Pengamat: Jangan Ada Negosiasi Antara Jokowi dengan GNPF-MUI upaya penegakan hukum terhadap Habib Rizieq Shihab (MP/Dery Ridwansah)
Pengamat komunikasi politik, Gun Gun Heryanto menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) merupakan peristiwa biasa dalam iklim negara demokrasi.
Meski demikian, Gun Gun berharap tak ada negosiasi pada pertemuan yang berlangsung pada momentum Lebaran kemarin.
Khususnya, terkait kasus hukum yang menjerat beberapa pentinggi GNPF MUI, seperti Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Muhammad Al Khathathath.
"Karena akan mencederai institusi penegakan hukum," kata Gun Gun saat dihubungi di Jakarta, Rabu (28/6).
Dosen Pascasarjana Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini menilai, persoalan hukum harus diposisikan sebagai wilayah independen.
Menyangkut dugaan kriminalisasi terhadap Habib Rizieq, lanjutnya, harus dilihat dari konteks substansi masalahnya.

"Tidak seluruh upaya penegakan hukum terhadap salah satu pihak, kebetulan tokoh agama seperti Habib Rizieq Shihab itu, kita bisa sebut kriminalisasi," katanya.
Menurut Gun Gun, karena Indonesia adalah negara hukum maka hanya melalui pengadilan, benar atau salahnya proses penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus dugaan percakapan berkonten pornografi dapat dibuktikan.

"Kalau kemudian sudah ditetapkan tersangka, kemudian tiba-tiba prosesnya berhenti, itu namanya penyelesaian politik, 'kan. Jadi, daripada misalnya kasus dihentikan gara-gara pertemuan GNPF, itu akan jadi preseden yang kurang baik," tandasnya. (Pon)


Yohannes Abimanyu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH