Pengamat Sebut Anies Paksakan Warga Jakarta Hidup "New Normal" Gubernur DKI Anies Baswedan. (ANTARA / Livia Kristianti / am)

MerahPutih.com - Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal kerumunan di Pasar Tanah Abang dan beberapa tempat lainnya.

Menurut Tigor, Anies seakan membiarkan kerumunan terjadi dari minimnya petugas menegakan aturan.

Baca Juga:

Kemenhub Ancam Cabut Izin Terbang Maskapai Langgar Protokol Kesehatan

"Rupanya warga belum sadar dan belum tahu Anies Baswedan diam-diam sudah mulai menerapkan hidup normal baru (new normal) di Jakarta. Rupanya Anies ingin jadi nomor satu lebih dulu di Indonesia yang menerapkan pola hidup normal baru, bersahabat dengan virus corona seperti anjuran pemerintah," katanya kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (22/5).

Tigor menilai, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memaksakan menerapkan new normal padahal situasi belum memungkinkan.

"Anies sudah tidak tahan dan segera saja memulai penerapan hidup normal baru di Jakarta karena pemerintah lambat sekali," ucap Tigor.

"Ya memang bukan Anies Baswedan namanya kalau tidak selalu ingin tampil dan beda dengan lainnya," sambung Tigor.

Tigor melanjutkan, warga Jakarta sebaiknya tetap berada di rumah selama pandemi Covid-19.

"Bagi yang takut dan ragu-ragu diam saja di rumah dan jangan masuk pada kerumunan," tutur Tigor.

Tangkapan layar Siaran Langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan grafik kasus COVID-19 lewat kanal YouTube DKI Jakarta, Selasa (19/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Tangkapan layar Siaran Langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan grafik kasus COVID-19 lewat kanal YouTube DKI Jakarta, Selasa (19/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Tigor melihat, Anies terlalu sibuk konferensi pers dan mengeluarkan dugaan-dugaan angka kematian dan angka positif COVID-19 di Jakarta.

"Lihat saja jalan raya di Jakarta tetap ramai, pusat kegiatan masyarakat seperti pasar dan toko-toko, perkantoran yang seharusnya tutup tetap buka," jelas Tigor.

Tigor menyebut, Anies hanya sibuk bikin Pergub 41 Tahun 2020 yang memaksa sanksi penegakan pelanggaran PSBB padahal salah kaprah seolah perda.

Begitu pula Minggu lalu, membuat Pergub 47 Tahun 2020 yang melakukan lock down kota Jakarta di tengah pelaksanaan PSBB.

"Kalaulah Anies dan aparat Pemprov kerja maka bisa jadi jumlah kasus positif COVID-vid 19 akan menurun. Melihat terus meningkatnya kasus positif COVID-19 menandakan Jakarta akan terus bermasalah dengan pandemi ini," jelas Tigor.

Baca Juga:

Anies Minta Pengumandang Takbiran di Masjid Hanya Lima Orang

Tigor menilai, harusnya yang dibuat adalah perda, bukan pergub.

"Sebenarnya dalam upaya penegakan dan pemberian sanksi bagi masyarakat atau perusahaan atau unit usaha yang melanggar PSBB di Jakarta, Pemprov Jakarta bisa melakukannya dengan dasar sebuah perda, bukan pergub," ujarnya.

Tigor mengungkapkan penegakan PSBB dapat juga dilakukan dengan kerja pengawasan secara konsisten di lapangan oleh Pemprov Jakarta dan tidak harus dengan sanksi pidana.

Ia meminta Anies konsisten menegakkan aturan dan tak membiarkan masyarakat beraktivitas seenaknya tanpa diawasi.

"Jangan sampai kebijakan populis justru berujung petaka bagi masyarakat," tutup Tigor. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI Tetap Cairkan Uang Apresiasi untuk Pasukan Orange di Tengah Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Jabar Panggil Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Pekan Depan
Indonesia
Polda Jabar Panggil Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Pekan Depan

"Bupati Bogor diperiksa pada 15 Desember, dan Gubernur Jabar diperiksa pada 16 Desember," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes CH Patoppoi

Langgar PPKM Mikro, 4 Lokasi Usaha di Solo Ditutup Paksa
Indonesia
Langgar PPKM Mikro, 4 Lokasi Usaha di Solo Ditutup Paksa

Satpol PP Solo, Jawa Tengah, telah menutup empat lokasi usaha dan memberikan surat peringatan kedua (SP2) kepada puluhan pemilik tempat usaha di Solo.

Ketua Tim Teknis Klaim Tak Menerima Aliran Dana Korupsi E-KTP
Indonesia
Ketua Tim Teknis Klaim Tak Menerima Aliran Dana Korupsi E-KTP

Dalam kesempatan ini, Fahmi menegaskan tidak pernah menerima aliran dana

PMI DKI Jakarta Dapat Tambahan Satu Unit Mobil Khusus Donor Darah
Indonesia
PMI DKI Jakarta Dapat Tambahan Satu Unit Mobil Khusus Donor Darah

Mobil unit donor darah tersebut dilengkapi dengan lemari perlengkapan, velbed, kasur mattress, tabung pemadam kebakaran serta perlengkapan standar yang telah disesuaikan untuk kebutuhan donor darah PMI secara mobile.

Tak Terima Asetnya Disita Negara, Benny Tjokro Nangis
Indonesia
Tak Terima Asetnya Disita Negara, Benny Tjokro Nangis

“Ini yang sangat mengganggu pikiran dan perasaan saya,” kata Benny

Soal Video TikTok Viral, BIN Bantah Pernah Undang Hana Hanifah
Indonesia
Soal Video TikTok Viral, BIN Bantah Pernah Undang Hana Hanifah

Tampak Hana Hanifah berama tiga orang pria yang ikut bergoyang mengikuti irama.

Produksi Obat Ilegal, Dokter Kecantikan di Tangerang Dicokok Bareskrim
Indonesia
Produksi Obat Ilegal, Dokter Kecantikan di Tangerang Dicokok Bareskrim

Kasus ini mencuat lantaran banyaknya korban yang melapor praktik penggunaan obat ilegal tersebut kepada kepolisian.

RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan Selesai Dibahas, Menaker: Segera Dibawa ke DPR
Indonesia
RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan Selesai Dibahas, Menaker: Segera Dibawa ke DPR

Menaker menegaskan pembahasan dilakukan dalam suasana penuh keakraban meski mengaku terjadi dinamika dalam proses pembahasan yang memberikan warna tersebut.

Propam Polri Investigasi Anggota Polda Metro Jaya Terkait Kematian Laskar FPI
Indonesia
Propam Polri Investigasi Anggota Polda Metro Jaya Terkait Kematian Laskar FPI

“Propam sedang menginvestigasi anggota yang bela diri sesuai Perkap atau tidak,” kata Ferdy

Pemkot Jakpus Tertibkan Warung Warga yang Berjualan di Baladewa Johar Baru
Indonesia
Pemkot Jakpus Tertibkan Warung Warga yang Berjualan di Baladewa Johar Baru

"Jadi ada warga yang usaha menaruh barang usahanya di atas bak kontrol," terang Irwandi di Jakarta.