Pengamat Militer Nilai Anggaran Belanja Alutsista Rp 1.700 triliun untuk 25 Tahun Terbilang Kecil KRI Celurit-641 menembakan rudal C-705 ke target sasaran di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (8/4/2021). ANTARA FOTO/Teguh Prihatna

MerahPutih.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah merencanakan pinjaman sebesar Rp1.760 triliun untuk membeli alutsista selama 25 tahun.

Hal ini terkuak saat beredarnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2044.

Baca Juga

Soal Alutsista Rp1.700 Triliun, Guru Connie Rahakundini: Kemhan Sudah Sesuai Prosedur

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyatakan angka ini terbilang kecil untuk investasi pertahanan selama 25 tahun.

"Kalau menghitung 25 tahun, itu sebenarnya kecil," kata Khairul Fahmi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Kamis (10/6).

Khairul menilai rencana belanja jangka panjang seperti yang tengah disusun pemerintah memang dibutuhkan. Sebab, selama ini ada inkonsistensi belanja alutsista.

"Sementara, dalam rancangan Perpres yang diwacanakan, pemerintah berupaya menjaga konsistensi belanja alutsista secara maksimal dengan pengadaan yang ditarik ke depan,"jelas dia.

Hal ini menurut Khairul bisa menjawab persoalan utama selama ini. Yaitu lambatnya pengadaan alutsista berdasarkan data 2015-2019.

Padahal Indonesia memiliki Minimum Essential Force (MEF) sejak 2007 sehingga target yang mestinya dicapai pada akhir renstra II pada 2019 itu tidak tercapai.

“Ini yang kemudian dibenahi melalui masterplan yang sedang disusun melalui rancangan perpres ini, menyiapkan rancangan kebutuhan, roadmap, business plan-nya," ujar Khairul.

4 Alutsista Canggih Buatan Indonesia yang Diminati Dunia
Ilustrasi (Foto: Instagram/koran.militer)

Pengamat pertahanan Susaningtyas Kertopati mengatakan, pada dasarnya sistem pertahanan di negara manapun memang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

"Angka sebesar Rp 1.750 triliun itu kan Renstra. Jadi sah saja besarannya ditulis sebesar apapun," ujar dia.

Ahli ekonomi pertahanan Curie Maharani juga menilai anggaran Rp 1.760 triliun untuk modernisasi alutsista nasional ini masih normal.

"Angka ini cenderung konservatif," ujarnya Curie.

Sebagai perbandingan, Curie menjelaskan anggaran modernisasi alutsista yang tertuang dalam strategi pembangunan Minimum Essential Force (MEF) III tahun 2020-2024 yang mencapai Rp 186.623,3 miliar atau sekitar Rp 2,7 triliun per tahun.

Ia pun menyayangkan bahwa rencana ini dipolitisasi oleh beberapa pihak sehingga menjadi gaduh.

"Kita concern ya ada upaya politisasi, politisasi ini dalam artian ada kepentingan nonpertahanan yang kemudian membuat isu ini menjadi kontroversi publik," ujar Curie.

Curie menambahkan, memang ada sebagian yang layak diperdebatkan publik dari isi rancangan tersebut. Tetapi, sebagian lainnya adalah hal yang memang bagian rutinitas.

"Misalnya Raperpres ini berbicara renstra jamak ya, 25 tahun ke depan yang merupakan instruksi presiden. Ini memang harus dilakukan Kemenhan sebagai perencana," terangnya.

Pengamat militer Andi Widjajanto berpandangan, pengadaan alpalhankam senilai Rp1,7 kuadriliun tersebut berpolemik lantaran dinilai fantastis. Apalagi dipengaruhi cara seseorang dalam menghitungnya bukan merujuk sistem dan regulasi yang berlaku. Namun, menurutnya, angka itu jauh dari kebutuhan.

"Kita butuh yang lebih besar, tapi realistis. Namun, ekonomi saat ini kan tidak mampu. Mumpung analisanya mengatakan kita belum ada perang, ya enggak apa-apa lah segitu dulu," tandasnya. (Knu)

Baca Juga

PT TMI Diragukan Bisa Monopoli Pengadaan Alutsista Senilai Rp 1,7 Kuadriliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Korek Keterangan Chief of Finance Officer Bank Panin Terkait Kasus Pajak
Indonesia
KPK Korek Keterangan Chief of Finance Officer Bank Panin Terkait Kasus Pajak

"Mereka diperiksa untuk tersangka APA (Angin Prayitno Aji)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (8/6).

Sekretaris Dewan Terkena COVID, DPRD DKI Kembali Ditutup
Indonesia
Sekretaris Dewan Terkena COVID, DPRD DKI Kembali Ditutup

Taufik menyampaikan, sebagian dari legislator DKI yang terpapar corona itu sudah ada yang sembuh. Namun Taufik tak menyebut siapa anggota dewan itu.

Selama Pandemi, 52 Pegawai Kejaksaan Agung Gugur Akibat COVID-19
Indonesia
Selama Pandemi, 52 Pegawai Kejaksaan Agung Gugur Akibat COVID-19

Dia pun meminta agar para anggotanya tetap berjuang maksimal agar bisa sembuh dari COVID-19

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko Tolak Beri Keterangan ke Penyidik KPK
Indonesia
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko Tolak Beri Keterangan ke Penyidik KPK

Dewanti yang merupakan istri dari mantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko ini menolak memberikan keterangan kepada tim penyidik yang memeriksanya di Balai Kota Batu.

Pandemi COVID-19 Jadi Jalan Erick Thohir Rapihkan BUMN
Indonesia
Pandemi COVID-19 Jadi Jalan Erick Thohir Rapihkan BUMN

Pemerintah memiliki 143 BUMN namun deviden hanya disetor oleh 10 BUMN. Saat ini diciutkan jadi menjadi 41 BUMN dan dari 27 klaster menjadi 12 klaster.

Diperiksa Polisi, Putra Ahok Bantah Aniaya Ayu Thalia
Indonesia
Diperiksa Polisi, Putra Ahok Bantah Aniaya Ayu Thalia

"Jelas kita bantah semuanya, kita atau klien saya tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan sentuhan fisik di dalam atau luar mobil," tutur Ramzy.

KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM), Rudy Hartono Iskandar sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Moeldoko Jadi Ketum Tanpa Punya KTA, AHY: Ini Melecehkan
Indonesia
Moeldoko Jadi Ketum Tanpa Punya KTA, AHY: Ini Melecehkan

KLB Demokrat di Sumut digelar demi kepentingan pribadi semata

Kasus Masih Tinggi, Perawat Dukung Perpanjangan PPKM Darurat
Indonesia
Kasus Masih Tinggi, Perawat Dukung Perpanjangan PPKM Darurat

kebijakan PPKM Darurat penting untuk mengurangi transmisi dan membatasi mobilitas orang. Situasi itu diharapkan bisa mengurangi beban kerja para perawat atau tenaga kesehatan lainnya.

Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19
Indonesia
Kinerja DPR Dinilai Buruk dalam Awasi Penanganan COVID-19

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai kinerja parlemen dalam pengawasan COVID-19 sangat buruk.