Pengamat Ungkap Alasan Dibalik Molornya Pembahasan RAPBD DKI 2020 Pengamat kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah (Net)

MerahPutih.Com - Pembahasan RAPBD DKI Jakarta yang ditargetkan selesai pada 30 November 2019 lalu terus molor. Bahkan, hingga saat ini tahapan tersebut masih berproses.

Pengamat Kebijakan Publik Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, molornya pembahasan RAPDB merupakan salah satu dampak kekosongan kursi wakil gubernur DKI.

Baca Juga:

Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah

Pasalnya, semenjak ditinggal Sandiaga Uno setahun lebih, belum ada lagi sosok yang bakal menjadi pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan.

Pembahasan RAPBD DKI molor karena tidak ada Wakil Gubernur
Para anggota DPRD DKI Jakarta dari sejumlah fraksi menyampaikan pandangan fraksinya terkait Raperda APBD DKI 2020 (MP/Asropih)

"Jadi kalau dulu tahun sebelumnya kan masih ada Pak Sandi kan, sekarang pak Anies sendiri juga terlihat mempercayakan kepada Sekda," kata Trubus saat kepada wartawan, Senin (9/12).

Menurut Trubus, seharusnya yang mengurusi soal RAPBD DKI adalah Wagub karena permasalahan internal. Sementara Gubernur lebih sering muncul mengurusi permasalahan riil warga Jakarta.

Jika ada wagub, lanjut Trubus maka anggaran-anggaran bermasalah dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum dibahas bersama anggota legislatif Kebon Sirih.

"Ini semua tupoksi dari Wagub. Pengawasan internal jadi tidak ada adanya cuma pelanggaran di sini Gubernur hanya membentuk tim ad hoc yang diketuai oleh Saefullah juga," urainya.

Baca Juga:

PSI Tolak Keras Anggaran Perhelatan Formula E dari APBD DKI

Ia menambahkan, beban berat harus ditanggung Sekda Saefullah lantaran mengurusi pekerjaan Wagub DKI seperti pengawasan internal.

"Sekda sendiri jadinya kerjanya nggak fokus tidak optimal makanya ketua Bappeda nya mengundurkan diri. Ini karena banyak konflik di situ persaingan tidak sehat di Pemprov DKI," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Tiga Fraksi DPRD DKI Ini Kompak Tolak Anggaran untuk Gaji TGUPP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perhitungan Belum Rampung, Demo Bermunculan di AS
Dunia
Perhitungan Belum Rampung, Demo Bermunculan di AS

Para pendukung Presiden Donald Trump menuju ke sebuah pusat penghitungan suara di Detroit, Michigan, untuk menuntut dihentikannya penghitungan suara.

Bukan Hanya di Indonesia, Sandi Sebut Prabowo Dapat Pujian dari Dunia Internasional
Indonesia
Bukan Hanya di Indonesia, Sandi Sebut Prabowo Dapat Pujian dari Dunia Internasional

Sandiaga menceritakan perjalannya yang baru pulang dari Jepang dan Malaysia.

Pandemi COVID-19, Kasus Narkoba di Jateng Naik hingga Rutan Over Kapasitas
Indonesia
Pandemi COVID-19, Kasus Narkoba di Jateng Naik hingga Rutan Over Kapasitas

Kondisi tersebut mengakibatkan sejumlah rumah tahanan (rutan) di Jawa Tengah mengalami over kapasitas.

Kemenhub Izinkan Ojol Bawa Penumpang
Indonesia
Kemenhub Izinkan Ojol Bawa Penumpang

Permenhub ini dibuat berdasarkan kondisi riil saat ini, namun Pemerintah akan memperhatikan dinamika yang berkembang dan tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian.

Cara Seniman Mural Surabaya Protes Tuntutan Terdakwa Penyiram Novel Baswedan
Indonesia
Cara Seniman Mural Surabaya Protes Tuntutan Terdakwa Penyiram Novel Baswedan

Xgo juga menjelaskan bahwa mural yang dibuat komunitasnya merupakan bentuk judul sarkas

PNS Nekat Mudik Terancam Sanksi Non-Job Hingga Dipecat
Indonesia
PNS Nekat Mudik Terancam Sanksi Non-Job Hingga Dipecat

ASN dibatasi kegiatan berpergian ke luar daerah atau termasuk mudik

LPSK Sesalkan Dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas 2020
Indonesia
LPSK Sesalkan Dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas 2020

Perlu aturan lebih khusus untuk mengatur kekerasan seksual

 Tabrakan Aturan Soal Ojol, Kemenhub Kembalikan Kepada Kebijakan Masing-Masing Daerah
Indonesia
Tabrakan Aturan Soal Ojol, Kemenhub Kembalikan Kepada Kebijakan Masing-Masing Daerah

"Permenhub tersebut berfungsi mengatur sektor perhubungan secara terinci untuk melengkapi Permenkes 9/2020, sesuai dengan kewenangannyaā€¯, kata Adita

 Bacakan Pledoi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK
Indonesia
Bacakan Pledoi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK

Menurut Andra, lembaga antirasuah memberi stigma negatif kepadanya sejak awal bahwa dia koruptor yang benar-benar telah melakukan kejahatan, padahal belum tentu terbukti tuduhannya tersebut.