Pengamat Pertanyakan Urgensi RUU HIP Ilustrasi Pancasila. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie berharap agar polemik tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) disudahi saja. Caranya adalah dengan kemauan DPR RI selaku pengusul agar RUU tersebut menjelaskannya kepada publik.

“Saya mendesak kepada DPR untuk menjelaskan tentang RUU HIP agar tidak ada pro dan kontra,” kata Jerry dalam keterangannya, Minggu (14/6).

Baca Juga

RUU HIP Dinilai Rendahkan Pancasila

Pada prinsipnya, Jerry menyampaikan bahwa ketika RUU HIP tujuannya untuk memperkuat Pancasila, maka semua pihak seharusnya menerima dan mendukung. Namun, ketika justru sebaliknya yakni ingin melemahkan posisi Pancasila sebagai falsafah bangsa, maka sebaiknya RUU HIP dihentikan saja dan tak usah dibahas lagi di DPR.

“Kalau melemahkan substansi pancasila, lebih baik dihentikan saja wacana ini, atau hanya untuk sekedar break event point (BEP) cari keuntungan atau kejar setoran lebih baik jangan dibahas lagi,” ujarnya.

Jerry Messie
Jerry Messie

Jerry juga menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang telah diresmikan pada saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, dalam UUD 1945. Sedangkan urainya, rancangan batang tubuh UUD 1945 sudah dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebelumnya.

“Jadi pancasila sudah melewati sejarah panjang. Menurut saya pancasila perlu Internalized (Dihayati), Practiced (Diamalkan) dan Be Tanslated (Dijabarkan) Strengthened (Diperkuat) bukannya pancasila itu untuk Attenuated (Dilemahkan), Scrapped Off (Dikorek) bahkan Twisted (Dipelintir),” tegasnya.

Yang menjadi pertanyaannya lanjut Jerry, apa tujuan RUU HIP ini dibuat, apa ada benefit and impact-nya bagi publik. Serta, apakah RUU tersebut memang sudah benar-benar mendesak atau belum, dalam hal ini siapa yang diuntungkan. Adakah unsur muatan politis di dalamnya.

“Bagaimana dengan UU Omnibus Law, Ibu kota Baru apakah sudah selesai?,” pungkas dia.

Sebelumnya, RUU HIP menjadi inisiatif DPR RI setelah disahkan Rapat Paripurna pada 12 Mei 2020. Saat ini, pembahasan RUU itu menunggu surat presiden dan daftar inventaris masalah yang masih digodok pemerintah.

Dalam perjalanannya, RUU HIP menuai kritik. Fraksi PAN dan Fraksi PKS menolak membahas RUU itu karena tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran.

Baca Juga

PPP Minta DPR Akomodasi Pandangan Ormas Keagamaan dalam RUU HIP

Kemudian beberapa ormas Islam juga ikut mengkritik RUU HIP karena dinilai berusaha menghapus Sila pertama. Alasan itu berdasarkan Pasal 6 RUU HIP yang mengatur Trisila dan Ekasila.

"Pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila," demikian Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan MUI Provinsi Se-Indonesia, pada Jumat (12/6). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masjid Istiqlal bakal Izinkan Salat Tarawih Selama Ramadan
Indonesia
Masjid Istiqlal bakal Izinkan Salat Tarawih Selama Ramadan

Pihak Masjid Istiqlal berencana menyelenggarakan shalat tarawih pada bulan Ramadan, April mendatang.

KPU Hingga Bawaslu Diminta Koordinasi dengan TNI-Polri
Indonesia
KPU Hingga Bawaslu Diminta Koordinasi dengan TNI-Polri

Kunci penyelenggaraan tahapan pilkada di tengah pandemi COVID-19 adalah penegakan protokol kesehatan

Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet Tembus 8 Ribu Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet Tembus 8 Ribu Orang

Rincian jumlah pasien yang dirawat dari 697 pria dan 543 perempuan

Penyelenggaran Haji Batal, Kemenag Pastikan Biaya Dikembalikan ke Calhaj
Indonesia
Penyelenggaran Haji Batal, Kemenag Pastikan Biaya Dikembalikan ke Calhaj

Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah.

PDIP Solo Targetkan Gibran-Teguh Raih 61 Persen Suara
Indonesia
PDIP Solo Targetkan Gibran-Teguh Raih 61 Persen Suara

"Banyak dukungan dari relawan dan partai lain baik non parlemen dan parlemen diyakini suaranya akan terdongkrak naik," tutur dia.

Positivity Rate Capai 10 Persen, Kasus Corona di DKI Tembus 34.931 Jiwa
Indonesia
Positivity Rate Capai 10 Persen, Kasus Corona di DKI Tembus 34.931 Jiwa

Jumlah kasus konfirmasi secara total sampai hari ini sebanyak 34.931 kasus.

Cuaca Ekstrem Akibat La Nina, Pemkot Solo Siaga Bencana
Indonesia
Cuaca Ekstrem Akibat La Nina, Pemkot Solo Siaga Bencana

"Sesuai prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) ada potensi ancaman bencana yang bakal terjadi akibat fenomena La Nina di tanah air. Kami perlu melakukan kesiapsiagaan mulai dari sekarang," ujar Ade

Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Pemberian gelar pahlawan akan diberikan Presiden Joko Widodo pada 10 November 2020 di Istana Negara.

Yogyakarta Mulai Gencarkan Promosi Wisata Alam
Indonesia
Yogyakarta Mulai Gencarkan Promosi Wisata Alam

Penerapan protokol kesehatan dan penyediaan fasilitas kebersihan adalah syarat utama yang harus dipenuhi destinasi wisata yang hendak dipromosikan tersebut.

Kejagung Titipkan Tersangka Andi Irfan di Rutan KPK
Indonesia
Kejagung Titipkan Tersangka Andi Irfan di Rutan KPK

"Terhitung mulai hari ini akan ditempatkan di Rutan KPK," ujar Hari.