Pengamat Politik Usulkan Eks Kombatan ISIS Dikarantina Seperti Suspect Virus Corona Pengamat Politik Boni Hargnes (Foto: merahputih.com/Gomes)

MerahPutih.Com - Pengamat politik Boni Hargens menilai, rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulangkan 660 warga Indonesia yang tergabung dengan ISIS di Timur Tengah, perlu dirumuskan pertimbangan yang komprehensif.

Menurut Boni, para kombatan itu juga warga negara yang memiliki hak asasi yang di dalamnya negara secara etis dituntut memberikan perlindungan.

Baca Juga:

PKS Ingatkan Pemulangan 600 Eks ISIS ke Indonesia Sesuai Amanat UUD 1945

"Sejahat apapun seorang warga negara, harus selalu ada ruang pengampunan di dalam ranah hukum positif entah bentuknya seperti apa," kata Boni kepada wartawan, Kamis (6/2).

Boni mengakui, harus akui bahwa repatriasi eks teroris tidak mudah. Dilemanya cukup serius karena di satu sisi, meskipun mereka memiliki hak asasi yang perlu dilindungi negara, mereka juga berpotensi menjadi masalah bagi keselamatan banyak orang lain.

Pengamat politik Boni Hargens sarankan Eks WNI kombatan ISIS dikarantina seperti virus corona
Pengamat Politik Boni Hargens (MP/Bartolomeus Papu)

"Di lain sisi, negara akan tampak kehilangan kualitas moralnya ketika membiarkan warganegaranya melarat di luar negeri meksipun karena kesalahannya sendiri. Dalam situasi seperti ini perlu ada jalan tengah," jelas Boni.

Boni mengusulkan, repatriasi secara bertahap. Pertama, para eks ISIS ini dilokalisasi di suatu tempat seperti warga yang datang dari Cina ditampung di Natuna untuk redoktrinasi nilai-nilai dasar tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Perlu ada proyek semacam “cuci ulang otak” sebelum mereka boleh bergabung dalam kehidupan social dengan masyarakat yang lain. Ideologi teroris itu bukan hal yang sederhana untuk dikikis atau dinetralisir.

"Butuh waktu. Untuk itu, mesti ada regulasi yang jelas dari pemerintah tentang bagaimana proses redoktrinasi sebagai langkah awal dari tahapan repatriasi," terang dia.

Kedua, setelah “cuci otak” berhasil dilaksanakan, para warga eks ISIS ini mesti diberi kepastian tentang matapencaharian, ruang social tempat mereka akan tinggal di tanah air.

Akan sangat problematic kalau mereka kembali tinggal di kampung asal mereka. Hal itu merugikan diri sendiri sekaligus masyarakat di sekitarnya. Stigma sebagai teroris akan terus menjadi aib yang merusak kebahagiaan hidup mereka di tengah masyarakat.

Eks WNI simpatisan ISIS kini masih berada di Timur Tengah
Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)/

Masyarakat juga akan selalu waspada dan curiga. Kehidupan macam itu akan sangat rumit. Untuk itu, perlu ada pemukiman khusus untuk mereka dengan sumber pencaharian yang jelas yang sudah dirancang oleh negara.

"Langkah ini berguna juga untuk surveillance oleh agensi terkait untuk memastikan pengawasan tentang perkembangan perilaku mereka setelah kembali ke tanah air," kata Boni.

Setelah kembali menetap di tanah air, pemerintah harus sudah memikirkan segala bentuk ekses negative yang mungkin terjadi akibat perlakuan negara terhadap mereka.

Perlakuan yang terlalu istimewa bisa memicu kecemburuan di kalangan masyarakat lain dan bahkan menyuburkan semangat untuk bergabung dengan jaringan teroris karena merasa teroris dapat diampuni.

Hal macam ini harus sudah menjadi bagian dari pertimbangan. Sebaliknya, kalau perlakuan negara terlalu dianggap “kejam” maka hal itu akan menjadi dendam sejarah yang terwariskan pada generasi berikutnya dalam keluarga eks ISIS.

