Pengamat Nilai Pemerintah Berhak Menolak WNI Eks ISIS Pengamat hukum pidana dari Universitas Riau, Dr Erdianto Effendy SH MH (ANTARA/Frislidia)

Merahputih.com - Pemerintah dinilai berhak melakukan penangkalan terhadap WNI eks ISIS untuk pulang ke Indonesia. Hal itu demi melindungi warga di dalam negeri.

"Kebijakan menolak WNI yang bergabung dengan ISIS untuk pulang ke Indonesia memang kebijakan di luar hukum pidana, namun itu sah saja karena kewajiban pemerintah melindungi negara dan warga negaranya," kata Erdianto dalam keterangannya, Kamis (27/2).

Baca Juga:

Daripada Cabut Kewarganegaraan, Imparsial Desak Pemerintah Pulangkan Simpatisan ISIS

Hal itu disampaikan terkait Pemerintah menolak 600-an WNI yang bergabung dengan ISIS untuk pulang ke Indonesia. Alasannya, mereka bisa membuat rasa ketakutan bagi 267 juta orang Indonesia. Hal di atas dikenal dengan istilah 'penangkalan', dan diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kebijakan tersebut sudah tepat dan sah dilakukan, karena tentunya sudah berdasarkan kajian mendalam dan wajar jika ada subjektivitas dari pemerintah. Sedangkan dan kebijakan ini bukan sesuatu yang baru, sebab dulu orang-orang keturunan Belanda yang terlibat pemberontakan pernah dilarang pulang.

Ratusan eks WNI yang gabung ISIS kini masih berada di Suriah
Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)/

Kebijakan ini, tidak melanggar HAM sepanjang dilakukan berdasar kajian dan ada dasar hukumnya, agar HAM-nya akan menjadi hapus.

"Apalagi ISIS dapat dikualifikasi sebagai gerakan makar terhadap Pemerintah Irak dan Suriah, karena objeknya bukan Indonesia maka tindakan mereka tidak dapat dikualifikasi sebagai makar menurut hukum pidana Indonesia atau menurut KUHP," jelas dia.

Baca Juga:

Berani Pulang ke Indonesia, Eks WNI Simpatisan ISIS Akan Diadili

Namun, sebagaimana dikutip Antara, jika ISIS dikelompokkan sebagai organisasi teroris, katanya lagi, maka tindakan anggota ISIS dapat dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Jika apa yang dilakukan adalah tindak pidana terorisme, mereka dapat dituntut menurut hukum pidana Indonesia, meskipun perbuatannya tidak terjadi di Indonesia, ujarnya lagi.

"Dalam delik terorisme berlaku asas universal dimana negara mana saja dapat mengadili kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bersifat universal. Jadi mantan anggota ISIS dapat diadili baik di Irak maupun Suriah," tutupnya. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tahun Ajaran Baru Dimulai, Disdik Solo Berlakukan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Dimulai, Disdik Solo Berlakukan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh

"Pembelajaran jarak jauh berlaku seluruh sekolah negeri dan swasta dari tingkat PAUD, SMP, SMK, dan SMA," kata dia.

Bendung Katulampa Siaga I, Wali Kota Bogor Kontak Anies Baswedan
Indonesia
Bendung Katulampa Siaga I, Wali Kota Bogor Kontak Anies Baswedan

Pada Senin (21/9) pukul 18.18 WB Bendung Katulampa mencapai 250 sentimeter (Cm) atau siaga 1.

KPU Beri Jawaban untuk 6 dari 126 Perkara Pilkada di MK
Indonesia
KPU Beri Jawaban untuk 6 dari 126 Perkara Pilkada di MK

Pemeriksaan hanya dilakukan Panel 3 yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi Saldi Isra serta Manahan MP Sitompul.

Anak Buah Anies Jawab Dugaan Sabotase di Rumah Pompa Air Dukuh Atas
Indonesia
Anak Buah Anies Jawab Dugaan Sabotase di Rumah Pompa Air Dukuh Atas

Pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat juga telah berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Buka Pendaftaran Korban PHK, Anak Buah Anies Janji Bantu
Indonesia
Buka Pendaftaran Korban PHK, Anak Buah Anies Janji Bantu

Tercatat ada 4.235 perusahaan dan 25.408 pekerja atau buruh yang telah mengirimkan laporan.

 Aksi Prank Lelang Motor M Nuh Tamparan Keras Bagi Presiden Jokowi
Indonesia
Aksi Prank Lelang Motor M Nuh Tamparan Keras Bagi Presiden Jokowi

“Proses lelang seharusnya punya mekanisme yang memungkinkan orang tidak dapat mengikuti tanpa sengaja," ujarnya.

Polisi Temukan Bukti Perintah Pembunuhan dari John Kei
Indonesia
Polisi Temukan Bukti Perintah Pembunuhan dari John Kei

Nana tidak menjelaskan secara pasti di mana letak tanah yang dijual oleh Nus Kei

LBH Tegaskan Social Distancing Tak Merata di Seluruh Indonesia
Indonesia
LBH Tegaskan Social Distancing Tak Merata di Seluruh Indonesia

Secara internasional, hak atas kesehatan ini juga dilindungi

Tak Perlu Khawatir, Informasi Soal Corona Bakal Dikirim Langsung dari WhatsApp
Indonesia
Tak Perlu Khawatir, Informasi Soal Corona Bakal Dikirim Langsung dari WhatsApp

Kemenkominfo bersama WhatsApp meluncurkan layanan hotline gratis memanfaatkan chatbot untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang virus corona baru (Covid-19).

Mahfud MD Izinkan Anak Buah Rizieq Shihab Bentuk FPI
Indonesia
Mahfud MD Izinkan Anak Buah Rizieq Shihab Bentuk FPI

Jadi mendirikan organisasi yang kemudian disingkat FPI tak bisa dilarang asal tidak melanggar hukum dan tidak melanggar ketertiban umum.