Pengamat Nilai Wajar Sejumlah Pemda APBD-nya Kolaps Hingga Enggak Bisa Bayar Gaji Ilustrasi (Pixabay)

Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir tak kaget soal adanya kesulitan yang dialami pemerintah daerah dalam membayar gaji para pegawai dan tagihan listrik lantaran APBD yang seret.

Menurut Wempy, kesulitan keuangan itu merupakan kewajaran karena mayoritas anggaran terserap untuk penanganan COVID-19.

Baca Juga

APBD Solo Cekak karena COVID-19, Bukti Perencanaan Keuangan yang Buruk

"Kesulitan yang dihadapi oleh daerah adalah sebuah keniscayaan. Apalagi semua anggaran dilakukan refocussing. Artinya anggaran difokuskan pada penanganan dampak COVID-19," jelas Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (17/6).

Direktur Indo Polling Network ini menambahkan, apa yang kini tengah dialami Pemkot Solo ini semestinya tak terjadi.

Ia beranggalan, hal ini bisa diantisipasi dari awal sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran untuk membayar tenaga harian lepas. Seperti alokasi khusus untuk dana cadangan dan penggunaan anggaran yang tepat.

Ilustrasi (Pixabay)

Wempy melihat bahwa ada manajemen yang kurang teliti dari penyelenggara daerah. Mestinya mereka sudah mengantisipasi hal tersebut.

"Sebab komponan biaya tersebut adalah biaya rutin yang besarannya bisa diperkirakan. Dengan demikian Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) bisa menyisipkan anggaran untuk antisipasi," jelas Wempy.

Ia meyakini, persoalan kekurangan anggaran untuk membayar THL dan biaya listrik bisa mengganggu layanan publik. Tentu ini sangat tidak diharapkan, mengingat rakyat membutuhkan pelayanan dari pemerintah.

Wempy berharap persoalan ini bisa dicari jalan keluar dengan berkordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini bisa dilakukan dengan usulan penambahan anggaran.

Baca Juga

Pemkot Solo Hanya Mampu Gaji Tenaga Kontrak dan Linmas sampai September

"Tentu harus ada dukungan dari berbagai pihak, misalnya DPR RI mesti memberikan dukungan agar anggaran yang digunakan untuk bayar THL bisa dieksekusi oleh oleh pemerintah," sebut Wempy.

Pria asal NTT ini meyakini, semakin cepat pembahasan tersebut maka semakin membantu pemerintah daerah dalam membantu melancarkan pelayanan terhadap publik. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bansos DKI Bertuliskan 'Dibiayai APBD DKI', DPRD DKI: Rakyat Harus Tahu
Indonesia
Bansos DKI Bertuliskan 'Dibiayai APBD DKI', DPRD DKI: Rakyat Harus Tahu

Memang pada kenyataannya, kata Suhaimi, bansos tersebut bersumber dari APBD, yang berarti uang rakyat yang dikelola Pemprov DKI.

Pulihkan Ekonomi, Indonesia Gelar Trade Expo Secara Virtual
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Indonesia Gelar Trade Expo Secara Virtual

Kegiatan Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition ini nantinya akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 10 November 2020 mendatang.

KPK Dalami Mekanisme Pencalegan dan PAW Lewat Eks Kepala Sekretariat DPP PDIP
Indonesia
KPK Dalami Mekanisme Pencalegan dan PAW Lewat Eks Kepala Sekretariat DPP PDIP

Kepala Sekretariat DPP PDIP Irwansyah diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan empat tersangka kasus ini.

Hakim Vonis Penyuap Eks Gubernur Kepri 1,5 Tahun Penjara
Indonesia
Hakim Vonis Penyuap Eks Gubernur Kepri 1,5 Tahun Penjara

Terdakwa kasus dugaan suap terkait izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepri ini memberikan suap kepada Nurdin Basirun.

2 Kecamatan di Bogor Ini Masih Steril dari COVID-19
Indonesia
2 Kecamatan di Bogor Ini Masih Steril dari COVID-19

Hingga Senin (20/4) malam, Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat jumlah pasien positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Bogor sebanyak 58 pasien

Usai Demo Berujung Rusuh, Wali Kota Risma Marah-marah
Indonesia
Usai Demo Berujung Rusuh, Wali Kota Risma Marah-marah

Bentrokan antara pendemo dengan polisi di sekitaran gedung negara Grahadi, Surabaya, yang berlangsung selama tiga jam, akhirnya mereda.

KPK Sudah Petakan Titik Rawan Korupsi, Masih Nekat Mau Tilep Dana COVID-19?
Indonesia
KPK Sudah Petakan Titik Rawan Korupsi, Masih Nekat Mau Tilep Dana COVID-19?

Total anggaran COVID-19 untuk 2020 APBN ini mencapai Rp405 triliun

Update Kasus Corona DKI Jumat (14/8): 28.438 Positif, 18.528 Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (14/8): 28.438 Positif, 18.528 Sembuh

Penambahan kasus positif pada hari ini sebanyak 575 kasus.

Pembangunan Terowongan Katedral-Istiqlal Dimulai, Arus Lalu Lintas Bakal Dialihkan
Indonesia
Pembangunan Terowongan Katedral-Istiqlal Dimulai, Arus Lalu Lintas Bakal Dialihkan

Hal itu dilakukan agar para pengendara baik roda dua maupun roda empat nantinya tidak sampai terganggu aktivitasnya

Jokowi Harusnya Berterima Kasih ke Anies, Gerindra: Jangan Ada Kompetisi Tidak Sehat
Indonesia
Jokowi Harusnya Berterima Kasih ke Anies, Gerindra: Jangan Ada Kompetisi Tidak Sehat

Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan