Pengamat Nilai Pemerintah tak Ingin FPI Jadi Kekuatan Politik Atribut Front Pembela Islam (FPI). Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pengamat politk dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpendapat pembubaran ini dilakukan pemerintah untuk mengunci gerakan Front Pembela Islam (FPI) agar tidak tumbuh besar.

"Secara politik bisa jadi gerakan FPI ini tidak boleh tumbuh besar, tidak boleh menjadi kekuatan politik, tentu itu akan merepotkan pemerintah," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/1)

Baca Juga

Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin

Ujang menilai bahwa pembubaran ini merupakan titik puncak dari upaya pemerintah untuk menghentikan segala aktivitas yang dilakukan FPI.

Terkait dengan penurunan baliho itu satu tahap, terkait pelarangan kerumunan itu juga satu tahap, lalu juga terkait dengan pencarian pasal-pasal untuk penahanan itu juga satu tahap.

"Sudah secara sitematis memang katakanlah pemerintah mencari pembenaran atau pembuktian untuk membubarkan FPI itu. Bisa jadi ini sebenarnya titik kulminasi dari pemerintah," jelas dia.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin

Seperti diketahui, Pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Organisasi yang didirkan Rizieq Shihab ini, tidak memiliki legal standing sebagai organisasi masyarakat (ormas).

"Setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai oramas maupun sebagai organisasi biasa," kata Menteri Polhukam, Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12).

Keputusan itu berdasarkan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Untuk itu, Mahfud MD perintahkan seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

"Dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI tidak ada dan harus ditolak," ujarnya.

Pemerintah menyebut FPI sebagai organisasi kerap melakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, FPI sejak 21 Juni tahun 2019 telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap lakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, swipping sepihak provokasi.

Berdasarkan peraturan undang-undang, dan sesuai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2015, pemerintah melarang aktivitas FPI, dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI.

"Karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," tegas Mahfud.

Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga. Keenamnya menuangkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. (Knu)

Baca Juga

Komunitas Pers Anggap Maklumat Polri Terkait FPI Berlebihan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fadli Zon Minta Oknum TNI AU Penganiaya Warga Papua Dipecat
Indonesia
Fadli Zon Minta Oknum TNI AU Penganiaya Warga Papua Dipecat

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta agar dua oknum anggota TNI AU yang berbuat kasar terhadap warga di Papua dipecat.

[Hoaks atau Fakta]: Denny Siregar Curhat Hidupnya Makin Berat
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Denny Siregar Curhat Hidupnya Makin Berat

Denny Siregar sudah mengklarifikasi terkait gambar tangkap layar tersebut tidak benar dan merupakan editan pada akun Twitternya.

Rekaman FDR Ungkap Detik-Detik Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
Rekaman FDR Ungkap Detik-Detik Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Detik-detik terakhir pesawat Sriwijaya Air SJ 182 sebelum jatuh terungkap lewat rekaman flight data recorder (FDR).

Buruh Gelar Aksi di Kantor Jokowi, 1.499 Personel Gabungan Disiagakan
Indonesia
Buruh Gelar Aksi di Kantor Jokowi, 1.499 Personel Gabungan Disiagakan

Buruh menuntut dicabutnya upah minimum provinsi (UMP) 2022 setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi
Indonesia
Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim telah menonaktifkan Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), Yoory C Pinontoan

Tarif Tol Jakarta-Surabaya Naik Jadi Rp 722.000
Indonesia
Tarif Tol Jakarta-Surabaya Naik Jadi Rp 722.000

Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester I tahun 2021 yang meningkat 7,07 persen secara tahunan (year on year) sejalan dengan peran jalan tol dalam percepatan distribusi barang dan jasa.

'Herd Immunity' Minimal 2/3 dari Populasi, Tito: Kuncinya Adalah Kecepatan
Indonesia
'Herd Immunity' Minimal 2/3 dari Populasi, Tito: Kuncinya Adalah Kecepatan

Kekompakan dalam menyukseskan program vaksinasi menjadi bagian yang tak kalah penting untuk dilakukan

Zita Tantang Ketua DPRD DKI Tunjukkan Video Anies Bicara Penjegalan di Pilkada 2024
Indonesia
Zita Tantang Ketua DPRD DKI Tunjukkan Video Anies Bicara Penjegalan di Pilkada 2024

PAN menegaskan idak ada pembahasan soal agenda Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 mendatang, pada forum Workshop nasional PAN 2021.

Satgas COVID-19 Ungkap Bukti Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Bukti Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus

Satgas COVID-19 menyebut lonjakan kasus saat ini merupakan dampak dari liburan panjang Idulfitri bulan lalu.

[Hoaks atau Fakta]: Raja Arab dan Mahkamah Internasional Turun Tangan Bebaskan Rizieq
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Raja Arab dan Mahkamah Internasional Turun Tangan Bebaskan Rizieq

Video dengan klaim judul dan narasi thumbnail tidak sesuai. Video yang diunggah Gajah Mada TV merupakan video suntingan dan pembacaan artikel berita.