Pengamat Peringatkan Pemerintah Jokowi jika Ingin Rekonsiliasi dengan Rizieq Cs Rizieq Shihab tiba di kediamannya di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan disambut oleh jamaahnya, Selasa (10/11/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Wacana rekonsiliasi nasional pasca-kepulangan pimpinan FPI Rizieq Shihab menuai sorotan.

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu Rizieq Shihab, maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat.

"Mungkin lebih tepat menggunakan istilah kompromi politik atau politik akomodatif," jelas Karyono kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (11/11).

Baca Juga:

Wagub DKI Singgung Rizieq Soal Protokol Kesehatan

Dengan demikian, jika pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu Rizieq untuk "berdamai" mencari titik temu, maka Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapa pun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan.

"Pasalnya, jika hanya untuk merangkul Rizieq atau kubu oposisi, namanya bukan rekonsiliasi nasional," terang Karyono.

Karena, lanjut Karyono, rekonsiliasi harus dipandang sebagai kebutuhan kolektif bangsa.

"Para elite, khususnya yang menjadi pengelola kekuasaan negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang mengalami keterbelahan dan pemisahan secara sosial (segregation)," terang dia.

Rizieq Shihab menyapa massa yang menjemputnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Selasa (10/11/2020). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)
Rizieq Shihab menyapa massa yang menjemputnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Selasa (10/11/2020). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)

Direktur Indonesia Public Institute ini sepakat, rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak ke dalam kubangan konflik yang berkepanjangan. Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah.

"Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan, dan kerangka atau konsep," sebut dia.

Dari aspek urgensi, rekonsiliasi memang diperlukan mengingat sepanjang perjalanan bangsa ini masih terbebani konflik masa lalu.

Namun demikian, tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi.

Pasalnya, rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik.

Masalahnya, konflik masa lalu justru dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik.

"Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi, dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu," imbuh Karyono.

Ujungnya, yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elite. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sebatas kompromi elit.

"Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan," tutup Karyono.

Baca Juga:

Rizieq Segera Gabung dengan Gatot Nurmantyo Cs?

Sekedar informasi, Rizieq berbicara soal peluang rekonsiliasi dengan pemerintah. Dia menegaskan rekonsiliasi bisa terjadi bila tidak ada lagi kecurangan.

"Kalau ada mengatakan, Habib Rizieq, bisakah ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi? Saya katakan sekali lagi, rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar niat dan tekad yang baik," kata Rizieq sebagaimana disiarkan oleh kanal YouTube FrontTV, Selasa (10/11).

Ia menjelaskan, pihaknya bukan musuh pemerintah dan musuh negara, namun musuh kezaliman dan kecurangan. Rekonsiliasi bisa terjadi bila kezaliman yang dilarang FPI tidak dilakukan pemerintah.

"Tapi kalau rekonsiliasi berdiri atas dasar kecurangan kezaliman, kejahatan, tidak mungkin. Tidak ada rekonsiliasi," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Oknum Anggota TNI AU Diproses karena Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polresta Surakarta Bongkar Kasus Pembunuhan Dua Orang dengan Cara Diracun Tikus
Indonesia
Polresta Surakarta Bongkar Kasus Pembunuhan Dua Orang dengan Cara Diracun Tikus

Tersangka mengaku nekat membunuh seorang laki-laki dan perempuan itu dengan motif ingin mengambil uang senilai Rp725 juta milik korban lelaki.

HIPMI Dukung APNI Perjuangkan Kesejahteraan Penambang Nikel
Indonesia
HIPMI Dukung APNI Perjuangkan Kesejahteraan Penambang Nikel

Bijih nikel kadar 1.8% FoB Filipina dihargai antara USD 59-61/ wet metric ton (wmt)

Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK
Indonesia
Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK

Kejagung hingga saat ini belum mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra, meski telah dua kali diminta oleh KPK.

Viral Sekelompok Remaja Tawuran di Laut Jakarta
Indonesia
Viral Sekelompok Remaja Tawuran di Laut Jakarta

Salah satu akun Instagram yang mem-posting video ini adalah @palembanginformasii.

Salip Jakarta, Jawa Timur Kini Provinsi Kasus Corona Terbanyak
Indonesia
Salip Jakarta, Jawa Timur Kini Provinsi Kasus Corona Terbanyak

Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan kasus positif tertinggi di tanah air melampaui DKI Jakarta.

Kewajiban Rapid Test Antigen Bikin Reservasi Hotel Anjlok
Indonesia
Kewajiban Rapid Test Antigen Bikin Reservasi Hotel Anjlok

PHRI menyayangkan kebijakan dari pemerintah pusat yang mendadak tersebut. Padahal, pelaku usaha sudah berharap banyak meningkatkan okupansi saat libur akhir tahun.

Langkah Pemerintah Tolak Pulangkan Eks ISIS Sesuai Kaidah Ajaran Islam
Indonesia
Langkah Pemerintah Tolak Pulangkan Eks ISIS Sesuai Kaidah Ajaran Islam

Artinya, menolak bahaya harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Mantan Menkes Siti Fadilah Bebas dari Rutan Pondok Bambu
Indonesia
Mantan Menkes Siti Fadilah Bebas dari Rutan Pondok Bambu

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal
Indonesia
Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal

Polri memprediksi bahwa hari ini Minggu 2 Agustus 2020 arus balik para pemudik Hari Raya Idul Adha.

Gerindra: Hasil Tes Swab Edhy Prabowo Negatif
Indonesia
Gerindra: Hasil Tes Swab Edhy Prabowo Negatif

Dasco juga membenarkan Menteri Edhy masuk unit perawatan intensif atau ICU