Headline
 Pengamat Kritisi Wacana Patroli Grup WhatsApp Ilustrasi WhatsApp (Foto: whatsapp)

MerahPutih.Com - Rencana pemerintah melakukan patroli grup WhatsApp (WA) mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak termasuk para aktivis demokrasi.

Wacana 'memata-matai' percakapan atau interaksi para anggota grup WA berindikasi mengganggu iklim demokrasi Indonesia, oleh karena itu butuh kajian yang komprehensif.

Alip Diah Permata, Direktur Pusat Kajian untuk Demokrasi (Center for Democracy and Civilazation Studies) menilai wacana patroli grup WA dapat menurunkan indeks demokrasi Indonesia.

"Jika patroli grup Whatsapp diperlukan dalam rangka pencegahan hoaks, maka perlu dijelaskan sejauh mana upaya itu tidak melanggar privasi pengguna, dilihat dari faktor sosiologis, ada kekhawatiran masyarakat bahwa mereka diawasi sebegitu ketatnya atau ada kebebasan berpendapat yang mungkin tidak bebas lagi," terang Alip di Palembang, Sabtu, (22/6).

Ilustrasi Grup WA
Ilustrasi WhatsApp Group (Foto: screenshot youtube.com)

Lebih lanjut Alip mengingatkan bahwa Indeks demokrasi Indonesia (IDI) cenderung turun setiap tahun berdasarkan penilaian lembaga internasional, selain itu secara peringkat Indonesia masih berada di urutan 60 besar dari 167 negara.

"Jika patroli grup Whatsapp dijalankan dengan metode yang tidak disepakati masyarakat, bukan tidak mungkin IDI akan turun," katanya.

Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu mengajak lintas elemen mengkaji dampak wacana tersebut serta transparan dalam pengkajiannya.

"Andainya memang tidak perlu maka jangan dipaksakan, tapi jika memang diperlukan maka harus ada dasar hukum kuat dan aturan-aturan khusus terutama kontrol pemerintah seperti adanya UU ITE sebagai rujukan harus dipastikan tidak 'karet' serta berlaku ke semua kelompok," jelas Alip.

Alip Diah Permata sebagaimana dilansir Antara mengamati dinamika kebebasan berpendapat di Indonesia masih memiliki masalah 'kesamaan di mata hukum', karena ada banyak laporan yang masuk ke aparat hukum namun tidak semua diakomodir kelanjutannya, padahal indikator dan instrumen pelaporan sama.

BACA JUGA: Bandara YIA Beroperasi, Dispar DIY Optimistis Gaet 1,5 Juta Wisman

Anies Baswedan Sebut Jakarta Modern Tak Lupakan Akar Kebudayaan

"Kesamaan di mata hukum inilah yang harus disamakan persepsinya, jangan sampai ketika wacana patroli grup Whatsapp sudah menjadi kebijakan justru merugikan kelompok tertentu, apalagi indikasi yang diperkarakan menyangkut hoaks," tambah Alip.

Selain itu, pemerintah diharapkan lebih mendorong arah pemikiran bangsa pada persoalan teknologi, pengembangan masyarakat dan politik global, sebab urusan privasi yang didorong ke muka publik akan menimbulkan gejolak pro-kontra di negara demokrasi seperti Indonesia.(*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Pastikan Panggil Ulang Ketum PAN Zulkifli Hasan Terkait Suap Alih Fungsi Lahan
Indonesia
KPK Pastikan Panggil Ulang Ketum PAN Zulkifli Hasan Terkait Suap Alih Fungsi Lahan

Penyidik akan menggali keterangan Zulhas soal Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 673/2014 yang ditandatangani Zulhas.

Banjir Bikin 18 Ribu Warga Aceh Utara Mengungsi
Indonesia
Banjir Bikin 18 Ribu Warga Aceh Utara Mengungsi

Selain meredam ribuan rumah, jebolnya Bendungan Krueng Pase bakal mengakibatkan 3.000 hektare sawah terancam gagal panen.

Abaikan Protokol Kesehatan, Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR Dikritik
Indonesia
Abaikan Protokol Kesehatan, Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR Dikritik

"Jangan sampai hanya berencana soal karakter kebangsaan, soal 4 pilar tetapi pada prakteknya justru menyimpang," kata Lucius

Tiba di Stasiun Purwosari Solo, Pemudik dari Bandung Langsung Masuk Karantina
Indonesia
Tiba di Stasiun Purwosari Solo, Pemudik dari Bandung Langsung Masuk Karantina

Setelah dikarantina pemudik ini dinyatakan orang dalam pengawasan (ODP) COVID-19.

ICJR: Negara Perlu Ambil Langkah Tegas Jamin Hak Tersangka
Indonesia
ICJR: Negara Perlu Ambil Langkah Tegas Jamin Hak Tersangka

Pembiaran yang dilakukan oleh pihak berwajib telah melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Sandiaga Uno Soroti Pertumbuhan Ekonomi Belum Berjalan Maksimal di 100 Hari Jokowi
Indonesia
Sandiaga Uno Soroti Pertumbuhan Ekonomi Belum Berjalan Maksimal di 100 Hari Jokowi

Masih ada pekerjaan rumah (PR) yang menurutnya harus dibereskan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Jika Haji 2020 Batal, Catat Ini Nasib Duit Setoran Jemaah!
Indonesia
Jika Haji 2020 Batal, Catat Ini Nasib Duit Setoran Jemaah!

Jemaah hanya mendapatkan kembali uang pelunasan, sedangkan setoran awal tidak dikembalikan.

Kedatangan Rizieq Bikin Simpang Gadog Macet, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas
Indonesia
Kedatangan Rizieq Bikin Simpang Gadog Macet, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

Banyak santri yang memadati Simpang Gadog untuk menunggu kedatangan Rizieq

KAI Daop 6 Perpanjang Operasional Kereta Api Luar Biasa sampai 11 Juni
Indonesia
KAI Daop 6 Perpanjang Operasional Kereta Api Luar Biasa sampai 11 Juni

"Petugas di stasiun akan memeriksa seluruh kelengkapan dokumen calon penumpang sebelum diizinkan membeli tiket," kata Eko

Ini Alasan Anies Terbitkan Pergub 40 Tahun 2020 Tentang Sanksi PSBB
Indonesia
Ini Alasan Anies Terbitkan Pergub 40 Tahun 2020 Tentang Sanksi PSBB

Penerapan PSBB harus dipatuhi oleh seluruh masyarakan bukan hanya segelintir orang.