Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PERNYATAAN Presiden Ketujuh RI Joko Widodo yang berdalih proyek
Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) untuk investasi sosial menuai kritikan. Managing Director of Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai dalih itu jelas untuk menghindar dari tanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang super besar.
“Alasan Jokowi bahwa kereta cepat tidak mencari laba, tetapi investasi sosial tidak dapat diterima sepenuhnya,” kata Anthony dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/10).
Menurut Anthony, kalau tidak mencari laba, seharusnya bukan BUMN dalam bentuk perseroan (perusahaan terbatas, PT) yang menangani Proyek KCJB ini. “Kedua, kalau proyek KCJB tidak bermotif laba tetapi investasi sosial, sejak awal proyek ini seharusnya ditanggung atau dijamin APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), dan harus melalui persetujuan DPR,” jelas Anthony.
Ketiga, kalau proyek KCJB bermotif sosial dan ditanggung APBN, pihak Jepang yang seharusnya ditunjuk sebagai pemenang pelaksana proyek, bukan China. “Karena total biaya penawaran Jepang, termasuk bunga, lebih murah daripada penawaran China,” sebut Anthony.
Baca juga:
Dia melihat masalah kereta cepat saat ini bukan masalah mencari laba atau investasi sosial, melainkan masalah korupsi yang harus diusut tuntas sampai ke aktor utamanya. “Proyek KCJB terindikasi kuat ada penyimpangan dalam proses penunjukan pemenang yang merugikan keuangan negara paling sedikit Rp 73,5 triliun,” sebut Anthony.
Dia melihat alasan yang dikemukan Jokowi tidak relevan sama sekali. “Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Jokowi tidak bisa berkelit lagi, tetapi harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara super raksasa ini,” tegas Anthony.
Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin (27/10).
Jokowi menjelaskan pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.(knu)
Baca juga:
KPK Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Hormati Proses Hukum
