Pengamat Pertanyakan Dasar Hukum Reklamasi Ancol Seluas 155 Hektar Hamparan kapal nelayan jaring kambang di atas lokasi rencana reklamasi Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (11/7/2020) (ANTARA/Fauzi Lamboka)

MerahPutih.com - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengatakan, bahwa perluasan kawasan Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 Hektar (Ha) merupakan reklamasi pulau K yang dahulu pernah dicabut Gubernur Anies Bswedan.

"Sebetulnya Dufan itu yang 35 hektar itu adalah pulau K. Yang sebetulnya izinnya sudah dicabut," kata Yaya saat dikonfirmasi, Kamis (16/7).

Baca Juga

Jakarta Belum Bisa Normal, Epidemiologi UI: PSBB Transisi Harus Dipertahankan

Yayat pun mempertanyakan, dasar hukum perluasan Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 Ha. Pasalnya, dalam rancangan kegiatan itu tidak ada dalam rencana tata tuang.

Salah satu acuan pelaksanaan proyek reklamasi adalah Peraturan Gubernur (Pergub) 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di dalamnya telah diatur mengenai batasan ruang, arah pengembangan kawasan, struktur ruang, dan rencana pola ruang reklamasi.

Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). ANTARA/Andika Wahyu/nz/aa.
Sebuah ekskavator meratakan pasir di proyek reklamasi Pantai Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/4/2012). ANTARA/Andika Wahyu/nz/aa.

Pergub itu merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

"Jadi pertanyaan kita itu apapun tujuannya yang baik itu harusnya diakomodir dalam rencana tata ruang," terang dia.

Karena menurut dia, semua kebijakan pemerintah harus didasari kepada dasar hukum atau rencana yang telah diatur dalam peraturan.

Baca Juga

Tolak Omnibus Law, Pelajar Siap Geruduk Gedung DPR/MPR

"Ini kan susahnya kalau mau buat aturan pemerintah. Yang merubah aturan pemerintah, yang mengijinkan juga pemerintah. Jadi maksud kita, kita bukan anti pembangunan," papar dia.

Maka dari itu, lanjutnya, rencana pembanguna reklamasi perluasan Dufan dan Ancol yang seluas 155 Ha harus ada payung hukum yang diakomodir dalam rencana tata ruang. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4 Tuntutan BEM SI
Indonesia
4 Tuntutan BEM SI

Adapun empat tuntutan dan pernyataan sikap Aliansi BEM Seluruh Indonesia

KPK Setorkan Cicilan Uang Pengganti Eni Maulani Saragih ke Kas Negara
Indonesia
KPK Setorkan Cicilan Uang Pengganti Eni Maulani Saragih ke Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang sejumlah Rp925.176.000 ke kas negara.

Tiga Eks Direksi PT Asuransi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup
Indonesia
Tiga Eks Direksi PT Asuransi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup

Tiga eks petinggi PT Asuransi Jiwasraya divonis seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Tunggu Vaksin COVID-19, Pemerintah Gencar Lakukan Pengetesan dan Pelacakan
Indonesia
Tunggu Vaksin COVID-19, Pemerintah Gencar Lakukan Pengetesan dan Pelacakan

“Saat ini kita tengah menyiapkan vaksin diharapkan November 2020 sudah dapat kita terima. Selagi menunggu datangnya vaksin, kita perlu terus melakukan melakukan targeted testing dan tracing kasus COVID-19," tuturnya

BIN Miliki Komitmen Bantu Bangsa dan Negara
Indonesia
BIN Miliki Komitmen Bantu Bangsa dan Negara

Hal teknis seperti ini tentu tidak diatur di dalam UU manapun

Irjen Napoleon Dituduh Terima Suap dari Djoko Tjandra, Kuasa Hukum: Duitnya Mana?
Indonesia
Irjen Napoleon Dituduh Terima Suap dari Djoko Tjandra, Kuasa Hukum: Duitnya Mana?

"Duitnya mana? Itu saja. Kalau 20 ribu USD kan jelas, katanya ada duit yang itu kan Rp15 miliar, Rp10 miliar, Rp7 miliar, Rp3 miliar. Duitnya mana? nggak lihat," ujar salah satu penasihat hukum Napoleon, Gunawan Raka

Bikin Aturan, Cirebon Ingin Lanjutkan Program Smart City
Indonesia
Bikin Aturan, Cirebon Ingin Lanjutkan Program Smart City

Di Kota Cirebon akan dilakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan smart city.

Dokter Meninggal COVID-19 Terus Bertambah, IDI Singgung Keberadaan OTG
Indonesia
Dokter Meninggal COVID-19 Terus Bertambah, IDI Singgung Keberadaan OTG

Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengumumkan total tenaga medis yang wafat akibat terinfeksi COVID-19 sejak Maret hingga Oktober 2020 mencapai 161 orang.

Orang Tua ZA, Pelaku Penyerangan di Mabes Polri Langsung Datangi RS Polri
Indonesia
Orang Tua ZA, Pelaku Penyerangan di Mabes Polri Langsung Datangi RS Polri

Orang tua ZA (25), perempuan terduga teroris yang tewas saat menyerang Mabes Polri, Rabu (31/3), mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Rumah Sakit Diminta Tidak Promosikan Vaksin COVID-19
Indonesia
Rumah Sakit Diminta Tidak Promosikan Vaksin COVID-19

Permintaan satgas ini merespons munculnya iklan yang ditawarkan sebuah rumah sakit