Pengamat: Sudah Saatnya Peran DPD Diperkuat Ilustrasi - DPD RI. (Foto: MP/dpd.go.id)

MerahPutih.com - Saat ini adalah momentum yang tepat untuk memperkuat posisi kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak Jumadi, saat menjadi pemateri pada focus group discussion Amandemen ke-5 UUD 1945: Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Membuka Peluang Calon Presiden Perseorangan, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Rabu (27/10).

Menurut Jumadi, dari hasil empat kali amandemen yang sudah dilakukan, sistem ketatanegaraan Indonesia lebih mengarah pada parlementarian ketimbang presidensial.

Baca Juga:

Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik

"Dalam banyak kasus di negara-negara yang mengombinasi sistem presidensial dengan multipartai, itu pasti menjadi masalah. Kita juga mengalami itu. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden," ujar dia.

Untuk itu, Jumadi menilai penting kiranya bagi kita untuk meninjau kembali presidential treshold. Dan, dalam konteks itulah menurutnya wacana amandemen ke-5 konstitusi penting untuk digulirkan.

"Upaya mendorong perubahan itu menjadi penting untuk meminimalisasi dominasi oligarki," tegasnya.

Ia percaya calon presiden perseorangan dapat diimplementasikan dengan baik.

"Buktinya praktik elektoral di tingkat lokal tidak menimbulkan masalah. Apakah kita pernah dengar ketika calon independen terpilih lalu hal itu jadi masalah? Kan tidak. Jadi, presidential trehsold ini memang sudah sepatutnya dikoreksi," kata dia.

Senator asal Aceh Fachrul Razi yang menjadi narasumber pada acara itu menyampaikan, UUD 1945 tidak kedap dari pengaruh kondisi dan situasi ketatanegaraan serta kebutuhan masyarakat saat itu.

"Pembentuk UUD 1945 membuka kemungkinan dilakukannya perubahan konstitusi ketika kondisi ketatanegaraan menghendakinya, sebagaimana diatur dalam pasal 37 UUD 1945," kata Fachrul.

Halaman Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.
Halaman Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

Menurut dia, amandemen yang hendak dilakukan harus tetap berpedoman pada politik hukum yang dijadikan sebagai penuntun arah perubahan.

"Ada empat agenda prioritas yakni revitalisasi pokok-pokok haluan negara, penataan kewenangan MPR RI, penataan kewenangan DPD RI dan penataan sistem presidensial," tuturnya.

Agenda lainnya menurut Fachrul adalah penataan kekuasaan kehakiman, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dikatakannya, penguatan DPD RI itu dimaksudkan sebagai penyeimbang. Apalagi, sistem presidensial yang kita anut saat ini, namun dalam praktiknya setengah presidensial, setengah parlementarian.

"Kami mencoba mengembalikan proses demokratisasi sebagaimana sumbernya yakni Pancasila. Begitu juga dengan ekonomi, katanya ekonomi Pancasila tapi praktiknya kapitalistik," papar dia.

Baca Juga:

Ketua DPD Minta Pasal 33 UUD Dikoreksi Agar Kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila

Senator asal Lampung Bustami Zainuddin menjelaskan, ada dua hal penting yang menjadi sorotan yakni penguatan kelembagaan DPD dan ambang batas pencalonan presiden.

Dijelaskannya, penataan kewenangan DPD amat dimungkinkan, mengingat individu yang tergabung di dalamnya adalah murni keterwakilan rakyat di daerah.

"Kami ini dipilih langsung oleh masyarakat di daerah. Maka dari itu, penting kiranya kita bicara amandemen ke-5 konstitusi sebagai koreksi atas arah perjalanan bangsa," ujar Bustami. (Pon)

Baca Juga:

Tekan Produk Impor, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Perkuat UMKM Dalam Negeri

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Batas Lebih Bayar Restitusi PPN Bagi Pengusaha Kini Naik Jadi Rp 5 Miliar
Indonesia
Batas Lebih Bayar Restitusi PPN Bagi Pengusaha Kini Naik Jadi Rp 5 Miliar

Pemerintah menyesuaikan jumlah batas lebih bayar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp 5 miliar.

90 Persen Pelaku UMKM di Jabar adalah Perempuan
Indonesia
90 Persen Pelaku UMKM di Jabar adalah Perempuan

Pemda Provinsi Jabar memiliki perhatian lebih terhadap kemandirian perempuan. Hal ini dibuktikan secara konkret melalui Program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita .

[Hoaks atau Fakta]: Ronaldo Pindahkan Minuman Coca-Cola Karena Produk Yahudi
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Ronaldo Pindahkan Minuman Coca-Cola Karena Produk Yahudi

"Saya keras kepadanya karena beberapa kali anakku meminum Coca Cola dan Fanta. Itu membuat saya jengkel," kata Ronaldo.

Eks Ketua PWI Margiono Tutup Usia
Indonesia
Eks Ketua PWI Margiono Tutup Usia

Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono, meninggal dunia, Selasa (1/2).

Tiket Kereta Api untuk Mudik Lebaran Bisa Dipesan H-30
Indonesia
Tiket Kereta Api untuk Mudik Lebaran Bisa Dipesan H-30

PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah membuka penjualan tiket kereta api pada masa Angkutan Lebaran 1443 H di aplikasi KAI Access, web kai.id, loket stasiun. Termasuk seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya.

Jokowi Janji Longgarkan PPKM Darurat Pada 26 Juli
Indonesia
Jokowi Janji Longgarkan PPKM Darurat Pada 26 Juli

Dihari terakhir PPKM Darurat pertama, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan kasus terkonfirmasi positif di Indonesia bertambah 38.325 orang, sedangkan yang sembuh bertambah 29.791 orang hingga Selasa pukul 12.00 WIB.

Unpad Terima 2.996 Mahasiswa dari Jalur SMUP
Indonesia
Unpad Terima 2.996 Mahasiswa dari Jalur SMUP

Hasil Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) untuk jenjang sarjana Jalur Mandiri, Jalur Prestasi, dan Jalur Internasional telah diumumkan, Jumat (2/7) pukul 18.30 WIB.

Disdik DKI Targetkan Pertengahan November PTM Dibuka 100 Persen
Indonesia
Disdik DKI Targetkan Pertengahan November PTM Dibuka 100 Persen

"Saya lupa angkanya. Yang jelas kami akan selesaikan di pertengahan November ini dari target kita," kata Kadisdik DKI, Nahdiana di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/11).

Indonesia Ingin Kuasai 40 Persen Ekonomi Digital ASEAN
Indonesia
Indonesia Ingin Kuasai 40 Persen Ekonomi Digital ASEAN

Pertumbuhan ekonomi digital, harus didukung dengan terus mengembangkan semangat usaha di industri teknologi digital.

Konsumsi Oksigen Medis di Kota Bandung Lebih dari 80 Ribu Meter Kubik per Hari
Indonesia
Konsumsi Oksigen Medis di Kota Bandung Lebih dari 80 Ribu Meter Kubik per Hari

Tingginya pasien COVID-19 meningkatkan konsumsi oksigen medis Kota Bandung yang per harinya diperkirakan mencapai lebih dari 80 ribu meter kubik.