Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan hasil tes PNS KPK. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Sebab, para pegawai yang dibebastugaskan merupakan sosok yang dinilai memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi.

Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad menilai keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.

Baca Juga

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

"Namun demikian, ada ketentuan normatif yang hendaknya juga diperhatikan, yakni putusan MK nomor 70 tahun 2021 bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK," ucap dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (16/5)

Ia mengatakan dengan diberlakukan Undang-Undang KPK yang baru, lembaga antirasuah itu masih bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Mulai dari bupati hingga menteri. Melihat fakta tersebut berarti KPK lemah tidak sepenuhnya benar karena masih berdaya dan bertaji," ujar Suparji.

KPK
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Oleh sebab itu, lanjut Akademisi Universitas Al-Azhar tersebut, saat ini tidak perlu lagi meratap terus memainkan isu pelemahan KPK. Akan lebih baik mendorong KPK agar tetap produktif dalam memberantas korupsi.

Terkait dengan peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu merupakan salah satu kewenangan dari pimpinan KPK dalam melaksanakan Undang-Undang KPK serta peraturan pelaksananya terkait dengan peralihan status pegawai.

"Tentunya proses peralihan tersebut diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan. Perlu dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," pungkas Suparji.

Jika pihak yang menerima keputusan tersebut merasa dirugikan dan berpendapat adanya peraturan dan asas umum pemerintahan yang dilanggar, dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. (Asp)

Baca Juga

Lima 'Senjata' Pegawai KPK Lawan SK Penonaktifan Firli Bahuri

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jhoni Allen Cs Tak Hadir, Sidang Gugatan AHY Ditunda 2 Pekan
Indonesia
Jhoni Allen Cs Tak Hadir, Sidang Gugatan AHY Ditunda 2 Pekan

"Tergugat 1-10 telah dapat panggilan namun sampai dengan siang ini tak ada pemberitahuan. Untuk itu, sidang perkara ini diundur ke Selasa, 13 April 2021," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto

Dewa United FC Bakal Lawan Borneo FC, Barito Putera dan Persik Kediri
Olahraga
Dewa United FC Bakal Lawan Borneo FC, Barito Putera dan Persik Kediri

Selama pertandingan uji coba, tidak ada target yang saya berikan kepada para pemain. Fokusnya, hanya membangun tim ini saja sebelum mereka main di Liga 2 2021.

Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas
Indonesia
Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas

"Finalnya diputuskan oleh Kompolnas untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden meminta pertimbangan ke DPR," ujar Mahfud.

Vaksin Nusantara Ternyata Produksi AS dan Diuji Coba di Indonesia
Indonesia
Vaksin Nusantara Ternyata Produksi AS dan Diuji Coba di Indonesia

Satgas COVID-19 angkat bicara terkait Vaksin Nusantara besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

Minta Dilibatkan dalam Tim Pemburu Koruptor, DPR: Ini untuk Mengawasi
Indonesia
Minta Dilibatkan dalam Tim Pemburu Koruptor, DPR: Ini untuk Mengawasi

Supervisi dewan sangat diperlukan karena merupakan mitra aparat hukum.

 2.760 Orang Positif COVID-19 di Papua
Indonesia
2.760 Orang Positif COVID-19 di Papua

Semua tersebar di 19 dari 29 kabupaten dan kota.

Belum Pikirkan Renovasi, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran
Indonesia
Belum Pikirkan Renovasi, Kejagung Fokus Telusuri Penyebab Kebakaran

Terkait penyelidikan penyebab kebakaran tersebut, Kejagung menyerahkan sepenuhnya kepada polisi.

ICW: Bagaimana Indonesia Bisa Bebas Korupsi Jika MA Kerap Potong Hukuman
Indonesia
ICW: Bagaimana Indonesia Bisa Bebas Korupsi Jika MA Kerap Potong Hukuman

ICW menyatakan sejak awal sudah meragukan keberpihakan Mahkamah Agung (MA) dalam pemberantasan korupsi.

Babi Ngepet di Depok Cuma Rekayasa, Polisi Tangkap Pelaku
Indonesia
Babi Ngepet di Depok Cuma Rekayasa, Polisi Tangkap Pelaku

Polres Metro Depok menangkap seorang pria berinisial AI dalam kasus penyebaran hoaks penangkapan babi ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok.

KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara
Indonesia
KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara

KSPI akan melakukan unjuk rasa di depan pabrik maupun wilayahnya masing-masing