Pengamat Kepolisian Nilai Firli Coreng Polri Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan hasil tes PNS KPK. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Rencana pemecatan 51 pegawai KPK dari 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Keangsaan (TWK), padahal ada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan TWK sebagai alasan pemecatan, dinilai pembangkangan pada presiden.

Pengamat Kepolisian dari Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Sahat Dio menilai, tepat permintaan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dari Kepolisian. Sebab, bagaimanapun Firli merupakan representasi Polri di KPK.

Baca Juga:

TWK Filter SDM KPK untuk Satu Tujuan, Istana: Enggak Usah Lagi Buka Polemik Itu

"Karena semua pimpinan KPK itu mewakili unsur tertentu dari lembaga penegak hukum atau masyarakat. Nah Firli ini kan jelas dari Kepolisian, masih aktif pula berpangkat komisaris jenderal," ujar Sahat kepada wartawan, Rabu (26/5).

Ia mengatakan, ,embiarkan Firli tidak mematuhi perintah Jokowi, sama saja mencoreng nama Polri. Karenanya, Jenderal Sigit diminta mengambil sikap tegas terhadap sengkarut di KPK.

Sahat mengakui Kapolri tak bisa melakukan intervensi secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi di KPK. Namun, setidaknya dengan mengambil sikap terhadap Firli melalui pemberhentian jenderal bintang tiga itu, wajah dan loyalitas Polri terhadap Presiden bisa terselamatkan.

"Lho sekarang menarik tiba-tiba penyidik KPK yang dari Polri saja bisa, masak persoalan seperti ini nggak bisa bertindak? dengan melepaskan embel-embel Polri dari Firli, Polri di bawah pimpinan Jenderal Sigit tunduk patuh terhadap perintah Presiden Jokowi," jelasnya.

Novel Baswedan. (Foto: Antara)
Novel Baswedan. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Jokowi meminta hasil TWK tak dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Jokowi pun setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa alih status ASN, tak boleh merugikan pegawai KPK.

Namun, KPK bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) beserta Badan Kepegawaian Negara (BKN), akhirnya hanya memberikan kesempatan kepada 24 pegawai KPK yang sebelumnya tak lolos TWK, untuk dibina kembali sebelum menjadi ASN.

Sementara 51 pegawai tetap dipecat, dan hanya akan bekerja hingga 1 November 2021. Hal ini mengacu undang-undang yang memerintahkan pada kurun waktu tersebut, seluruh pegawai KPK harus menjadi ASN. (Knu)

Baca Juga:

73 Guru Besar Surati Jokowi Soal TWK KPK, Istana: Tak Usah Terlalu Genitlah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Tangsel Antusias Sambut Operasi Pasar Minyak Goreng
Indonesia
Warga Tangsel Antusias Sambut Operasi Pasar Minyak Goreng

Harga minyak goreng di Kota Tangsel cukup tinggi dan mulai langka di pasaran.

Alasan Satgas COVID-19 Jadikan Sertifikat Vaksinasi Syarat Utama Mobilitas Warga
Indonesia
Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik
Indonesia
Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik

Ahmad Riza Patria menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk mudik saat Lebaran Idulfitri 2021.

Jadwal Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun di Jawa Tengah
Indonesia
Jadwal Vaksinasi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun di Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun.

Siap Tarung, GoTo tak Terima Motif di Balik Gugatan GOTO Rp 2,08 Triliun
Indonesia
Siap Tarung, GoTo tak Terima Motif di Balik Gugatan GOTO Rp 2,08 Triliun

Merek GoTo terdaftar untuk kelas barang atau jasa Nomor 9, 36, dan 39.

Menkumham Ingatkan Anak Buahnya tak Alergi Dikritik
Indonesia
Menkumham Ingatkan Anak Buahnya tak Alergi Dikritik

Ia meminta seluruh jajarannya jangan bersifat defensif terhadap kritikan masyarakat.

UI Universitas Terbaik di Indonesia Versi Scimago Institution Rankings
Indonesia
UI Universitas Terbaik di Indonesia Versi Scimago Institution Rankings

SCImago Institutions Rankings menempatkan Universitas Indonesia (UI) sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam University Rankings 2021.

Bongkar Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
Indonesia
Bongkar Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan

Saksi tidak hadir dan mengkonfirmasi untuk kembali diagendakan pada pemeriksaan selanjutnya

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung sudah menetapkan sembilan orang sebagai sebagai tersangka di kasus ini

[HOAKS atau FAKTA]: Lansia 70 Tahun ke Atas Meninggal Setelah Terima Vaksin mRNA
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Lansia 70 Tahun ke Atas Meninggal Setelah Terima Vaksin mRNA

Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang berisi informasi tentang dampak vaksin mRNA.