Potensi Penyimpangan Anggaran COVID-19 Sangat Besar Praktisi Hukum Slamet Pribadi. (MP/kanugrahan)

Merahputih.com - Pengamat hukum Slamet Pribadi mengingatkan besarnya potensi penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

"Penggelontoran anggaran yang sangat besar, bila tanpa diawasi dan didampingi, berpotensi terjadinya penyimpangan, baik penyimpangan dikarenakan persoalan admnistrasi, maupun adanya kesengajaan," kata Slamet Pribadi dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Desak Anies Segera Ajukan Perpanjangan PSBB

Pemerintah telah menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan virus Corona atau COVID-19 yaitu sebesar Rp405,1 triliun. Kebijakan Pemerintah tersebut merupakan hal yang baik namun perlu didukung oleh semua pihak dalam mengawal penyalurannya.

"Niat baik Pemerintah ini harus diberikan pengawalan khusus dari berbagai pihak, khususnya para aparatur yang bertugas menjadi auditor negara, yang ada di institusi pengawasan masing-masing instasi negara yang bekerja merealisasikan proyek yang ada hubungannya penanganan penyebaran COVID-19, BPK, BPKP, Kejaksaan dan Polri," kata mantan Kabag Humas Badan Narkotika Nasional ini.

Slamet menekankan pentingnya melakukan tata kelola keuangan dengan baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan. "Agar keuangan negara yang dikelola semasa pandemi COVID-19 itu nantinya tetap pada jalur tata kelola keuangan yang baik, terbebas dari kelemahan, tanpa korupsi," tuturnya.

Ilustrasi (Foto: pixabay/geralt)

Hal tersebut penting karena dia mengkhawatirkan akan adanya pihak-pihak yang nanti harus berurusan dengan hukum akibat melakukan suatu kesalahan dalam mengelola anggaran.

"Negara ini tidak boleh menjadikan aparaturnya yang telah bekerja keras untuk kemanusiaan, tidak mengenal siang dan malam, berpeluh senantiasa di setiap saat karena menghadap masyarakat yang harus dilayani, namun di kemudian hari dia masuk penjara, karena berbagai kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, baik oleh dirinya sendiri atau bersama orang lain," ujarnya.

Purnawirawan Polri ini meminta semua institusi yang melaksanakan tugas pengawasan agar proaktif melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap realisasi anggaran tersebut.

"Unsur pengawasan yang berhubungan dengan keuangan negara, sepertinya masih belum jemput bola, atau pasif, atau belum muncul ini tidak boleh terjadi, sementara keuangan negara sudah terealisasi kemana-mana, harus segera mengambil langkah-langkah strategis pengawasan, pendampingan dan lain-lain," paparnya sebagaimana dikutip Antara.

Baca Juga:

Walhi Nilai Penegakan Hukum dalam Kasus Pembakaran Hutan Belum Efektif

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini berharap bahwa setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, para aparatur negara tidak sampai tersandung oleh berbagai kasus hukum.

"Jangan sampai kedepan, begitu soal COVID-19 sudah selesai, panggung sosial berubah, semua orang menyoroti banyaknya aparatur negara terjerat hukum," katanya. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Khawatir Oknum Petugas dan Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa 'Cincai'
Indonesia
Pengamat Khawatir Oknum Petugas dan Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa 'Cincai'

Yang menjadi masalah saat ini bukanlah seberapa berat sanksi yang diberikan

Kapolri Sebut Pam Swakarsa Gagasannya Berbeda Jauh dengan Tahun 1998
Indonesia
Kapolri Sebut Pam Swakarsa Gagasannya Berbeda Jauh dengan Tahun 1998

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Pam Swakarsa yang hendak dihidupkan olehnya tak seperti Pam Swakarsa di 1998 silam.

Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks

Vaksinasi COVID-19 akan mulai dilakukan di Indonesia pekan depan, Rabu (13/1).

Polisi Olah TKP Kecelakaan Maut Bus Sri Padma Kencana
Indonesia
Polisi Olah TKP Kecelakaan Maut Bus Sri Padma Kencana

Olah TKP ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab terjadinya kecelakaan

Krisis Demokrasi Melanda Universitas Nasional
Indonesia
Krisis Demokrasi Melanda Universitas Nasional

Pihak kampus diduga melakukan tindakan represif terhadap para mahasiswa.

Alasan Pesohor GA Tidak Layak Dipidana
Indonesia
Alasan Pesohor GA Tidak Layak Dipidana

Selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi, sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut.

Pemkot Jakpus Vaksinasi COVID-19 Lansia Tahap Pertama, Seminggu Dievaluasi
Indonesia
Pemkot Jakpus Vaksinasi COVID-19 Lansia Tahap Pertama, Seminggu Dievaluasi

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok lanjut usia (lansia) di tiga sekolah di wilayah Menteng, Senen, dan Johar Baru.

BEM SI Demo UU Ciptaker, Jalan Menuju Istana Negara Ditutup
Indonesia
BEM SI Demo UU Ciptaker, Jalan Menuju Istana Negara Ditutup

Hal ini guna mengantisipasi demo dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM SI. Penutupan dilakukan dengan menggunakan barier dari beton.

[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Larang Warga Negara Lain Masuk Kecuali TKA Tiongkok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Larang Warga Negara Lain Masuk Kecuali TKA Tiongkok

Foto puluhan TKA Tiongkok yang tidak mengenakan masker itu ada sejak 2019 atau sebelum pandemi COVID-19.

Jokowi Soroti Berbagai Program Pemerintah yang Terhambat
Indonesia
Jokowi Soroti Berbagai Program Pemerintah yang Terhambat

Situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini, belanja pemerintah adalah mesin untuk mendorong permintaan dan konsumsi masyarakat.