Pengamat Tegaskan Presidential Threshold Masih Diperlukan Sejumlah pelajar menyaksikan alat peraga Pemilu pada peresmian Graha Pintar Pemilu di Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (31/8). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

MerahPutih.com - Presidential Threshold (PT) yang belakangan ini sedang jadi sorotan publik dianggap masih diperlukan dalam sistem politik Indonesia.

Terutama sebagai kesepakatan nasional untuk memperkuat Presidensialisme serta mendorong kesederhanaan jumlah partai politik. Hal itu dikatakan Pengamat Politik Universitas Airlangga, Kris Nugroho.

Baca Juga:

Sekjen PDIP Buka Suara Soal Presidential Threshold

Dikatakan Kris, jika putusan MK mengabulkan PT 0 persen maka pemaknaannya adalah memberi kesetaraan hukum dan politik untuk semua Parpol apapun dan juga semua warga negara untuk menjadi capres cawapres, dengan mengabaikan peran dan capaian Parpol dalam pemilu.

Dari aspek electoral vote, PT 0 persen akan menghasilkan dukungan perolehan suara yang fragmentatif. Karena, masing-masing parpol pengusung capres cawapres dapat dukungan pemilih mereka sendiri.

"Capres terpilih akan sangat lemah karena dukungan electoral vote-nya tipis, akan berdampak pada kelemahan di legislatif. Sebab akan menghadapi faksi-faksi politik efek dari pilpres, akan sulit membangun koalisi dalam proses-proses legislasi, Presiden terpilih akan mengalami pemerintah lemah (weak government)," ujar Kris dalam keterangannya kepada MerahPutih.com, Senin (3/1).

Baca Juga:

Beda Keinginan Presidential Threshold Partai Pendukung Jokowi

Kris mengatakan PT 0 persen tidak ideal bagi penguatan presidensialisme yang saat ini sedang dibangun. Yang diperlukan saat ini adalah mekanisme kelembagaan untuk memperkuat sistem presidensialisme melalui rekayasa electoral sistem.

"Melalui penyederhadaan jumlah parpol," tambah Kris.

Ia memastikan Parpol yang sedikit akan menghasilkan kekuatan electoral vote yang kokoh dibanding dengan banyak capres cawapres yang hanya akan menghasilkan polarisasi calon dengan margin suara yang tipis.

Baca Juga:

Sekjen PDIP Buka Suara Soal Presidential Threshold

Kris juga membeberkan kelebihan dan kelemahan jika diterapkan PT 0 persen. Dari segi kelebihan PT 0 pada aspek peluang persaingan yang terbuka, dan bebas karena tidak ada batas ambang untuk syarat pengajuan capres cawapres. Sementara kelemahannya, electoral votes akan sangat kecil.

"Juga akan merugikan parpol-parpol yang mapan karena akan terjadi migrasi pendukung ke capres cawapres yang diajukan parpol lain," tukasnya. (Ayu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaya Kontruksi Jadi Pemenang Tender, PSI: Potensi Pelanggaran Harus Dihindari
Indonesia
Jaya Kontruksi Jadi Pemenang Tender, PSI: Potensi Pelanggaran Harus Dihindari

Program ini tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah prinsip good corporate governance.

KPK Sebut OTT Bupati Penajam Paser Utara Terkait Suap dan Gratifikasi
Indonesia
KPK Sebut OTT Bupati Penajam Paser Utara Terkait Suap dan Gratifikasi

Ghufron berjanji akan menjelaskan seluruh konstruksi perkara saat jumpa pers

Bawaslu Tak Akan Hadiri Undangan Rakor Penundaan Pemilu Kemenko Polhukam
Indonesia
Bawaslu Tak Akan Hadiri Undangan Rakor Penundaan Pemilu Kemenko Polhukam

Bawaslu tidak akan menghadiri undangan dari Kemenko Polhukam terkait rapat koordinasi penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan.

Polda Metro bakal Jerat Manajemen Holywings dengan UU Wabah Penyakit Menular
Indonesia
Polda Metro bakal Jerat Manajemen Holywings dengan UU Wabah Penyakit Menular

"Kita proses sesuai UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (6/9).

Hotel Isolasi COVID-19 Kabupaten Tangerang Penuh
Foto
Hotel Isolasi COVID-19 Kabupaten Tangerang Penuh

Sejumlah pasien Covid-19 mengantre untuk pendataan di Rumah Karantina Covid-19 Hotel Yasmin, Curug, Kabupaten Tangerang

Kinerja DPR 2021 Versi Formappi: Tumpul, Tak Kritis dan Hanya Jadi 'Stempel'
Indonesia
Kinerja DPR 2021 Versi Formappi: Tumpul, Tak Kritis dan Hanya Jadi 'Stempel'

Hampir semua bisa dibahas secara singkat dan tanpa perdebatan hingga waktu pengesahan

KSP Bocorkan Kantor Sementara Kepala Otorita IKN Nusantara
Indonesia
KSP Bocorkan Kantor Sementara Kepala Otorita IKN Nusantara

Ia hanya menyebut, setelah dilantik Kepala Otorita IKN akan berkantor di Jakarta dan Balikpapan.

Ombudsman: Harga Batas Atas Swab Antigen Seharusnya Berkisar Rp 50-100 Ribu
Indonesia
Ombudsman: Harga Batas Atas Swab Antigen Seharusnya Berkisar Rp 50-100 Ribu

Sedangkan untuk reagen dari Kanada berada pada kisaran 3,6 dolar AS atau sekitar Rp 50.000 per satuan

Sarana Jaya Sediakan Sentra Vaksin di Mal, Target Sehari 1.000 Orang
Indonesia
Sarana Jaya Sediakan Sentra Vaksin di Mal, Target Sehari 1.000 Orang

Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta menyediakan sentra vaksin COVID-19 di Mal Pondok Kelapa Townsquare, Jakarta Timur.

KPAI Minta PTM Dihentikan Sampai Maret 2022
Indonesia
KPAI Minta PTM Dihentikan Sampai Maret 2022

Pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta diturunkan dari 100 persen menjadi 50 persen mulai Jumat (5/2), untuk meminimalisir transmisi COVID-19.