"Artinya, kita sedang memelihara bom waktu. Lantas bagaimana pendekatan yang ideal?," terang Boni.

Baca Juga:

Ketua MPR Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Soal Pemulangan Eks Simpatisan ISIS

Boni mengusulkan, sebelum repatriasi perlu ada studi demografik yang komprehensif tentang keluarga eks ISIS, siapa yang secara ideologis paling radikal, siapa yang hanya ikut dan menjadi korban dari keputusan suami/ayah, dan seterusnya.

"Dari situ, negara dapat membuat skala yang mengelompokkan mereka berdasarkan derajat keberbahayaan atau tingkat bahaya yang mungkin mereka timbulkan. Repatriasi akan berkaitan dengan itu semua," pungkas Direktur Lembaga Pemilih Indonesia itu.(Knu)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Kurang Sreg Eks Simpatisan ISIS Dipulangkan ke Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan KPK Bakal Dapat Mobil Dinas, ICW Ingatkan Soal Kesederhanaan
Indonesia
Pimpinan KPK Bakal Dapat Mobil Dinas, ICW Ingatkan Soal Kesederhanaan

Anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK Firli Bahuri senilai Rp1,45 miliar, sementara empat wakil ketua KPK masing-masing Rp1 miliar.

KPK Berduka Atas Meninggalnya Artidjo Alkostar
Indonesia
KPK Berduka Atas Meninggalnya Artidjo Alkostar

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah berduka atas meninggalnya salah satu anggota Dewas KPK, Artidjo Alkotsar pada Minggu (28/2).

Sebagian Wilayah DKI Diprediksi Bakal Hujan Kilat Siang dan Malam
Indonesia
Sebagian Wilayah DKI Diprediksi Bakal Hujan Kilat Siang dan Malam

Pada pagi hari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur akan cerah berawan

[HOAKS atau FAKTA]: BKN Tutup Pembuatan Akun Pendaftaran Seleksi ASN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BKN Tutup Pembuatan Akun Pendaftaran Seleksi ASN

Pendaftaran seleksi ASN tahun ini batas akhirnya sampai tanggal 21 Juli 2021

Bantuan Sosial Tunai Triwulan I untuk Warga DKI Cair Hari Ini
Indonesia
Bantuan Sosial Tunai Triwulan I untuk Warga DKI Cair Hari Ini

Pemprov DKI Jakarta hari ini mencairkan dana bantuan sosial (Bansos) kepada warga pemegang kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Direktur P3S Soroti Wacana Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024
Indonesia
Perayaan Malam Tahun Baru, Warga Jakarta Diminta Berada di Rumah
Indonesia
Perayaan Malam Tahun Baru, Warga Jakarta Diminta Berada di Rumah

Sejumlah gangguan keamanan dan pelanggaran protokol kesehatan diprediksi terjadi saat perayaan malam tahun baru 2021.

MRT Beroperasi Normal Sehari Setelah Kericuhan Demo Ciptaker
Indonesia
MRT Beroperasi Normal Sehari Setelah Kericuhan Demo Ciptaker

Jadwal operasional kereta tetap sebagaimana kebijakan sebelumnya

Delapan Oknum TNI AD Jadi Tersangka Pembakar Rumah Dinas Kesehatan di Intan Jaya
Indonesia
Delapan Oknum TNI AD Jadi Tersangka Pembakar Rumah Dinas Kesehatan di Intan Jaya

Mereka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

Soal Pencopotan Baliho Rizieq Shihab, Gatot Sebut Pangdam Jaya tidak Salah
Indonesia
Soal Pencopotan Baliho Rizieq Shihab, Gatot Sebut Pangdam Jaya tidak Salah

"Kalau menurunkan baliho membantu Satpol PP itu perintah atasan, yakni atasan operasionalnya adalah Panglima TNI, atau bisa juga Presiden, maka Pangdam Jaya tidak salah," tegasnya