Pengamat Nilai Wajar Sejumlah Pemda APBD-nya Kolaps Hingga Enggak Bisa Bayar Gaji Ilustrasi (Pixabay)

Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir tak kaget soal adanya kesulitan yang dialami pemerintah daerah dalam membayar gaji para pegawai dan tagihan listrik lantaran APBD yang seret.

Menurut Wempy, kesulitan keuangan itu merupakan kewajaran karena mayoritas anggaran terserap untuk penanganan COVID-19.

Baca Juga

APBD Solo Cekak karena COVID-19, Bukti Perencanaan Keuangan yang Buruk

"Kesulitan yang dihadapi oleh daerah adalah sebuah keniscayaan. Apalagi semua anggaran dilakukan refocussing. Artinya anggaran difokuskan pada penanganan dampak COVID-19," jelas Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (17/6).

Direktur Indo Polling Network ini menambahkan, apa yang kini tengah dialami Pemkot Solo ini semestinya tak terjadi.

Ia beranggalan, hal ini bisa diantisipasi dari awal sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran untuk membayar tenaga harian lepas. Seperti alokasi khusus untuk dana cadangan dan penggunaan anggaran yang tepat.

Ilustrasi (Pixabay)

Wempy melihat bahwa ada manajemen yang kurang teliti dari penyelenggara daerah. Mestinya mereka sudah mengantisipasi hal tersebut.

"Sebab komponan biaya tersebut adalah biaya rutin yang besarannya bisa diperkirakan. Dengan demikian Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) bisa menyisipkan anggaran untuk antisipasi," jelas Wempy.

Ia meyakini, persoalan kekurangan anggaran untuk membayar THL dan biaya listrik bisa mengganggu layanan publik. Tentu ini sangat tidak diharapkan, mengingat rakyat membutuhkan pelayanan dari pemerintah.

Wempy berharap persoalan ini bisa dicari jalan keluar dengan berkordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini bisa dilakukan dengan usulan penambahan anggaran.

Baca Juga

Pemkot Solo Hanya Mampu Gaji Tenaga Kontrak dan Linmas sampai September

"Tentu harus ada dukungan dari berbagai pihak, misalnya DPR RI mesti memberikan dukungan agar anggaran yang digunakan untuk bayar THL bisa dieksekusi oleh oleh pemerintah," sebut Wempy.

Pria asal NTT ini meyakini, semakin cepat pembahasan tersebut maka semakin membantu pemerintah daerah dalam membantu melancarkan pelayanan terhadap publik. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diduga Terlibat Mafia Tanah, Oknum Pengacara Ditangkap
Indonesia
Diduga Terlibat Mafia Tanah, Oknum Pengacara Ditangkap

"Satu di antaranya adalah seorang pengacara berinisial ADS yang mengerahkan para pelaku untuk mengancam warga," kata Burhanuddin

Status Bencana NTT Ditetapkan sebagai Tanggap Darurat
Indonesia
Status Bencana NTT Ditetapkan sebagai Tanggap Darurat

Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang, longsor, dan gelombang pasang yang terjadi di wilayahnya.

Mendagri Sebut Percuma Jika Sudah Divaksin Namun Tak Patuh Protokol Kesehatan
Indonesia
Mendagri Sebut Percuma Jika Sudah Divaksin Namun Tak Patuh Protokol Kesehatan

Setelah itu, vaksinasi dilanjutkan di daerah pada hari berikutnya secara serentak

KPU Solo Belum Terima Bukti Tidak Ada Sengketa dari MK
Indonesia
KPU Solo Belum Terima Bukti Tidak Ada Sengketa dari MK

Mahkamah Konstitusi (MK) justru belum menerbitkan surat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) atau bukti formal tidak ada sengketa hasil Pilwakot Solo 2020.

Sebagian Anggota Dewas dan Pimpinan KPK Dianggap Tak Kompeten
Indonesia
Sebagian Anggota Dewas dan Pimpinan KPK Dianggap Tak Kompeten

Sebagian anggota Dewan Pengawas dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak kompeten.

Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan
Indonesia
Penahanan Petinggi KAMI Bisa Digugat ke Pengadilan

Dia mengatakan, penangkapan ataupun penahanan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Kata dia, harus ada aturan dan prosedur yang mendasari penangkapan dan penahanan itu.

Libur Nataru, Kemenhub Bikin Posko Pantau Prokes
Indonesia
Libur Nataru, Kemenhub Bikin Posko Pantau Prokes

Untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat pada saat libur Nataru, saat ini Kemenhub tengah melakukan koordinasi intensif dengan Satuan Tugas Covid 19 yang akan menetapkan Surat Edaran.

MPR Minta Natal di Saat Pandemi COVID Kuatkan Toleransi
Indonesia
MPR Minta Natal di Saat Pandemi COVID Kuatkan Toleransi

Momentum peringatan Natal di Indonesia, tegas ia, adalah saat yang tepat untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.

KPPI Bahas RUU Pemilu di Rekernas II
Indonesia
KPPI Bahas RUU Pemilu di Rekernas II

Ketua Umum DPP KPPI, Dwi Septiawati Djapar mengatakan, akan memanfaatkan momentum rakernas untuk mensosialisasi dan mengedukasi keterwakilan perempuan dalam kancah politik nasional.

Banjir Landa 12 Kecamatan di Bekasi
Indonesia
Banjir Landa 12 Kecamatan di Bekasi

Hujan dengan intensitas tinggi itu menyebabkan genangan air di 92 titik yang tersebar di 27 desa dan kelurahan.