Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan hasil tes PNS KPK. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Sebab, para pegawai yang dibebastugaskan merupakan sosok yang dinilai memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi.

Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad menilai keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.

Baca Juga

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

"Namun demikian, ada ketentuan normatif yang hendaknya juga diperhatikan, yakni putusan MK nomor 70 tahun 2021 bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK," ucap dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (16/5)

Ia mengatakan dengan diberlakukan Undang-Undang KPK yang baru, lembaga antirasuah itu masih bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Mulai dari bupati hingga menteri. Melihat fakta tersebut berarti KPK lemah tidak sepenuhnya benar karena masih berdaya dan bertaji," ujar Suparji.

KPK
Gedung KPK. (Foto: Antara)

Oleh sebab itu, lanjut Akademisi Universitas Al-Azhar tersebut, saat ini tidak perlu lagi meratap terus memainkan isu pelemahan KPK. Akan lebih baik mendorong KPK agar tetap produktif dalam memberantas korupsi.

Terkait dengan peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu merupakan salah satu kewenangan dari pimpinan KPK dalam melaksanakan Undang-Undang KPK serta peraturan pelaksananya terkait dengan peralihan status pegawai.

"Tentunya proses peralihan tersebut diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan. Perlu dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," pungkas Suparji.

Jika pihak yang menerima keputusan tersebut merasa dirugikan dan berpendapat adanya peraturan dan asas umum pemerintahan yang dilanggar, dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. (Asp)

Baca Juga

Lima 'Senjata' Pegawai KPK Lawan SK Penonaktifan Firli Bahuri

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit
Indonesia
Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

Ali masih enggan memerinci penyakit Tumpak

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin Meninggal Dunia
Indonesia
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin Meninggal Dunia

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin meninggal dunia di Rumah Sakit (RS) Holistik Purwakarta, Jawa Barat. Almarhum menghembuskan nafas terakhir pada hari ini Selasa (10/8) sekitar pukul 03.00 WIB.

Pimpinan DPR Nilai Demo Mahasiswa ke Presiden Jokowi Salah Alamat
Indonesia
Pimpinan DPR Nilai Demo Mahasiswa ke Presiden Jokowi Salah Alamat

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/4).

Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi
Indonesia
Nekat Konvoi Kelulusan di Tengah Pandemi, Puluhan Siswa Diamankan Polisi

"Kami langsung tindak tegas pelajar yang nekat konvoi karena situasi masih pandemi dan mengganggu lalu lintas," kata dia.

Di Kaderisasi PDIP, Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi
Indonesia
Di Kaderisasi PDIP, Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi

Ketua KPK Firli Bahuri dihadirkan untuk mengisi sesi dalam Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP yang dilaksanakan secara hybrid.

Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Asabri Teddy Tjokrosaputro
Indonesia
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Asabri Teddy Tjokrosaputro

Tim penyidik Jampidsus Kejagung juga memeriksa direktur utama PT First Asia Capital

Kasus Perkosaan di Polsek Bikin Markas Polisi Menakutkan Bagi Masyarakat
Indonesia
Kasus Perkosaan di Polsek Bikin Markas Polisi Menakutkan Bagi Masyarakat

Pihak-pihak yang memiliki informasi dan mengetahui kejadian itu dapat bersuara

BKN Tegaskan Hasil TWK KPK Dokumen Rahasia
Indonesia
BKN Tegaskan Hasil TWK KPK Dokumen Rahasia

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai seleksi alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah dokumen rahasia.

Diperiksa Selama Sejam, Luhut Bantah Punya Bisnis di Papua
Indonesia
Diperiksa Selama Sejam, Luhut Bantah Punya Bisnis di Papua

Luhut menegaskan dirinya tidak terlibat dalam bisnis tambang di Papua seperti yang ditudingkan oleh terlapor.

Trial Run November 2022, Proyek KCJB Belum 100 Persen Rampung
Indonesia
Trial Run November 2022, Proyek KCJB Belum 100 Persen Rampung

7 dari 11 unit EMU atau kereta yang akan digunakan untuk KCJB sudah selesai diproduksi