Pengamat Kritik KPK yang Dianggap Tak Berdaya Saat 'Berhadapan' dengan PDIP Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

MerahPutih.Com - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan kurang tegas dalam pengusutan kasus dugaann korupsi PDIP.

Secara khusus Ray menyoroti tidak tegasnya KPK terkait penggeledahan kantor DPP PDIP.

Baca Juga:

KPK Dapat Izin Dewas Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Suap PAW Caleg PDIP

"Pertama, adalah apakah proses OTT yang di Sidoarjo (kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Sidoarjo) ketika mereka melakukan proses penggeledahan dan penyitaan sudah mendapatkan surat izin dari dewas atau tidak. Kedua, kok mereka menyatakan perlu izin dewas, kok nangkapnya kagak. Ini seperti standar ganda. Nangkapnya enggak perlu izin dewas, tapi begitu mau digeledah, disita, mereka perlu izin dewas," kata Ray kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/1).

KPK dinilai tak berdaya saat berhadapan dengan PDIP
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: ANTARA)

Dalam UU KPK yang baru, termuat sejumlah aturan baru, termasuk soal Dewas KPK. Kini, untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan, perlu izin dari Dewas.

Sementara itu, beberapa lembaga menyarankan agar notulensi dalam rapat pleno KPU terkait penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDI Perjuangan dibuka ke publik. Hal tersebut untuk mengusut keterlibatan aktor lain.

"Karena di notulensi bisa tahu pendapat komisioner KPU mana yang tak sama. Menurut saya tak mungkin dia main tunggal, pasti ada teman lain yang bisa diajak bergabung agar keinginan dari PDI Perjuangan ini bisa diloloskan," kata Manajer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Hanif.

Setali tiga uang, analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto juga mengharap demikian. Hal ini berdasar pada keterlibatan KPU yang dinilai terlalu besar.

Baca Juga:

Hasto Luruskan Isu Penggeledahan Kantor DPP PDIP

Arif menyebutkan, Ketua KPU bukanlah fakta hukum yang seharusnya memiliki keterlibatan dalam penindakan KPK. Tak perlu izin atau pandangan Ketua KPU dalam penanganan kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Jadi buka saja notulensi rapat supaya bisa membantu penegakan hukum," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

"Siap Mainkan!" Jadi Kode Suap Komisioner KPU Terkait PAW Caleg PDIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Beri Denda Tiga Perusahaan Langgar PSBB, Ini Besarannya
Indonesia
Pemprov DKI Beri Denda Tiga Perusahaan Langgar PSBB, Ini Besarannya

Dua pelaku usaha yang dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp60 juta.

Agustus, Bio Farma Lakukan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dari Tiongkok
Indonesia
Agustus, Bio Farma Lakukan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dari Tiongkok

Vaksin dari Sinovac, Tiongkok, sudah tiba di Bio Farma pada tanggal 19 Juli 2020 Sebanyak 2.400 vaksin.

Ganjil-Genap Akibatkan Lalu Lintas Padat Saat PSBB Transisi
Indonesia
Ganjil-Genap Akibatkan Lalu Lintas Padat Saat PSBB Transisi

Pemberlakuan kembali ganjil-genap juga karena sudah tidak berlakunya Surat Izin Keluar Masuk (SIKM)

Ini Harapan Jaksa Kasus Harun Masiku Sebelum Dipulangkan KPK ke Kejagung
Indonesia
Ini Harapan Jaksa Kasus Harun Masiku Sebelum Dipulangkan KPK ke Kejagung

Surat keputusan (SK) penarikan Yadyn ke Kejagung telah keluar per 15 Januari 2020.

Puncak Musim Kemarau, Jateng Malah Dilanda Hujan
Indonesia
Puncak Musim Kemarau, Jateng Malah Dilanda Hujan

Secara umum di Jawa Tengah memasuki musim hujan bulan Oktober 2020. Dimana wilayah Kabupaten Temanggung bulan Oktober dipredikai mulai turun hujan.

Pembelajaran Tatap Muka di Solo Mulai Diberlakukan Serentak Januari
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka di Solo Mulai Diberlakukan Serentak Januari

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka serentak dilakukan pada semua jenjang sekolah pada 2 Januari 2021.

Pengelola Bioskop Minta Anies Ubah Aturan 25 Persen Penonton
Indonesia
Pengelola Bioskop Minta Anies Ubah Aturan 25 Persen Penonton

pihak bioskop merasa dirugikan dengan kebijakan yang diambil Anies terkait pembatasan pengunjung hanya boleh masuk 25 persen dari kapasitas ruangan.

Spesialis Paru: Cuci Tangan 20 Detik untuk Cegah Penularan COVID-19
Indonesia
Spesialis Paru: Cuci Tangan 20 Detik untuk Cegah Penularan COVID-19

Cuci tangan secara bersih dan benar bisa membunuh seluruh mikroorganisme yang menempel.

Mantan Pimpinan KPK Minta Firli Cs Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Kartu Prakerja
Indonesia
Mantan Pimpinan KPK Minta Firli Cs Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

"Stop dengan kajian, masuk di penyelidikan. Tugas Litbang sudah selesai disitu, tugas penyelidikan mulai masuk," kata BW

Anda Hakim Minta Kader Fortiber Bantu Pemerintah dalam Percepatan Pemerataan Ekonomi
Indonesia
Anda Hakim Minta Kader Fortiber Bantu Pemerintah dalam Percepatan Pemerataan Ekonomi

Pada perayaan Imlek tahun ini Fortiber bertemakan 'Menjalin Persahabatan Menjadi Persaudaraan dalam Bingkai NKRI'.