Pengamat Kepolisian Nilai Firli Coreng Polri Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan hasil tes PNS KPK. (Foto: Ponco)

MerahPutih.com - Rencana pemecatan 51 pegawai KPK dari 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Keangsaan (TWK), padahal ada perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan TWK sebagai alasan pemecatan, dinilai pembangkangan pada presiden.

Pengamat Kepolisian dari Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Sahat Dio menilai, tepat permintaan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dari Kepolisian. Sebab, bagaimanapun Firli merupakan representasi Polri di KPK.

Baca Juga:

TWK Filter SDM KPK untuk Satu Tujuan, Istana: Enggak Usah Lagi Buka Polemik Itu

"Karena semua pimpinan KPK itu mewakili unsur tertentu dari lembaga penegak hukum atau masyarakat. Nah Firli ini kan jelas dari Kepolisian, masih aktif pula berpangkat komisaris jenderal," ujar Sahat kepada wartawan, Rabu (26/5).

Ia mengatakan, ,embiarkan Firli tidak mematuhi perintah Jokowi, sama saja mencoreng nama Polri. Karenanya, Jenderal Sigit diminta mengambil sikap tegas terhadap sengkarut di KPK.

Sahat mengakui Kapolri tak bisa melakukan intervensi secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi di KPK. Namun, setidaknya dengan mengambil sikap terhadap Firli melalui pemberhentian jenderal bintang tiga itu, wajah dan loyalitas Polri terhadap Presiden bisa terselamatkan.

"Lho sekarang menarik tiba-tiba penyidik KPK yang dari Polri saja bisa, masak persoalan seperti ini nggak bisa bertindak? dengan melepaskan embel-embel Polri dari Firli, Polri di bawah pimpinan Jenderal Sigit tunduk patuh terhadap perintah Presiden Jokowi," jelasnya.

Novel Baswedan. (Foto: Antara)
Novel Baswedan. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Jokowi meminta hasil TWK tak dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Jokowi pun setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa alih status ASN, tak boleh merugikan pegawai KPK.

Namun, KPK bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) beserta Badan Kepegawaian Negara (BKN), akhirnya hanya memberikan kesempatan kepada 24 pegawai KPK yang sebelumnya tak lolos TWK, untuk dibina kembali sebelum menjadi ASN.

Sementara 51 pegawai tetap dipecat, dan hanya akan bekerja hingga 1 November 2021. Hal ini mengacu undang-undang yang memerintahkan pada kurun waktu tersebut, seluruh pegawai KPK harus menjadi ASN. (Knu)

Baca Juga:

73 Guru Besar Surati Jokowi Soal TWK KPK, Istana: Tak Usah Terlalu Genitlah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawa Materi Perbaikan Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh Kembali Berjuang di MK
Indonesia
Bawa Materi Perbaikan Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh Kembali Berjuang di MK

Buruh merangkumnya menjadi 69 pasal yang tengah digugat. Kemudian dirangkum lagi jadi 12 isu perburuhan yang menjadi pasal-pasal gugatan.

Layanan Telemedicine COVID-19 Diperluas ke Wilayah Bodetabek
Indonesia
Layanan Telemedicine COVID-19 Diperluas ke Wilayah Bodetabek

Paling tidak, ada 11 platform telemedicine di Indonesia yang bekerjasama dengan Kemenkes diantaranya Halodoc, YesDok, Alodokter, Klik Dokter, SehatQ, Good Doctor, Klinikgo, Link Sehat, Milvik, Prosehat dan Getwell.

Pimpinan DPRD DKI Tegaskan Penjamin Rizieq Enggak Harus Anies
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Tegaskan Penjamin Rizieq Enggak Harus Anies

Hingga saat ini setidaknya ada tiga politisi, yang siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Rizieq Shihab

Pelaku Pembacokan di Salemba Tega Tebas Tangan Korban Hingga Putus karena Kesal Ditipu
Indonesia
Pelaku Pembacokan di Salemba Tega Tebas Tangan Korban Hingga Putus karena Kesal Ditipu

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto menuturkan, awalnya pelaku datang ke kawasan Pasar Kenari untuk mencari Sulaeman karena merasa ditipu.

[HOAKS atau FAKTA]: Salat Bikin Aman dari Virus Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Salat Bikin Aman dari Virus Corona

Sebuah akun Twitter bernama @SuremetO membalas cuitan yang membantah bahwa wudhu dapat mencegah dari COVID-19 dengan menjelaskan mengenai fungsi wudhu yang untuk membersihkan hadas kecil dan besar.

PDIP Kritik Sepeda Non Lipat Masuk MRT, Wagub: Tidak akan Ganggu
Indonesia
PDIP Kritik Sepeda Non Lipat Masuk MRT, Wagub: Tidak akan Ganggu

"Jadi sekali lagi pengguna MRT tidak akan terganggu ya," ujar Riza di Jakarta, Jumat (26/3).

Menhub Pastikan Ada 3 Bayi di Pesawat Sriwijaya Air yang Jatuh
Indonesia
Sejak Anies Tarik Rem Darurat, Penumpang Harian Angkutan Umum Turun 22 Persen
Indonesia
Sejak Anies Tarik Rem Darurat, Penumpang Harian Angkutan Umum Turun 22 Persen

Penurunan tersebut terjadi pada angkutan umum berkategori perkotaan dan antarkota antarprovinsi

KPK akan Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
KPK akan Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta.

Di Tengah Pandemi COVID-19, Penggali Kubur di Sidoarjo Terima Bonus Rp 1,25 Miliar
Indonesia
Di Tengah Pandemi COVID-19, Penggali Kubur di Sidoarjo Terima Bonus Rp 1,25 Miliar

Justru mereka akan menerima bonus sebesar Rp 1,25 miliar. Nilai yang fantastis, rencananya bakal diterima hari ini, Senin (5/7). Bonus tersebut konon belum termasuk gaji yang diterima mereka setiap bulan yang nominalnya sesuai UMR