Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan hasil tes PNS KPK. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Sebab, para pegawai yang dibebastugaskan merupakan sosok yang dinilai memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi.

Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad menilai keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.

Baca Juga

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

"Namun demikian, ada ketentuan normatif yang hendaknya juga diperhatikan, yakni putusan MK nomor 70 tahun 2021 bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK," ucap dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (16/5)

Ia mengatakan dengan diberlakukan Undang-Undang KPK yang baru, lembaga antirasuah itu masih bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Mulai dari bupati hingga menteri. Melihat fakta tersebut berarti KPK lemah tidak sepenuhnya benar karena masih berdaya dan bertaji," ujar Suparji.

KPK
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Oleh sebab itu, lanjut Akademisi Universitas Al-Azhar tersebut, saat ini tidak perlu lagi meratap terus memainkan isu pelemahan KPK. Akan lebih baik mendorong KPK agar tetap produktif dalam memberantas korupsi.

Terkait dengan peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu merupakan salah satu kewenangan dari pimpinan KPK dalam melaksanakan Undang-Undang KPK serta peraturan pelaksananya terkait dengan peralihan status pegawai.

"Tentunya proses peralihan tersebut diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan. Perlu dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," pungkas Suparji.

Jika pihak yang menerima keputusan tersebut merasa dirugikan dan berpendapat adanya peraturan dan asas umum pemerintahan yang dilanggar, dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. (Asp)

Baca Juga

Lima 'Senjata' Pegawai KPK Lawan SK Penonaktifan Firli Bahuri

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keluarga Politikus DPR Divaksin COVID-19, Sekjen: Wajib Dilindungi
Indonesia
Keluarga Politikus DPR Divaksin COVID-19, Sekjen: Wajib Dilindungi

pada prinsipnya, semua warga negara akan divaksin COVID-19. Dan hal itu adalah kebijakan yang telah disampaikan oleh Pemerintah.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Mengandung Sel Ginjal Monyet Hijau Afrika
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Mengandung Sel Ginjal Monyet Hijau Afrika

Ramai di media sosial Facebook yang menyatakan vaksin Sinovac dari Tiongkok mengandung vero cell atau sel monyet hijau Afrika.

Wagub Klaim Herd Immunity Sudah Terbentuk di Jakarta
Indonesia
Wagub Klaim Herd Immunity Sudah Terbentuk di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku telah memberikan dosis vaksin COVID-19 kepada lebih dari 9 juta orang yang beraktivitas di Ibu Kota Jakarta.

Tiga Wilayah DKI Jakarta Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang
Indonesia
Tiga Wilayah DKI Jakarta Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang

Sementara di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu cuaca diprediksi akan cerah

Draf Perpres Pemulihan Korban Tidak Ungkap Pelaku Pelanggaran HAM
Indonesia
Draf Perpres Pemulihan Korban Tidak Ungkap Pelaku Pelanggaran HAM

Untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu, negara tidak akan meminta maaf

BNPT Gandeng Eks Napiter Sukseskan Program Vaksinasi Massal
Indonesia
BNPT Gandeng Eks Napiter Sukseskan Program Vaksinasi Massal

Para eks napiter yang sudah divaksin ini diharapkan bisa turut membantu mensukseskan vaksinasi

KKB Pimpinan Lekagak Telengen Diduga Aktor Penembakan dan Pembunuhan Pelajar di Ilaga
Indonesia
Tutup Fasilitas Indoor dan Outdoor, Pemprov DKI Imbau Warga Berolahraga di Rumah
Indonesia
Tutup Fasilitas Indoor dan Outdoor, Pemprov DKI Imbau Warga Berolahraga di Rumah

Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup kembali fasilitas olahraga dalam ruangan saat PSBB jilid II.

Ini Kata Kapolda Fadil Soal Dirawatnya Rizieq di RS
Indonesia
Ini Kata Kapolda Fadil Soal Dirawatnya Rizieq di RS

Rizieq Shihab menjalani observasi oleh tim dokter di rumah sakit untuk general check up.

Masih Suasana Pandemi, Pemprov DKI Gelar Acara Imlekan Secara Virtual
Indonesia
Masih Suasana Pandemi, Pemprov DKI Gelar Acara Imlekan Secara Virtual

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan sejumlah komunitas dalam menyemarakkan Tahun Baru Imlek 2021 dikemas secara virtual.