menimpa PPP yang saat itu memunculkan kepengurusan ganda yakni kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Selain itu, PKB juga mengalami hal yang sama pada saat muncul kubu Muhaimin Iskandar dan mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Tak hanya PPP dan PKB, Partai Golkar dan terakhir Partai Berkarya pun mengalami nasib yang sama. Memang bagi kubu AHY menyebut KLB ini ilegal atau abal-abal tapi dari Kementerian Hukum dan HAM tak menyebut ini ilegal.

"Jadi tinggal mereka melihat dan mempelajari berkas keduanya dan memutuskan sikap. Tapi bisa saja kubu Moeldoko memakai AD/ART versi yang lama dan AHY versi yang baru," sambung dia.

Jerry melihat, jika kembali ke konflik yang dialami PD yakni kubu AHY dan Moeldoko, maka semua keputusan sekarang ada di tangan Kementerian Hukum dan HAM. Di sini, kebijaksanaan pemerintah diuji dalam kapasitasnya sebagai Pembina partai politik.

"Kalau saya bilang legal maka akan ada yang menggangap ilegal, begitu juga saya katakan ilegal kubu KLB yang dimotori Jhoni Marbun dan koleganya pasti menyebut KLB ini sah," jelas dia.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberi waktu tujuh hari bagi Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk melengkapi berkas terkait permohonan pengesahan pengurusan.

Yasonna menyatakan pihaknya belum bisa memproses hasil KLB Deli Serdang lantaran sejumlah dokumen belum masuk ke Kemenkumham.

Meskipun demikian, kata dia, Kemenkumham sudah meneliti sejumlah berkas yang sejauh ini dimasukkan kubu Demokrat KLB tersebut. "Mungkin Senin atau Selasa diberikan kepada kami, kita lihat lagi," ujar Yasonna.

Yasonna mengatakan Kemenkumham baru bisa mengambil keputusan setelah meneliti berkas secara lengkap.

Jika nantinya berkas yang dikirimkan lengkap, pihaknya baru bisa memproses pendaftaran Demokrat hasil KLB Deli Serdang.

"Mudah-mudahan ya, kita lihat aja, lengkap atau tidak. Kalau lengkap kami teruskan, kalau tidak ya kami ambil keputusan," kata dia yang juga politikus PDIP tersebut.

Yasonna enggan membeberkan secara gamblang berkas-berkas yang perlu dilengkapi kubu KLB Deli Serdang. Namun demikian, menurutnya salah satu syarat yang perlu dilengkapi yakni mengenai ketentuan pelaksanaan KLB.

Baca Juga:

Menkumham Yasonna Sebut Berkas KLB Demokrat Belum Sempurna

Yasonna menyatakan, sesuai ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan KLB harus merujuk pada AD/ART partai yang bersangkutan.

"Pelaksanaannya sesuai AD/ART itu kita lihat, persyaratan 2/3 untuk DPD, 1/2 DPC, ada izin majelis tinggi. Itu debatable lah, tapi yang substansi itu tadi kita cek," jelas Yasonna. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jhoni Allen Sebut Penunjukkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat untuk Lawan SBY
Indonesia
Jhoni Allen Sebut Penunjukkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat untuk Lawan SBY

"Kami meminta Moeldoko untuk memimpin perjuangan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, modern, akuntabel dan bermartabat," ujar Jhoni Allen

Sepanjang Pandemi COVID-19, Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Surakarta Anjlok
Indonesia
Sepanjang Pandemi COVID-19, Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Surakarta Anjlok

Penerbitan paspor 24 halaman pada tahun 2019 ada sebanyak 1.878 paspor. Sedangkan pada tahun 2020 ini penerbitan paspor 24 halaman tidak ada.

Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP
Indonesia
Suharso Monoarfa Terpilih Jadi Ketum PPP

Suharso Monoarfa terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar IX di Makassar.

Berikut Penambahan Kasus Corona DKI Per Hari Senin (31/8)
Indonesia
Berikut Penambahan Kasus Corona DKI Per Hari Senin (31/8)

Dinas Kesehatan DKI Jakarta memperbarui penambahan kasus corona di Jakarta per Senin (31/8).

Djoko Tjandra Diperiksa Usut Suap untuk Irjen Napoleon
Indonesia
Djoko Tjandra Diperiksa Usut Suap untuk Irjen Napoleon

Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penghapusan red notice di Interpol atas namanya.

Pemulung Temukan Bayi Laki-laki dalam Kondisi Hidup dan Dikerubungi Semut
Indonesia
Pemulung Temukan Bayi Laki-laki dalam Kondisi Hidup dan Dikerubungi Semut

Bayi laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi hidup dan dikerubungi semut.

BPPTKG Sebut Gunung Merapi Masuk Fase Erupsi
Indonesia
BPPTKG Sebut Gunung Merapi Masuk Fase Erupsi

"Sudah keluar magma berarti Gunung Merapi saat ini telah masuk fase erupsi 2021. EDM (electronic distance measurement) muncul karena ada desakan magma dari permukaan," kata dia

Anies Targetkan 100 Bus Listrik TransJakarta Mengaspal Tahun Ini
Indonesia
Anies Targetkan 100 Bus Listrik TransJakarta Mengaspal Tahun Ini

"Dengan rencana elektrifikasi transportasi 100 unit Transjakarta tahun 2021 ini," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Terungkap! Ini Provinsi Paling Banyak Selewengkan Dana Bansos COVID-19
Indonesia
Terungkap! Ini Provinsi Paling Banyak Selewengkan Dana Bansos COVID-19

Polri tidak menoleransi bentuk penyelewengan dana bansos COVID-19 dalam bentuk apapun

Anak Buah Erick Thohir: Ahok Juga Titipan
Indonesia
Anak Buah Erick Thohir: Ahok Juga Titipan

"Kemudian juga soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN,"