Pengamat Kritik KPK yang Dianggap Tak Berdaya Saat 'Berhadapan' dengan PDIP Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

MerahPutih.Com - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan kurang tegas dalam pengusutan kasus dugaann korupsi PDIP.

Secara khusus Ray menyoroti tidak tegasnya KPK terkait penggeledahan kantor DPP PDIP.

Baca Juga:

KPK Dapat Izin Dewas Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Suap PAW Caleg PDIP

"Pertama, adalah apakah proses OTT yang di Sidoarjo (kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Sidoarjo) ketika mereka melakukan proses penggeledahan dan penyitaan sudah mendapatkan surat izin dari dewas atau tidak. Kedua, kok mereka menyatakan perlu izin dewas, kok nangkapnya kagak. Ini seperti standar ganda. Nangkapnya enggak perlu izin dewas, tapi begitu mau digeledah, disita, mereka perlu izin dewas," kata Ray kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/1).

KPK dinilai tak berdaya saat berhadapan dengan PDIP
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: ANTARA)

Dalam UU KPK yang baru, termuat sejumlah aturan baru, termasuk soal Dewas KPK. Kini, untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan, perlu izin dari Dewas.

Sementara itu, beberapa lembaga menyarankan agar notulensi dalam rapat pleno KPU terkait penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDI Perjuangan dibuka ke publik. Hal tersebut untuk mengusut keterlibatan aktor lain.

"Karena di notulensi bisa tahu pendapat komisioner KPU mana yang tak sama. Menurut saya tak mungkin dia main tunggal, pasti ada teman lain yang bisa diajak bergabung agar keinginan dari PDI Perjuangan ini bisa diloloskan," kata Manajer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Hanif.

Setali tiga uang, analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto juga mengharap demikian. Hal ini berdasar pada keterlibatan KPU yang dinilai terlalu besar.

Baca Juga:

Hasto Luruskan Isu Penggeledahan Kantor DPP PDIP

Arif menyebutkan, Ketua KPU bukanlah fakta hukum yang seharusnya memiliki keterlibatan dalam penindakan KPK. Tak perlu izin atau pandangan Ketua KPU dalam penanganan kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Jadi buka saja notulensi rapat supaya bisa membantu penegakan hukum," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

"Siap Mainkan!" Jadi Kode Suap Komisioner KPU Terkait PAW Caleg PDIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Geledah Kantor Dinsos Pemkab Bandung Barat
Indonesia
KPK Geledah Kantor Dinsos Pemkab Bandung Barat

KPK tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19

PPKM Darurat, Pemkot Bandung Gelar Sidang Tipiring 'On The Street'
Indonesia
PPKM Darurat, Pemkot Bandung Gelar Sidang Tipiring 'On The Street'

Sejak Januari hingga Juni 2021 pihaknya mencatat ratusan pelanggar sudah ditindak dan diberi sanksi denda administratif dan terkumpul sebanyak Rp 103.500.000.

Ketua KPK Dorong Peran Kampus dalam Pembangunan Daerah
Indonesia
Ketua KPK Dorong Peran Kampus dalam Pembangunan Daerah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendorong civitas akademika universitas agar lebih berperan dalam pembangunan daerah.

MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB
Indonesia
MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB

Ajang MotoGP Mandalika yang rencananya digelar tahun 2021 ternyata membawa berkah bagi sektor pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Inggris Luncurkan Vaksin COVID-19 Pfizer Minggu ini
Indonesia
Inggris Luncurkan Vaksin COVID-19 Pfizer Minggu ini

Inggris sedang bersiap menjadi negara pertama yang meluncurkan vaksin Pfizer/BioNTech COVID-19 minggu ini.

Lampaui Target Pemerintah Pusat, Vaksinasi DKI Capai 260 Ribu Per Hari
Indonesia
Lampaui Target Pemerintah Pusat, Vaksinasi DKI Capai 260 Ribu Per Hari

Anies akan terus melakukan vaksinasi secara bertahap sampai melampaui jumlah target yang ditetapkan

Komisi III Cecar Komjen Listyo Soal Tewasnya 6 Laskar FPI
Indonesia
Komisi III Cecar Komjen Listyo Soal Tewasnya 6 Laskar FPI

Achmad Dimyati Natakusumah mencecar Komjen Listyo Sigit Prabowo mengenai kasus tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Peneliti LIPI Sebut FPI Bisa Dibubarkan Jika Anggotanya Terbukti Terlibat Terorisme
Indonesia
Peneliti LIPI Sebut FPI Bisa Dibubarkan Jika Anggotanya Terbukti Terlibat Terorisme

Menurut dia, pemerintah harus segera melakukan kajian, apakah ormas tersebut masuk jaringan terorisme, dan apabila terbukti maka patut dibubarkan.

Es Sebesar Telur Puyuh Hujani Yogyakarta, Warung Siomai Pakualam Rusak
Indonesia
Es Sebesar Telur Puyuh Hujani Yogyakarta, Warung Siomai Pakualam Rusak

Akibat hujan es, belasan pohon tumbang di daerah Pakualaman

Pemudik di Tanjung Duren Dites Swab Usai Balik Kampung, 12 Orang Reaktif COVID-19
Indonesia
Pemudik di Tanjung Duren Dites Swab Usai Balik Kampung, 12 Orang Reaktif COVID-19

Sehingga, warga yang jalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya tidak keluar dari rumah