Pengamat Sosial UI Setuju Usul JHL Group Nakes Dapat Penghargaan Hingga Fasilitas Bekerja Petugas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengambil sampel darah saat melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 dengan sistem "drive thru" kepada pengguna kendaraan di Serpong, Kota Tangerang Sel

Merahputih.com - Pengamat sosial Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Lubis setuju dengan usulan JHL Group agar pemerintah memberikan penghargaan 'Pahlawan Kemanusian' bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.

Para tenaga kesehatan layak menerima penghargaan dari negara karena menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19.

"Penghargaan memang perlu untuk semua pihak yang jadi garda terdepan penanganan COVID-19 ini ya," ujar Rissalwan kepada Merahputih.com, Minggu (20/9).

Baca Juga

JHL Group Usulkan Tenaga Medis Tangani COVID-19 Dianugerahi Piagam “Pahlawan Kemanusiaan”

Tapi, saat ini yang lebih dibutuhkan oleh tenaga medis ialah fasilitas bekerja agar mereka tidak mudah terpapar COVID-19 dari pasien, seperti Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.

Terlebih mereka juga membutuhkan tempat tinggal yang layak seperti yang digaungkan JHL Group. Tempat tinggal itu untuk mereka yang selesai bekerja menangani pasien corona. Sebab sekarang ini banyak masyarakat yang menguris petugas kesehatan dari kos atau kontrakan lantaran takut terpapar dari mereka.

Bahkan pemerintah diminta untuk menyediakan fasilitas penunjang lain untuk tenaga medis yaitu lokasi istirahat disela-sela tugasnya garda terdepam itu.

"Seperti yang sudah dilakukan dengan menyediakan blok khusus untuk tenaga medis di faskes layanan covid," jelasnya.

Yang tak kalah penting pemerintah wajib menyediakan kendaraan antar jemput bagi tenaga medis dari tempat tinggal ke lokasi rumah sakit ataupun sebaliknya.

"Perlu juga menyediakan antar jemput agar nakes bisa pulang ke rumah dengan lebih nyaman sebelum bertugas kembali," ungkapnya.

Petugas membersihkan kamar di Hotel Pakons, Kota Tangerang, Banten, Sabtu, (9/5/2020). Sebagai bentuk apresiasi dan ungkapan terima kasih, Pemerintah Kota Tangerang menyediakan dua hotel, yaitu hotel Permata dan hotel Pakons menjadi tempat tinggal para tenaga medis selama menangani COVID-19. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ia menilai, untuk saat ini pemerintah masih kurang memperhatikan fasilitas yang diperlukan tenaga medis dalam penanganan corona tiap harinya.

"Di beberapa tempat mungkin sudah, tapi saya kira belum merata ya," beber dia.

Sebelumnya, Founder JHL Group, Jerry Hermawan Lo mengaku bersedih ketika ada sejumlah tenaga medis yang diusir dari rumah kos atau kontrakannya.

Tenaga medis itu diusir lantaran pemilik kontrakan atau warga sekitar khawatir terpapar virus darinya. “Padahal mereka (dokter dan perawat) sudah berjuang sepenuh hati,” katanya.

Karena itu, Jerry mengusulkan ke pemerintah untuk memperbanyak tempat tinggal yang layak sesuai dengan protokol COVID-19 bagi para tenaga medis yang membutuhkannya. “Itu (tempat tinggal layak) sangat penting untuk mereka,” ujarnya.

Bahkan Jerry mengusulkan kepada pemerintah untuk menganugerahi piagam atau tanda penghargaan “Pahlawan Kemanusiaan” kepada para dokter dan tenaga medis.

“Piagam penghargaan ‘Pahlawan Kemanusiaan’ ini harus diberikan kepada dokter dan tenaga medis yang gugur maupun yang sampai sekarang masih bertugas dan berjuang dengan tulus,” kata Jerry.

“Jasa mereka semua sangat besar untuk kemanusiaan,” imbuhnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov NTT Berupaya Sediakan Psikolog ke Anak-Anak Korban Bencana Alam
Indonesia
Pemprov NTT Berupaya Sediakan Psikolog ke Anak-Anak Korban Bencana Alam

Siklon Tropis Seroja menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang pasang

5 Siswa SD Terlibat Kericuhan saat Demo, Polisi: Disuruh Lewat Medsos
Indonesia
5 Siswa SD Terlibat Kericuhan saat Demo, Polisi: Disuruh Lewat Medsos

Setelah dilakukan pemeriksaan, kelima anak di bawah umur ini mengaku diajak berdemo melakui sosial media dan diajak oleh teman sebayanya.

GPM Lahir karena Masyarakat Masih Malas Pakai Masker
Indonesia
GPM Lahir karena Masyarakat Masih Malas Pakai Masker

Sosialisasi dan edukasi tentang pemakaian masker yang benar dan diikuti disiplin jaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun diyakini bakal mengurangi penularan.

Kapolri Direncanakan Buka IT Road Safety Expo 2020
Indonesia
Kapolri Direncanakan Buka IT Road Safety Expo 2020

Kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman semua pihak

KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP Tersangka Suap DAK
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Utara dan Eks Wabendum PPP Tersangka Suap DAK

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kabupaten Labuanbatu Utara.

Bengawan Solo Tercemar Limbah Ciu, PDAM Hentikan Pengolahan Air Bersih
Indonesia
Bengawan Solo Tercemar Limbah Ciu, PDAM Hentikan Pengolahan Air Bersih

Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Toya Wening (PDAM) Solo, Jawa Tengah menghentikan operasional Instalasi Pengolahan Air (IPA) Semanggi. Hal dilakukan karena air Sungai Bengawan Solo yang menjadi bahan utama mengolah air bersih tercemar limbah alkohol ciu.

Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan
Indonesia
Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan

"Dengan adanya program baru di Kepolisian pelayanan masyarakat pengguna jalan akan ditingkatkan dengan harapan dapat mempercepat pelayanan dan tidak berbelit-belit," katanya.

Vaksin Merah Putih Diharapkan Masuki Uji Klinis di Awal 2021
Indonesia
Vaksin Merah Putih Diharapkan Masuki Uji Klinis di Awal 2021

Vaksin Merah Putih dikembangkan menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia, berbeda dengan Sinovac dan Sinopharm yang menggunakan isolat virus dari negara asalnya yakni China.

TNI Kerahkan Ribuan Babinsa Tegakan Prokes dan Tracing di PPKM Skala Mikro
Indonesia
TNI Kerahkan Ribuan Babinsa Tegakan Prokes dan Tracing di PPKM Skala Mikro

Perang ini harus dimulai dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah mengurangi laju penyebaran virus," kata Budi Gunadi.

Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK
Indonesia
Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK

penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.