Pengamat Sebut Apa yang Dilakukan Dinar Candy Bukan Kejahatan Serius Dinar Candy (kanan) (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

Merahputih.com - Polisi menetapkan Dinar Candy sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengamat Kepolisian Sahat Dio menyayangkan keputusan Polres Metro Jakarta Selatan tersebut.

"Seharusnya tak perlu proses hukum lebih lanjut. Minta maaf secara terbuka sudah cukup. Toh ini bukan kejahatan serius," ujar Sahat, Jumat (6/8).

Baca Juga:

Polisi Periksa Dinar Candy Terkait Aksi Berbikini di Pinggir Jalan

Menurut dia, seharusnya polisi melakukan pendekatan restorative justice dalam kasus ini. Hal tersebut sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin jajarannya bersikap dan bertindak demikian, terutama dalam penanganan kasus yang diduga melanggar UU ITE.

"Semangat restorative justice dari Kapolri ini yang saya pahami adalah agar jajaran tak sedikit-sedikit memproses hukum kasus-kasus yang seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah, kekeluargaan," tutur Sahat.

Pendekatan penyelesaian masalah ini di luar jalur hukum harus dilakukan. Mengingat, selain bukan kejahatan serius, apa yang dilakukan Dinar, khususnya aksi protes turun ke jalan, merupakan sesuatu yang dijamin oleh UU.

"Tapi ini kan sesuatu yang debatable," jelas Sahat.

Dinar Candy memakain bikin di jalanan saat protes perpanjangan PPKM Level 4. (Foto: MP/Twitter)
Dinar Candy memakai bikini di jalanan saat protes perpanjangan PPKM Level 4. (Foto: MP/Twitter)

Penegakan hukum yang kaku terhadap peristiwa ini, justru merugikan Polri itu sendiri. Bahkan berdampak negatif terhadap pemerintah atau negara, lantaran polisi merupakan representasinya.

Harus diakui, tak sedikit pula masyarakat yang mendukung aksi Dinar Candy. Mereka dari kalangan yang lebih terbuka secara pemikiran, pro demokrasi atau pendukung kebebasan berekspresi. "Ini yang harus dipertimbangkan matang Kepolisian," paparnya.

Jika tak dipikirkan, lanjut Sahat, pola pikir atau stigma negatif terhadap Polri akan terus berlanjut dan berkembang, seiring dengan berjalannya proses hukum kasus itu.

Baca Juga:

Berbikini di Jalan Buntut PPKM Diperpanjang, Dinar Candy Diamankan Polisi

Hal ini tentunya lagi-lagi tidak seirama dengan apa yang diperjuangkan Kapolri dalam memperbaiki citra Polri, melalui program Presisi dan 16 program prioritasnya.

"Akan sangat lucu jika ada berita polisi dan pengadilan Indonesia memenjarakan seorang perempuan, hanya karena dia protes dan mengenakan bikini. Mau taruh di mana muka Presiden Jokowi dan Kapolri?" tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Jadi Provinsi Paling Demokratis 4 Tahun Berturut-turut
Indonesia
DKI Jadi Provinsi Paling Demokratis 4 Tahun Berturut-turut

Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat satu nilai indeks demokrasi sebesar 89,21 secara nasional.

Kemensos Didorong Tindaklanjuti Temuan Pungli Bansos oleh Tri Rismaharini
Indonesia
Kemensos Didorong Tindaklanjuti Temuan Pungli Bansos oleh Tri Rismaharini

Bamsoet juga meminta komitmen Kemensos untuk memastikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 sesuai dengan data penerima

Pelapor Dugaan Pelecehan Seksual di KPI Pusat Bakal Dilaporkan Balik
Indonesia
Pelapor Dugaan Pelecehan Seksual di KPI Pusat Bakal Dilaporkan Balik

Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berbuntut panjang.

Pasien dan Perawat Mesum di Wisma Atlet Terancam 10 Tahun Bui
Indonesia
Pasien dan Perawat Mesum di Wisma Atlet Terancam 10 Tahun Bui

Awal mulanya kabar tersebut diduga disebarkan pasien wisma atlet yang mempunyai hubungan dengan oknum nakes dan ramai di media sosial.

Pam Swakarsa Bentukan Listyo Jadi 'Binaan' Polisi
Indonesia
Pam Swakarsa Bentukan Listyo Jadi 'Binaan' Polisi

Senantiasa berdampingan dengan kegiatan-kegiatan aparat kepolisian di lapangan

Penyaluran Subsidi Upah COVID-19 Termin Kedua Belum 100 Persen
Indonesia
Penyaluran Subsidi Upah COVID-19 Termin Kedua Belum 100 Persen

Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) termin kedua untuk November-Desember 2020 mencapai 89,02 persen dari target 12,4 juta penerima.

WN Tiongkok Masuk Indonesia, Imigrasi Pastikan Sudah Sesuai Prosedur
Indonesia
WN Tiongkok Masuk Indonesia, Imigrasi Pastikan Sudah Sesuai Prosedur

Seluruh warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta disebut sudah memenuhi aturan keimigrasian.

Guru Mulai Divaksin, Belajar Tatap Muka Diharap Dimulai Semester 2
Indonesia
Guru Mulai Divaksin, Belajar Tatap Muka Diharap Dimulai Semester 2

Presiden menargetkan, pada Juni mendatang vaksinasi bisa dilakukan terhadap 5 juta guru atau tenaga pendidik, sesuai target.

Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK
Indonesia
Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK

Polisi bakal menurunkan pengamanan penuh untuk menjaga adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di dua titik.

Perusakan Masjid Ahmadiyah, DPR Minta Masyarakat tidak Terprovokasi
Indonesia
Perusakan Masjid Ahmadiyah, DPR Minta Masyarakat tidak Terprovokasi

"Kejadian ini tidak boleh menyulut emosi kelompok mana pun, sebab negara selalu hadir lewat aparat penegak hukum (APH) dan tengah menanganinya," ujar Junimart