Pengamat: MUI DKI tak Usah Ikut Campur Urusan Anies Diserang Buzzer Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam jumpa pers menjelang turnamen International Youth Championship (IYC) di Jakarta International Stadium (JIS), Kamis (18/11). Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta W

MerahPutih.com - Rencana pembentukan pasukan siber oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI untuk membentengi ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah menjadi kontroversi di masyarakat.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai dengan membawa nama Anies menjadi tokoh yang perlu 'dilindungi' dari serangan hoaks, MUI bisa dituding bermain politis dengan gubernur.

Baca Juga

Ketimbang Anies, Sandi Uno Berpotensi Bikin Kejutan di Pilpres 2024

"Tak bagus jika MUI DKI Jakarta cawe-cawe soal Anies yang sedang diserang buzzer. MUI DKI Jakarta tak usah ikut campur urusan Anies," ujar Ujang di Jakarta, Senin (22/11).

Ujang mengatakan, jika Anies mendapat tuduhan atau serangan dari pihak tertentu, hal itu menjadi urusannya sendiri. Orang nomor satu di DKI itu dan timnya yang harus mengklarifikasi tanpa melibatkan bantuan dari pihak lain.

Maka dari itu, lanjut Ujang, mestinya bukan MUI DKI Jakarta yang buat cyber army untuk melawan buzzer. Tetapi dari Anies dan timnya sendiri.

"MUI tak perlu juga membala-bala Anies. Biar yang bela Anies pasukannya Anies sendiri," ungkapnya.

Baca Juga

Bandar Narkoba Kabur Tabrak Lari Polisi, Tinggalkan Barbuk 35 Kg Sabu

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta melalui Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) menggelar Rapat Koordinasi Bidang Infokom se-DKI Jakarta.

Salah satu keputusan rakor adalah melakukan pembelaan besar-besaran terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan saat diserang hoaks oleh buzzer.

Saat itu, Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar juga meminta agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI untuk bisa membela dan membantu Gubernur Anies Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Jakarta.

Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom diminta segera memainkan narasi keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.

“Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar. (Asp)

Baca Juga

KPK Amankan Uang Hingga Dokumen Terkait Kasus Bupati Hulu Sungai Utara

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Terus Naik, Solo Bikin 8 Tempat Isolasi Terpusat
Indonesia
Kasus COVID-19 Terus Naik, Solo Bikin 8 Tempat Isolasi Terpusat

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah telah membuat delapan tempat khusus isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG).

Bantu Warga Terdampak COVID-19, Warga Bandung Gotong Royong Siapkan Nasi Bungkus
Indonesia
Bantu Warga Terdampak COVID-19, Warga Bandung Gotong Royong Siapkan Nasi Bungkus

Pandemi COVID-19 terutama sangat memukul masyarakat menengah ke bawah. Laju penularan tinggi, sementara jalannya perekonomian terseok-seok dan nyaris lumpuh. Tidak sedikit orang yang mulai kesulitan mencari sesuap nasi

Masa Karantina Diperpanjang Jadi 10 Hari, Satgas COVID-19 Minta Warga Mengerti
Indonesia
Masa Karantina Diperpanjang Jadi 10 Hari, Satgas COVID-19 Minta Warga Mengerti

"Mohon pengertian dari seluruh masyarakat bahwa keputusan ini didasarkan karena peningkatan upaya proteksi Indonesia dari importasi kasus," ujar Wiku mengatakan, dalam konferensi pers secara virtual, pada Kamis (2/12).

WNA dari 14 Negara Diizinkan Masuk, Demokrat Minta Pemerintah Tak Ulangi Kesalahan
Indonesia
WNA dari 14 Negara Diizinkan Masuk, Demokrat Minta Pemerintah Tak Ulangi Kesalahan

Pemerintah juga telah menyamakan durasi karantina bagi seluruh pelaku perjalanan menjadi 7 x 24 jam

Pembangunan Tribun Penonton Formula E Dikerjakan Setelah Lebaran
Indonesia
Pembangunan Tribun Penonton Formula E Dikerjakan Setelah Lebaran

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, untuk tribun penonton Formula E baru akan dibangun setelah Idul Fitri 1443 Hijriah/2022.

Penundaan Pemilu Ada di Negara Nondemokrasi
Indonesia
Penundaan Pemilu Ada di Negara Nondemokrasi

Menurutnya, logika-logika soal penundaan pemilu sebenarnya adalah pemikiran yang terjadi di negara-negara nondemokrasi.

PPATK Terima 73.000 Laporan Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2021
Indonesia
PPATK Terima 73.000 Laporan Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2021

PPATK menyampaikan telah menerima 73.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang tahun 2021.

27 Orang Relawan Erupsi Gunung Semeru dari Kampus Akbara Solo Terpapar COVID-19
Indonesia
27 Orang Relawan Erupsi Gunung Semeru dari Kampus Akbara Solo Terpapar COVID-19

Mereka yang positif Corona berjumlah 27 orang yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang sedang bertugas dalam misi pengabdian pada masyarakat yang terkena musibah erupsi Gunung Semeru.

Masih Pandemi, Sidang Tahunan MPR Satu Rangkaian Sidang Bersama DPR dan DPD
Indonesia
Masih Pandemi, Sidang Tahunan MPR Satu Rangkaian Sidang Bersama DPR dan DPD

Sidang Tahunan MPR menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Seluruh prosesi persidangan lebih disederhanakan dan waktu sidang juga dipercepat.

Dewas KPK Soroti Kasus Korupsi Nindya Karya yang Mangkrak
Indonesia
Dewas KPK Soroti Kasus Korupsi Nindya Karya yang Mangkrak

Termasuk perkara pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas di Aceh yang menjerat PT Nindya Karya (Persero) sebagai tersangka korporasi.