Pengamat: Ketidakadilan PSBB akibat Tekanan Pemerintah Pusat ke Anies Penertiban area kantin yang menyediakan makan di tempat di kawasan Cakung, Jakarta, Selasa (15/9/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II pada Senin (14/9) lalu.

Ada kebijakan yang dikeluhkan masyarakat, salah satunya tempat usaha makanan seperti kafe, restoran yang hanya melayani take away. Sedangkan hiburan mal tetap dibuka yang disinyalir dapat menimbulkan kerumunan.

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Lubis menyebut, ketidakadilan dalam kebijakan PSBB Gubernur Anies karena adanya campur tangan pemerintah pusat.

Baca Juga:

9.734 Warga Disanksi Gegara Langgar Protokol Kesehatan Saat PSBB Jakarta

Dalam memutuskan kebijakan, Pemprov mendapatkn bisikan dari pemerintahan Jokowi untuk tidak menutup semua pergerakan ekonomi dalam pemberlakuan rem darurat PSBB.

"Yang terlihat adalah terlalu banyak 'tekanan' dari pemerintah pusat yang akhirnya membuat ada semacam negosiasi agar concern pada aktivitas ekonomi tetapi harus berjalan," ujar Rissalwan saat dikonfirmasi Merahputih.com, Kamis (17/9).

Petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP Kota Jakarta Selatan melaksanakan operasi yustisi disiplin protokol kesehatan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP Kota Jakarta Selatan melaksanakan operasi yustisi disiplin protokol kesehatan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Rissalwan menyampaikan, Pemprov DKI saat ini menghadapi situasi yang dilematis. Satu sisi pemerintah DKI harus memberlakukan kembali pengetatan aktivitas warga, tapi sisi lain perlu terus menggerakan ekonomi.

"Sementara disisi lain harus mengakomodir tekanan beberapa menteri yang tetap mendorong akselerasi produktivitas ekonomi," papar dia.

Ia pun menilai, penerapan PSBB jilid II ini akan berjalan sia-sia. Alasannya karena kebijakan tersebut hasil negosiasi dengan pemerintah pusat, bukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Kontradiksi pemerintah pusat dengan kebijakan PSBB di DKI ini sangat terlihat dalam pernyataan presiden tentang pembatasan sosial berskala mikro, yang sebenarnya tidak ada dasar hukumnya," ungkap dia.

Baca Juga:

Haji Lulung Sebut Penerapan PSBB Jilid 2 Keinginan Jokowi

Dengan begitu, ia menilai, Gubernur Anies Baswedan dilemahkan oleh pemerintah pusat dengan adanya campur tangan dalam sebuah kebijakan PSBB jilid II. Terlebih Anies kerap menggelar rapat dengan Menteri Jokowi sebelum pelaksanaan PSBB.

"Pernyataan presiden inilah yang melemahkan PSBB jilid 2 ini menurut saya," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Jangankan PSBB, Kaum Hikikomori Mengisolasi Diri Sampai Tujuh Tahun

Kredit : asropihs

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH