Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Laras panjang menyilang di dada dan baret pancaran keberanian melekat erat. Sosok Brimob selalu identik dengan ketangguhan menghadapi musuh negara. Namun, aroma darah remaja di Tual, Maluku, menyisakan luka menganga bagi wajah kemanusiaan korps berbaret biru tersebut.
Peristiwa tragis ini memicu gelombang protes keras, menuntut evaluasi total atas keberadaan pasukan elit di tengah hiruk-pikuk masyarakat sipil.
Membatasi Kekuatan, Mengembalikan Marwah
Analis Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Bambang Rukminto, menilai pelibatan Brimob dalam urusan rutin justru menjadi blunder. Penggunaan kekuatan berlebihan sering kali muncul saat personel terlatih tempur berhadapan dengan warga biasa.
Baca juga:
"Brimob seharusnya difokuskan pada penanganan situasi berisiko tinggi, seperti konflik bersenjata, terorisme, atau kerusuhan besar, bukan pada pengamanan masyarakat bersifat rutin," tegas Bambang, Rabu (25/2).
Bagi Bambang, penarikan total bukanlah jalan keluar tunggal. Reposisi peran secara tegas menjadi kunci utama agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Kekerasan berulang mencerminkan adanya masalah akut dalam batasan penggunaan kekuatan lapangan.
"Kritik masyarakat terhadap peran Brimob dalam pengamanan sipil perlu dilihat sebagai sinyal ada masalah pada batas penggunaan kekuatan dan praktik di lapangan," tambahnya.
Reformasi Doktrin dan Janji Evaluasi Polri
Reformasi di tubuh Polri tidak boleh berhenti pada seremoni tes narkoba atau perbaikan rekrutmen semata. Bambang menekankan perlunya perbaikan kurikulum pendidikan agar lebih melek Hak Asasi Manusia (HAM). Transparansi hukum bagi anggota pelanggar aturan menjadi harga mati demi memulihkan kepercayaan publik.
Merespons desakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Polri akhirnya membuka suara. Markas besar kepolisian mengakui adanya celah kelemahan dalam tindakan individu personelnya.
Baca juga:
DPR Dukung Pemecatan Oknum Brimob yang Aniaya Remaja hingga Tewas, Disebut Beban Institusi
"Benar ada kelemahan, kami akui. Ini merupakan tindakan-tindakan di tataran individu. Kami sedang melaksanakan evaluasi untuk kemudian memperkuat," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir.
Meski mengakui perlu perbaikan, Polri menyebut kehadiran Brimob di wilayah timur Indonesia masih krusial. Bantuan pasukan ini dianggap vital guna menyokong kinerja Polda maupun Polres setempat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.
