Pengamat Peringatkan Pemerintah Jokowi jika Ingin Rekonsiliasi dengan Rizieq Cs Rizieq Shihab tiba di kediamannya di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan disambut oleh jamaahnya, Selasa (10/11/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Wacana rekonsiliasi nasional pasca-kepulangan pimpinan FPI Rizieq Shihab menuai sorotan.

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu Rizieq Shihab, maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat.

"Mungkin lebih tepat menggunakan istilah kompromi politik atau politik akomodatif," jelas Karyono kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (11/11).

Baca Juga:

Wagub DKI Singgung Rizieq Soal Protokol Kesehatan

Dengan demikian, jika pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu Rizieq untuk "berdamai" mencari titik temu, maka Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapa pun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan.

"Pasalnya, jika hanya untuk merangkul Rizieq atau kubu oposisi, namanya bukan rekonsiliasi nasional," terang Karyono.

Karena, lanjut Karyono, rekonsiliasi harus dipandang sebagai kebutuhan kolektif bangsa.

"Para elite, khususnya yang menjadi pengelola kekuasaan negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang mengalami keterbelahan dan pemisahan secara sosial (segregation)," terang dia.

Rizieq Shihab menyapa massa yang menjemputnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Selasa (10/11/2020). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)
Rizieq Shihab menyapa massa yang menjemputnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Selasa (10/11/2020). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)

Direktur Indonesia Public Institute ini sepakat, rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak ke dalam kubangan konflik yang berkepanjangan. Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah.

"Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan, dan kerangka atau konsep," sebut dia.

Dari aspek urgensi, rekonsiliasi memang diperlukan mengingat sepanjang perjalanan bangsa ini masih terbebani konflik masa lalu.

Namun demikian, tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi.

Pasalnya, rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik.

Masalahnya, konflik masa lalu justru dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik.

"Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi, dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu," imbuh Karyono.

Ujungnya, yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elite. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sebatas kompromi elit.

"Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan," tutup Karyono.

Baca Juga:

Rizieq Segera Gabung dengan Gatot Nurmantyo Cs?

Sekedar informasi, Rizieq berbicara soal peluang rekonsiliasi dengan pemerintah. Dia menegaskan rekonsiliasi bisa terjadi bila tidak ada lagi kecurangan.

"Kalau ada mengatakan, Habib Rizieq, bisakah ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi? Saya katakan sekali lagi, rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar niat dan tekad yang baik," kata Rizieq sebagaimana disiarkan oleh kanal YouTube FrontTV, Selasa (10/11).

Ia menjelaskan, pihaknya bukan musuh pemerintah dan musuh negara, namun musuh kezaliman dan kecurangan. Rekonsiliasi bisa terjadi bila kezaliman yang dilarang FPI tidak dilakukan pemerintah.

"Tapi kalau rekonsiliasi berdiri atas dasar kecurangan kezaliman, kejahatan, tidak mungkin. Tidak ada rekonsiliasi," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Oknum Anggota TNI AU Diproses karena Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
FX Rudy Tanggapi Konflik Ganjar Vs Kubu Puan
Indonesia
FX Rudy Tanggapi Konflik Ganjar Vs Kubu Puan

"Saya sangat menyayangkan sikap DPD PDIP Jawa Tengah yang tidak mengundang Ganjar," ujar Rudy, Senin (24/5).

KPK Konfrontir Aktor Rudy Wahab Soal Akta Tanah Kasus Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin
Indonesia
KPK Konfrontir Aktor Rudy Wahab Soal Akta Tanah Kasus Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin

Rudy mengaku hanya mencocokkan keterangannya dengan pernyataan dua saksi lain yang juga diperiksa tim penyidik KPK hari ini.

Tunda Impor, Jokowi Dinilai Dengarkan Jeritan Petani
Indonesia
Tunda Impor, Jokowi Dinilai Dengarkan Jeritan Petani

Bagi PPP penyerapan gabah petani dan menaikkan harga sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan yaitu Rp 4.200/kg sangat penting agar petani bisa sejahtera.

Laga Uji Coba Timnas Diminta Libatkan Satgas COVID-19
Indonesia
Laga Uji Coba Timnas Diminta Libatkan Satgas COVID-19

Pasalnya, di Ibu Kota tak bisa dipungkiri kalau penyebaran virus corona masih cukup tinggi

Anies: Kita Perlu Menuntaskan Kapan Akan Masuk Aman
Indonesia
Anies: Kita Perlu Menuntaskan Kapan Akan Masuk Aman

Namun di sisi lain, jumlah kasus baru di Ibu Kota masih mencapai 2.000-3.000 orang per hari

Gegara Demo Setahun Jokowi, Stasiun Gambir Tak Layani Penumpang
Indonesia
Gegara Demo Setahun Jokowi, Stasiun Gambir Tak Layani Penumpang

Diperkirakan massa aksi yang akan mengikuti kegiatan itu berkisar sejumlah 3.000 sampai 5.000 orang.

Warga Miskin Isoma di Rumah yang Positif COVID-19 Bakal Dikirimi Paket Obat
Indonesia
Warga Miskin Isoma di Rumah yang Positif COVID-19 Bakal Dikirimi Paket Obat

Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyusun mekanisme pencatatan, penyaluran, dan sosialisasi obat-obatan tersebut.

Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang Diresmikan, Lengkapi Tol Metropolitan Jabodetabek
Indonesia
Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang Diresmikan, Lengkapi Tol Metropolitan Jabodetabek

Dengan selesainya jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading ini dapat mempercepat proses distribusi logistis dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Angkat Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Diminta Cabut Putusan
Indonesia
Angkat Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Diminta Cabut Putusan

Yulius Selvanus dan Dadang Hendrayudha merupakan anggota eks tim mawar yang ketika itu berpangkat kapten melakukan operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis di era orde baru.