Pengamat Minta Pihak yang Menolak Omnibus Law Dialog Bareng Pemerintah Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana

Merahputih.com - Pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo berharap pihak-pihak yang menolak Omnibus Law khususnya RUU Cipta Kerja berdialog dengan Pemerintah.

Suatu kebijakan tentunya tidak dapat menyenangkan semua pihak. Dengan dialog diharapkan bisa mencari jalan tengah demi kepentingan bangsa dan negara.

“Apa yang menjadi keberatan itu kan bisa didiskusikan karena ini kan masih RUU, tentunya itu dijadikan masukan dulu saja, yakinkan Pemerintah bahwa memang itu memberikan dampak yang tidak baik bagi satu atau dua kelompok orang sehingga kemudian ini bisa diakomodir,” ujar Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (12/9).

Baca Juga

Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter

Ia juga meminta semua pihak harus dilihat dampaknya secara utuh dan jernih. Wahyu menilai RUU Cipta Kerja memiliki banyak dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

“Kita harus memandangnya jernih, dampak positifnya apa. Apakah orang yang mendapatkan positifnya lebih banyak atau tidak. Kalau masih banyak orang yang mendapatkan dampak positifnya sebaiknya kebijakan ini diambil saja,” jelas dia.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bakal menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi bertajuk #GejayanMemanggil ini digelar di Sleman, Yogyakarta, Senin (9/3).
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bakal menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi bertajuk #GejayanMemanggil ini digelar di Sleman, Yogyakarta, Senin (9/3). Foto: Net

Wahyu memandang RUU Cipta Kerja bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang saat ini stagnan.

“Dalam rancangan itu kan prinsipnya untuk mendorong investasi. Kalau saya baca draftnya, Pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan investasi, makanya kemudian tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Wahyu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan mengaku terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak terkait RUU Cipta Kerja. Menurutnya, sepanjang belum disahkan menjadi undang-undang, masyarakat dapat menyampaikan kritik maupun saran.

Baca Juga:

BEM SI Nilai Pemerintah Abaikan Hak Publik soal Omnibus Law

Pemerintah bersama DPR, sebagaimana dikutip Antara, saat ini tengah menggodok Omnibus Law RUU Cipta Kerja. RUU ini akan menyederhanakan 74 UU. Oleh berbagai pengamat ekonomi, UU ini diyakini bisa mengatasi masalah tumpang tindihnya regulasi perizinan yang selama ini menghambat masuknya investasi di Indonesia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan dan Penangguhan Penahanan
Indonesia
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan dan Penangguhan Penahanan

"Satu upaya praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan HRS," kata pengacara Rizieq, Aziz Yanuar

Airlangga Tegaskan Bikin Obat COVID Bukan Kayak Bikin Tahu
Indonesia
Airlangga Tegaskan Bikin Obat COVID Bukan Kayak Bikin Tahu

Seluruh proses uji klinis tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) termasuk metode uji klinis.

7 Kaki Tangan John Kei Masih Berkeliaran Bebas
Indonesia
7 Kaki Tangan John Kei Masih Berkeliaran Bebas

Sebenarnya ada 11 buron. Namun, lima orang sudah diamankan polisi sehingga total tinggal tujuh orang yang masih buron.

Kreditur KSP Indosurya Diminta Jeli soal Proposal Perdamaian dari Debitur
Indonesia
Kreditur KSP Indosurya Diminta Jeli soal Proposal Perdamaian dari Debitur

KSP Indosurya yang berstatus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint Ditahan Militer
Dunia
Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint Ditahan Militer

Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint ditahan pihak militer, Senin (1/2). Hal ini disampaikan juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Myo Nyunt.

Alasan Korban Penyiksaan Takut Lapor Versi LPSK: Takut dengan Pejabat Publik dan Tak Percaya Proses Hukum
Indonesia
Alasan Korban Penyiksaan Takut Lapor Versi LPSK: Takut dengan Pejabat Publik dan Tak Percaya Proses Hukum

Pada tahun 2019, tercatat ada 11 permohonan, sementara per Juni 2020 tercatat ada 10 permohonan

Wagub DKI Minta Warga tak Bandingkan Program Naturalisasi dan Normalisasi Sungai
Indonesia
Wagub DKI Minta Warga tak Bandingkan Program Naturalisasi dan Normalisasi Sungai

Politikus Gerindra ini menilai, kedua program tersebut bisa diterapkan pemerintah untuk menangulangi banjir di Jakarta.

Siklon Tropis Seroja Buktikan Perubahan Iklim Nyata
Indonesia
Siklon Tropis Seroja Buktikan Perubahan Iklim Nyata

Munculnya siklon tropis seroja yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi bukti bahwa perubahan iklim global itu nyata.

PKS Soroti Profesionalitas Polisi Terkait Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
PKS Soroti Profesionalitas Polisi Terkait Kasus Rizieq Shihab

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta polisi untuk bertindak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus hukum Rizieq Shihab

Ribuan Kendaraan Diputar Balik di Kawasan Puncak, ini Penyebabnya
Indonesia
Ribuan Kendaraan Diputar Balik di Kawasan Puncak, ini Penyebabnya

Ribuan kendaraan diputar balik selama malam Tahun Baru 2021 di Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.