Pengamat Kritik Pemilu 2019 Kurang 'Jurdil' Proses Pemilu 2019. MP/Rizki Fitriyanto

MerahPutih.com - Bawaslu merekomendasikan sejumlah pemungutan suara ulang Pemilu 2019. Tak hanya di luar negeri seperti di Malaysia, di dalam negeri juga terdapat rekomendasi serupa seperti di 103 TPS di Sumatera Barat, 20 TPS di Jawa Tengah, 112 TPS di Riau dan beberapa tempat lainnya. Bahkan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menemukan 1.261 laporan kecurangan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan menekankan azas dasar pelaksanaan Pemilu, yakni jujur dan adil (Jurdil). Prinsip itu harusnya menjadi landasan para penyelenggara guna menjamin suara masing-masing orang dalam pesta demokrasi lima tahunan. Sayangnya, prinsip dasar itu tidak dipatuhi secara maksimal.

“Jurdil, nampak dari pemilu kemarin banyak masalah, kesalahan, kecurangan. Menurut saya masih jauh dari kata jurdil Pemilu kali ini,” kata Ismail, dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/4).

nyoblos
Seorang pasien rumah sakit menggunakan hak suaranya (MP/Rizki Fitrianto)

Ismail menambahkan, sebagai pelaksana, terdapat tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada para penyelenggara Pemilu. Karena itu, ia mengingatkan, jika terdapat kesalahan, KPU tidak cukup hanya melontarkan permintaan maaf ke publik.

“Sekecil apapun, sengaja atau tidak disengaja harus diselesaikan secara hukum. Tidak cukup hanya dengan permohonan maaf saja,” tutur pakar hukum itu.

BACA JUGA:

SBY Sebut Rakyat Khawatir Pemilu 2019 Diwarnai Kecurangan

KPU Bakal Koordinasi Panwaslu Gelar Pencoblosan Ulang di 2.249 TPS

Menang atau kalah, tegas Ismail, bukanlah tujuan utama dari terselenggaranya Pemilu karena pemenang sebenarnya ialah rakyat, tetapi bagaimana mempertanggungjawabkan secara hukum dan menjaga marwah demokrasi. “Karena ini menyangkut marwah demokrasi kita. Bagaimana mewujudkan Pemilu yang Jurdil,” tutup Dekan Pasca-Sarjana Unas itu. (*)


Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH