Pengamat Tak Setuju indonesia Merujuk Korsel dan Selandia Baru Tangani COVID-19 Pengamat politik Ubedillah Badrun (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Pengamat politik Ubedilah Badrun tak setuju jika Indonesia mesti merujuk Korea Selatan dan Selandia Baru dalam hal penanganan kasus COVID-19. Kedua negara itu cenderung lebih baik dari segi teknologi kesehatan hingga disiplin warganya dibandingkan Indonesia.

"Sehingga kedua negara tersebut berani mengambil keputusan cepat untuk melakukan pelonggaran. Sementara Indonesia sarana teknologi kesehatan dan disiplin masyarakatnya masih rendah," kata Ubedillah kepada wartawan, Senin (18/5).

Baca Juga:

Pemprov DKI Siapkan Dua TPU untuk Pemakaman Korban Virus Corona

Saat ini, yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan tidak melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai dari daerah sekitar DKI Jakarta.

Menurutnya, kasus virus corona di daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali masih fluktuatif dan berpotensi muncul kasus yang baru.

"Adanya rekomendasi pelonggaran PSBB patut diragukan (urgensinya)," jelas dia.

Pengamat politik sarankan potong gaji presiden dan menteri untuk bantu rakyat yang terpapar corona
Pengamat politik dari UNJ Ubedillah Badrun (Foto: Twitter/Ubedilah Badrun)

Ubedilah mencontohkan tes polymerase chain reaction (PCR) yang dilakukan pada 1.065 orang di DKI Jakarta pada 15 Mei 2020. Hasilnya, ada 116 orang positif COVID-19.

Baca Juga:

Banyak Masyarakat Kerja dari Rumah, Arus Lalu Lintas di Ibu Kota Lancar

"Positif COVID-19 dengan jumlah lebih dari 100 dari 1.065 orang bukanlah jumlah yang biasa," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wapres Sesalkan Potensi Wakaf Uang Rp180 T setahun Belum Disentuh
Indonesia
Wapres Sesalkan Potensi Wakaf Uang Rp180 T setahun Belum Disentuh

Hari ini pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang.

Reaktif COVID-19, Puluhan Massa Pendukung Rizieq Digiring ke RS Wisma Atlet
Indonesia
Reaktif COVID-19, Puluhan Massa Pendukung Rizieq Digiring ke RS Wisma Atlet

"Kami rujuk ke wisma atlet untuk kami lakukan standar prokes. Lalu kami swab disana kalau positif maka akan isolasi," jelas Yusri.

Digeruduk Puluhan Orang Tua Calon Siswa, DPRD Bakal Panggil Disdik DKI
Indonesia
Digeruduk Puluhan Orang Tua Calon Siswa, DPRD Bakal Panggil Disdik DKI

Mereka protes PPDB tahun 2020-2021 jalur zonasi yang menggunakan pertimbangan usia.

TMII Dikuasai Pemerintah, Ketua DPD Berharap Dikelola Lebih Profesional dan Modern
Indonesia
TMII Dikuasai Pemerintah, Ketua DPD Berharap Dikelola Lebih Profesional dan Modern

"Diharapkan ke depan pemerintah mampu membuat angin perubahan pengelolaan TMII lebih profesional dan modern, menjadi sarana rekreasi edukatif dan menghibur," harapnya.

Umat Muslim Wilayah Zona Merah Diminta Ibadah Ramadan di Rumah
Indonesia
Umat Muslim Wilayah Zona Merah Diminta Ibadah Ramadan di Rumah

Wapres Ma’ruf Amin menganjurkan masyarakat di zona merah COVID-19 agar menjalankan ibadah di rumah selama Ramadan.

Peran dan Kewenangan Bakamla Resmi Diperkuat
Indonesia
Peran dan Kewenangan Bakamla Resmi Diperkuat

Komisi I DPR memahami capaian kinerja Bakamla

Hari Ini Jakarta Diprakirakan Cerah Sepanjang Hari
Indonesia
Hari Ini Jakarta Diprakirakan Cerah Sepanjang Hari

Pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta cerah berawan

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Rizieq ke Bareskrim
Indonesia
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Rizieq ke Bareskrim

Rizieq disangkaan melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

BMKG: Perairan Kita Simpan Potensi Bahaya Tsunami Non Tektonik Cukup Besar
Indonesia
BMKG: Perairan Kita Simpan Potensi Bahaya Tsunami Non Tektonik Cukup Besar

Di Indonesia ada beberapa kasus tsunami masa lalu yang hingga kini belum terungkap penyebabnya

Syarat Subsidi Pekerja Swasta Rp600 Ribu Sebulan Wajib Rutin Bayar BPJS
Indonesia
Syarat Subsidi Pekerja Swasta Rp600 Ribu Sebulan Wajib Rutin Bayar BPJS

Harus pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150 ribu per bulan