Pengamat Nilai Wacana Polri di Bawah Kementerian Bakal Membentur 'Bukit Karang' Ilustrasi Polisi (Foto: Antara/Nyoman Budhiana)

Merahputih.com - Wacana yang diutarakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjoyo menempatkan Polri di bawah Kementerian diprediksi bakal kandas.

Pengamat kepolisian Data Wardhana menilai, usulan itu dapat dianalogikan seperti hembusan angin pada bukit karang di laut, yang tidak memiliki pengaruh apapun pada institusi Polri.

"Usulan ini akan membentur bukit karang yang kokoh terkait regulasi dan praktek politik yang rumit," kata Data kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/1).

Baca Juga

Kata Menpan Tjahjo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian

Data mencontohkan, sesuai pasal 30 ayat 4 UUD 1945 tertulis, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."

Sementara dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

"Sedangkan pasal 8 UU NO. 2 Tahun 2002 ditetapkan dengan jelas bahwa institusi Polri berada dibawah Presiden sebagai Kepala Negara," kata Sekjen Indonesia Police Watch ini.

Ia menyebut, bila wacana Gubernur Lemhannas tersebut hendak diwujudkan akan ada proses panjang perubahan. Seperti amandemen Konstitusi, Pencabutan Ketetapan MPR dan revisi UU Polri.

Baca Juga

Kritik Penunjukan Megawati, DPR Minta BRIN Tak Dibawa ke Ranah Politik

Selain itu wacana itu akan menghadapi proses politik rumit dan penuh dengan tawar-menawar politik dengan partai-partai besar dan pimpinan Partai untuk dapat mendorong usulan Gubernur Lemhannas tersebut.

Data khawatir, usulan Gubernur Lemhannas ini hanyalah sebagai suatu momentum mengingatkan masyarakat, politisi bahkan Presiden tentang isu "dwifungsi polri" yang makin menguat pasca reformasi.

Terutama peran sosial politik yang sangat nyata dan menjadi sorotan kelompok dwifungsi ABRI yang dulu ada dan sekarang sudah selesai tersebut.

"Sehingga nampak ada pergeseran sentrum kekuatan dari dwifungsi ABRI pada masa orde baru, menjadi "dwifungsi Polri" pada era reformasi saat ini," imbuh Data.

Disamping itu, adanya potensi tahun politik dimana menurut kemendagri sedikitnya ada 272 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 harus diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Sementara pelaksanaan pilkadanya akan berlangsung serentak pada 2024 dan membutuhkan keamanan dalam negeri.

Dalam penunjukan pelaksana tugas, pemerintah selalu mempertimbangkan orang yang mampu untuk menjaga keamanan hingga selesainya pilkada. "Sektor keamanan dalam negeri menjadi prioritas utama dan adalah tupoksi Polri," kata Data.

Baca Juga

Pegawai Lembaga Eijkman Akan Diintegrasikan ke BRIN

Dengan bergulirnya usulan Gubernur Lemhannas yang menurut IPW memiliki relasi dengan isu "dwifungsi Polri" maka IPW meminta Presiden memberikan atensi khusus.

"Ini agar tidak terjadi sikap kebablasan dari institusi Polri yang berpotensi munculnya riak-riak politik dari kelompok yang merasa tertinggal," tutup Data. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Viral Video Anies Terperosok ke Got saat Sapa Warga
Indonesia
Viral Video Anies Terperosok ke Got saat Sapa Warga

Beredar video di media sosial (Medso), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terperosok ke selokan saat sedang menyapa warga.

Lampaui Target, Penukaran Uang Baru di Bank Indonesia Solo Tembus Rp 5,6 Triliun
Indonesia
Lampaui Target, Penukaran Uang Baru di Bank Indonesia Solo Tembus Rp 5,6 Triliun

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Solo, Jawa Tengah mencatat penukaran uang baru selama Lebaran di Soloraya mencapai Rp 5,6 triliun. Jumlah tersebut melebihi target yang dicanangkan sebelum Lebaran, yakni Rp 4,9 triliun.

Pol PP Bubarkan Hajatan Anggota DPR, Gibran: Dipindah ke KUA
Indonesia
Azis Syamsuddin Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 3 Miliar dan 36 Ribu Dollar AS
Indonesia
Azis Syamsuddin Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 3 Miliar dan 36 Ribu Dollar AS

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Waketum Golkar itu menyuap eks penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju, sebesar Rp 3.099.887.000.

Dilantik Jadi Panglima TNI, Andika Diberi Pesan Khusus oleh Jokowi
Indonesia
Dilantik Jadi Panglima TNI, Andika Diberi Pesan Khusus oleh Jokowi

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah melantik dirinya.

Kunjungan Wisman ke Bali Meningkat Pesat Seminggu Penerapan Bebas Karantina
Indonesia
Kunjungan Wisman ke Bali Meningkat Pesat Seminggu Penerapan Bebas Karantina

Pemerintah meniadakan aturan karantina bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang memasuki Pulau Bali, sejak 7 Maret lalu.

Airlangga: G20 Tempat Indonesia Perjuangkan Aspirasi Negara Berkembang
Indonesia
Airlangga: G20 Tempat Indonesia Perjuangkan Aspirasi Negara Berkembang

Presidensi G20 bakal digunakan Indonesia untuk memperkuat solidaritas dunia guna mengatasi ancaman perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Massa 212 Bisa Dijerat Pasal 212
Indonesia
Massa 212 Bisa Dijerat Pasal 212

Bagi siapa yang menghalangi maka dapat dikenakan sanksi hukum

Ridwan Kamil Serahkan Penutupan 5 Gerbang Tol Bandung ke Polda Jabar
Indonesia
Ridwan Kamil Serahkan Penutupan 5 Gerbang Tol Bandung ke Polda Jabar

"Itu (penutupan gerbang tol) saya serahkan skema sepenuhnya pada kepolisian yang mengatur karena jalur naiknya Omicron di Jabar itu Kota Bandung, ibu kota Jawa Barat. Jalurnya dari Cipularang," ucap Emil di Bandung, Kamis (10/2).

Suksesi KGPAA X, Ditegaskan Takhta Hak Putra Kakung Prameswari Dalem 
Indonesia
Suksesi KGPAA X, Ditegaskan Takhta Hak Putra Kakung Prameswari Dalem 

Ada tiga calon penerus Takhta Mangkunegoro Solo, yakni KRMH Roy Rahajasa Yamin, GPH Paundrakarna Jiwa, dan GPH Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo.