Pengamat Nilai Retno Marsudi Lebih Bernyali Ketimbang Prabowo dan Luhut Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta (Foto: Dok Pribadi)

Merahputih.com - Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta memuji sikap Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang dianggap tegas soal pelanggaran kedaulatan maritim oleh Tiongkok di Indonesia.

Menurut Stanislaus, protes keras yang diberikan oleh Retno menandakan ia lebih tegas ketimbang Menhan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Kedua purnawirawan Jenderal itu mengaku masih mempertimbangkan aspek persahabatan kedua negara dan investasi antara Tiongkok dengan Indonesia.

Baca Juga

Amankan Perairan Natuna, TNI Kerahkan Lima KRI

"Pernyataan Menteri Luar Negeri tersebut tentu sekaligus mematahkan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang terkesan lebih lunak dengan mempertimbangkan aspek persahabatan. Selain itu Presiden dan Menteri Luar Negeri juga meluruskan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang mempertimbangkan aspek investasi," kata Stanislaus dalam keteranganya, Minggu (5/1).

Sikap Tiongkok yang melanggar kedaulatan Indonesia selain disikapi dengan tegas juga perlu dicari faktor penyebabnya. Berbagai spekulasi muncul atas sikap Tiongkok tersebut.

Namun tindakan agresif Tiongkok yang terjadi pasca kuatnya aksi di Indonesia atas isu Uighur tidak bisa dibantah.

Indonesia juga harus membangun kekuatan militer yang lebih baik. Tiongkok tentu tidak akan berulah jika sasarannya mempunyai militer yang kuat.

''Dalam kasus di Natuna bisa saja Tiongkok memang meremehkan kekuatan militer Indonesia, apalagi jika respon Indonesia melunak," jelas dia.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. ANTARA/Ade Irma Junida

Isu tentang sikap Tiongkok ini juga perlu diwaspadai dampaknya di Indonesia. Adanya kelompok tertentu di Indonesia yang mempunyai sentimen negatif terhadap Tiongkok bisa berkembang menjadi aksi yang negatif.

Sentimen yang sudah dipicu oleh isu Uighur bisa semakin berkembang dengan sikap Tiongkok di Natuna.

"Isu-isu tersebut harus dikelola dengan baik supaya tidak menjadi faktor pendorong terjadinya unjuk rasa, konflik SARA maupun aksi teror," papar Stanislaus.

Stanislaus menambahkan, Natuna adalah wilayah Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam dan letaknya sangat strategis. Sikap tegas perlu dilakukan untuk menjaga dan mengelola wilayah tersebut dengan baik.

"Jika sikap Indonesia lemah, termasuk karena tekanan persahabatan dan investasi, maka jangan berharap wilayah tersebut dapat dipertahankan," jelas Stanislaus.

Seperti diketahui, Tiongkok kembali berulah di Natuna. Kapal berbendera Tiongkok masuk ke perairan Natuna tanpa izin.

Tiongkok bersikukuh bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang menyatakan bahwa Perairan Natuna termasuk dalam Nine-Dash Line China. Tiongkok menganggap bahwa wilayah Laut China Selatan seluas 2 juta km persegi dalam Nine-Dash Line adalah hak maritim historisnya.

Baca Juga

Kata Prabowo dan Luhut Soal Klaim Tiongkok atas Perairan Natuna

Sikap tegas Pemerintah Indonesia yang tidak akan pernah mengakui Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh Tiongkok sudah tepat. Natuna telah jadi milik Indonesia sesuai dengan ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS) atau konvensi Hukum Laut PBB pada 1982.

Retno LP Marsudi menegaskan Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak Tiongkok atas teritorial lautnya yang disebut Nine Dash Line. Presiden Joko Widodo melalu Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman juga menegaskan tidak akan kompromi dalam mempertahankan kedaulayan Indonesia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terungkap, Penyebab Terjadinya Klaster COVID-19 di Perkantoran
Indonesia
Terungkap, Penyebab Terjadinya Klaster COVID-19 di Perkantoran

Dewi menduga, mereka tertular di luar kantor dan membawanya ke lingkungan kerja.

KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Pembebasan PPN Bakal Bikin KPR Non Subsidi Meningkat
KPR
Pembebasan PPN Bakal Bikin KPR Non Subsidi Meningkat

"Jika belajar dari tahun lalu yang masih bisa bertahan hanya KPR subsidi, maka saya rasa di tahun ini untuk segmen KPR non subsidi mulai mengalami peningkatan," ujar Winang.

MUI Minta FPI Batalkan Aksi Bela Rizieq Shihab di Depan Istana
Indonesia
MUI Minta FPI Batalkan Aksi Bela Rizieq Shihab di Depan Istana

"Rencana aksi turun ke lapangan yang dilakukan FPI harus lebih beretika mengingat situasi pandemi dan COVID-19 semakin tinggi," tutur Amirsyah.

PSBB Total, Jakarta Tiadakan CFD
Indonesia
PSBB Total, Jakarta Tiadakan CFD

Dengan adanya kebijakan itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyarankan untuk masyarakat yang berolahraga dilakukan di sekitar rumah dan jalur sepeda yang berada di dekat rumah.

Pimpinan DPR Klaim Vaksin Nusantara Cermin Kedaulatan Bangsa
Indonesia
Pimpinan DPR Klaim Vaksin Nusantara Cermin Kedaulatan Bangsa

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyambut baik penelitian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Tujuh Anak Buahnya Positif COVID-19, Wagub DKI: Balai Kota Tidak Perlu Lockdown
Indonesia
Tujuh Anak Buahnya Positif COVID-19, Wagub DKI: Balai Kota Tidak Perlu Lockdown

Dia berharap jika semua pihak bersinergi positif saling membantu, mata rantai COVID-19 bisa diputus

Belum Ada Tanda-tanda COVID-19 Mereda di Brazil
Dunia
Belum Ada Tanda-tanda COVID-19 Mereda di Brazil

Virus corona telah menewaskan lebih dari 120.000 orang di Brazil.

[Hoaks atau Fakta]: BPOM Diancam Keluarkan Izin Darurat Vaksin COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: BPOM Diancam Keluarkan Izin Darurat Vaksin COVID-19

Video tersebut memperlihatkan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Ansori Siregar yang mempertanyakan kredibilitas BPOM

Polda Metro Jaya Selidiki Kasus Doxing Jurnalis Liputan6.com
Indonesia
Polda Metro Jaya Selidiki Kasus Doxing Jurnalis Liputan6.com

Polda Metro Jaya mulai menyelidiki kasus doxing atau peretasan data jurnalis Liputan6.com, Cakrayuri Nuralam