Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet Pengamat Politik Ujang Komarudin (Foto: Dok Pribadi)

Merahputih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai ada yang 'mendapat' untung dibalik isu reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Joko Widodo.

Menurut Ujang, ada potensi bergabungnya partai politik di luar pemerintahan yang menyisakan PAN, Demokrat dan PKS mengingat beberapa nama akan dicopot.

"Yang mungkin masuk (bergabung) itu PAN dan Demokrat. Sebagaimana kita tahu, dalam penyusunan kabinet di awal pemerintahan jilid kedua yang lalu," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/7).

Baca Juga

Video Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Strategi agar Menterinya Giat Bekerja

Menurut Ujang, PAN dan Demokrat sudah menjalin komunikasi dengan Jokowi agar bisa masuk koalisi pemerintah. Namun ketika itu masih ada kendala. PAN kendalanya masih ada Amien Rais yang tak ingin PAN ada dibarisan Jokowi.

Sedangkan, kesulitan Demokrat datang dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang tak ingin Agus Harimurti Yudhoyomo (AHY) yang saat ini menjabat Ketum Demokrat masuk dalam kabinet.

"Untuk PKS, sepertinya PKS akan tetap dijalur luar pemerintahan. Karena jika gabung koalisi Jokowi sangat rugi. Paling juga hanya dapat jatah satu menteri. Sedangkan nama baik PKS dipertaruhkan di mata masyarakat," ujarnya.

Ujang menilai, posisi PKS jika tetap di luar pemerintajan sudah tepat. "Dan untungnya lagi bagi partai di luar pemerintahan adalah disaat kinerja pemerintah tak bagus di mata publik, maka yang akan dapat keuntungan elektoral adalah partai oposisi," tuturnya.

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA
Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Presiden Joko Widodo marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak maksimal bekerja di tengah pandemi virus corona. Suara Jokowi berulang kali meninggi dan menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras.

Jokowi marah saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu. Video rekaman saat Jokowi marah diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).

Jokowi sudah menunjukkan kegusarannya saat baru mulai bicara. Dia mengatakan bahwa 3 bulan ke belakang hingga saat ini adalah masa krisis akibat pandemi corona. Namun, dia melihat masih ada anggota kabinet bekerja biasa-biasa saja.

"Kita juga mestinya semua yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini bertanggung jawab pada 260 juta rakyat Indonesia. Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati," kata Jokowi dengan nada tinggi meski baru mulai bicara.

Berdasarkan penuturan pihak Organisation for Economic Co-operation and Development beberapa waktu lalu, Jokowi mengingatkan bahwa perekonomian dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6 persen. Bank Dunia pun sudah minus 5 persen.

Baca Juga

Ancam Reshuffle Kabinet, Jokowi Cuma Gertak Sambal

Akan tetapi, Jokowi melihat masih ada anggota kabinet yang tidak khawatir sehingga bekerja biasa-biasa saja. Tidak ada tindakan luar biasa untuk mengantisipasi krisis. "Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali," kata Jokowi dengan nada tinggi.

"Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan," tambahnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penerbangan International di Bandara YIA Dibuka Kembali, Ini Syarat Wajib Calon Penumpang
Indonesia
Penerbangan International di Bandara YIA Dibuka Kembali, Ini Syarat Wajib Calon Penumpang

Ke depan, sudah ada beberapa maskapai yang akan membuka rute penerbangan international ke Singapura

Karena Faktor Ini Pelaku Begal Pesepeda Sulit Terungkap
Indonesia
Karena Faktor Ini Pelaku Begal Pesepeda Sulit Terungkap

Polda Metro Jaya terkendala dalam pengungkapan kasus begal terhadap pesepeda karena banyak korban yang enggan melaporkan kejadian yang dialami kepada polisi.

Kemendagri Temukan Kejanggalan Anggaran di RAPBD DKI Jakarta 2021
Indonesia
Kemendagri Temukan Kejanggalan Anggaran di RAPBD DKI Jakarta 2021

Bahri menjelaskan, ditemukannya anggaran untuk kegiatan janggal diduga lantaran salah input dalam satu sistem.

Pakar Hukum Nilai Presidential Treshold Sangat Oligarki
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Presidential Treshold Sangat Oligarki

Menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden penting dilakukan

PKS Nilai Pancasila Disalahgunakan untuk Pecah Belah Persatuan Bangsa
Indonesia
PKS Nilai Pancasila Disalahgunakan untuk Pecah Belah Persatuan Bangsa

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Akhmad Syaikhu menilai ideologi Pancasila disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan memecah persatuan bangsa. Akibatnya, masyarakat kini dalam kondisi terpecah belah.

Kasus Corona Indonesia Tembus 95 Ribu
Indonesia
Kasus Corona Indonesia Tembus 95 Ribu

Total kasus positif menjadi 95.418 kasus, sembuh 53.945 kasus, meninggal 4.665 kasus.

Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp13,6 Triliun Buat Padat Karya Tunai di 2022
Indonesia
Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp13,6 Triliun Buat Padat Karya Tunai di 2022

Pada tahun ini, anggaran untuk Program PKT Kementerian PUPR sebesar Rp23,24 triliun.

Satgas Sebut Butuh Waktu Panjang untuk Kendalikan COVID-19
Indonesia
Satgas Sebut Butuh Waktu Panjang untuk Kendalikan COVID-19

Penggunaan vaksin Sinovac masih menunggu emergency use authorization (UEA) yang akan dikeluarkan oleh Badan POM.

Polisi Tolak Laporan Soal Nikita Mirzani
Indonesia
Polisi Tolak Laporan Soal Nikita Mirzani

Forum Masyarakat Pecinta Ulama (FMPU) DKI Jakarta melaporkan artis Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan sebuah tindakan atau dugaan ujaran kebencian terhadap Rizieq Shihab.

Aturan Tidak Konsisten, Kasus COVID-19 Makin Melonjak
Indonesia
Aturan Tidak Konsisten, Kasus COVID-19 Makin Melonjak

Pemerintah Provinsi DKI kurang berkomunikasi dengan pemerintah pusat maupun wilayah penyangga dalam penanganan COVID-19. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil.