Pengamat Sebut Secara Moral UU Cipta Kerja Tidak Patut Dijalankan Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

MerahPutih.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, UU Ciptaker tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menyikapi putusan itu, pengamat politik Ray Rangkuti menyebut, putusan tersebut menyelamatkan hal penting dan prinsipil dalam setiap proses pembuatan UU.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

"Sekaligus menyelamatkan kekurangan dalam proses pembuatan UU yang mulai umum terjadi di dalam masa ke 2 pemerintahan Presiden Jokowi. Selain UU Omnibus Law, UU KPK, Minerba juga diperlakukan sama," kata Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (26/11).

Atas putusan itu, Ray mendesak pemerintah untuk mentaati keputusan MK yang dimaksud. Mentaatinya bukan saja berarti tidak menyatakan menolak tetapi juga tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan dimaksud.

"Moral dari keputusan MK tersebut sangat jelas, UU Omnibus Law cacat formil dan karenanya secara moral tidak patut dijalankan," sebut Ray.

Ray menjelaskan, jika tetap melakukan tindakan ataupun keputusan eksekutorial berdasarkan UU Omnibus Law dalam 2 tahun ini merupakan sikap kebandelan.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Diputus Inkonstitusional Bersyarat, MK Semestinya Batalkan UU 11/2020

Ray juga meminta masyarakat memastikan pemerintah dan DPR untuk tidak lagi mengulangi proses pembuatan UU yang bersifat sangat cepat. Apalagi sampai mengabaikan aspirasi publik, tanpa uji publik, dan sebagainya.

"Aturan pembuatan UU sebagaimana telah ditetapkan amat penting dilaksanakan guna menghindari terjadinya pembuatan UU yang jauh dari aspirasi masyarakat sebagaimana terdapat di dalam UU Omnibus Law," tutur Ray.

Direktur Lingkar Madani Indonesia ini berharap, sebaiknya pemerintah dan DPR tidak hanya memperbaiki sarat formil pembuatan UUnya saja, tapi juga materinya.

Berbagai pasal kontroversial yang selama ini jadi bahan protes publik sebaiknya dikaji ulang. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk di batalkan.

Pemerintah dan DPR harus lebih mengarus utamakan aspirasi masyarakat dari pada kehendak sendiri. Itulah esensi utama pembuatan aturan.

"Lebih memperlihatkan apa yang menjadi kehendak publik daripada kehendak elit," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, DPR: Beri Waktu Kami Membuat Kajian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiket Nonton MotoGP Mandalika Termahal Ludes Terjual di Hari Pertama
Indonesia
Tiket Nonton MotoGP Mandalika Termahal Ludes Terjual di Hari Pertama

Mandalika Grand Prix Association (MGPA) telah memulai penjualan tiket MotoGP Sirkuit Mandalika, yaitu mulai 6 dan 11 Januari 2022.

Jokowi Ingin Papua Barat Jadi Produsen Utama Komoditas Pertanian di Indonesia Timur
Indonesia
Jokowi Ingin Papua Barat Jadi Produsen Utama Komoditas Pertanian di Indonesia Timur

Presiden Jokowi yakin, bila para petani milenial diberikan kepercayaan, mereka akan mampu menciptakan ketahanan pangan utamanya di Provinsi Papua Barat maupun seluruh tanah air.

Ingat! Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran CPNS dan PPPK
Indonesia
Ingat! Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran CPNS dan PPPK

Tahun ini, total Instansi Pemerintah yang membuka formasi seleksi ASN Tahun 2021 berdasarkan data progres finalisasi formasi pada SSCASN per 30 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB, berjumlah 568 meliputi: 55 Instansi Pusat, 33 Instansi Pemerintah Provinsi, dan 480 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

  Pebalap dan Ratusan Kru World Superbike Dikarantina di Jakarta
Indonesia
Pebalap dan Ratusan Kru World Superbike Dikarantina di Jakarta

Ajang balap IATC atau MotoGP Junior itu digelar tanggal 12-14 November 2021 dan WSBK tanggal 19-21 November 2021 di Sirkuit Pertamina Mandalika Lombok.

Ketua DPRD DKI Terima Usulan Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Terima Usulan Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Pucuk legislator tak mempersoalkan niatan anggotanya yang ingin menggulirkan hak interpelasi terkait perhelatan Formula E.

113 Juta Warga Sudah Divaksin, Penambahan Kasus Positif COVID-19 460
Indonesia
113 Juta Warga Sudah Divaksin, Penambahan Kasus Positif COVID-19 460

Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Tidak Capai Target, Kuota Bank Penyalur KPR Bakal Dikurangi
Indonesia
Tidak Capai Target, Kuota Bank Penyalur KPR Bakal Dikurangi

Sebanyak 40 bank pelaksana penyalur dana FLPP tahun 2021 akan segera menerima raport evaluasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP dari PPDPP pada Kamis (17/6) di Yogyakarta.

Perang Rusia Ukraina Bikin APBN Tertekan
Indonesia
Perang Rusia Ukraina Bikin APBN Tertekan

Dalam APBN 2022, pemerintah bersama DPR telah menetapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sebesar Rp 14.350 per dolar AS

[Hoaks atau Fakta]: Uya Kuya Hipnotis Wapres Ma'ruf Amin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Uya Kuya Hipnotis Wapres Ma'ruf Amin

Foto asli yang pertama adalah foto Uya Kuya. Foto tersebut diambil dari tayangan sebuah acara televisi ketika Uya Kuya menghipnotis komedian Sule

[HOAKS atau FAKTA]: BSSN Pantau Semua Aktivitas Telepon Seluler dan Medsos Warga
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: BSSN Pantau Semua Aktivitas Telepon Seluler dan Medsos Warga

Informasi yang beredar tersebut merupakan hoaks lama yang kembali beredar.