Headline
 Pengamat: Isu Referendum Aceh Hanyalah Ilusi dan Pepesan Kosong Direktur Indopolling Network Wempy Hadir memberikan keterangan terkait hasil survei Pilpres 2019 (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Isu referendum Aceh yang dilontarkan Muzakir Manaf mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka adalah sebuah ilusi. Sebab isu tersebut sangat kental dengan nuansa politis yakni terkait masalah dugaan kecurangan di Pilpres dan isu ketidakadilan lainnya.

Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, isu itu sangat prematur dan irasional soal keinginan untuk referendum.

"Masyarakat Aceh sudah nyaman dengan berbagai kebijakan prioritas yang diberikan oleh pemerintah pusat melalu berbagai program pembanguan baik infrastruktur maupun pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia," kata Wempy kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Kamis (30/5).

Wempy menambahkan, isu referendum malah dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Sebab, situasi bangsa saat ini aman-aman saja.

Tidak ada satu kondisi yang menjadi alasan untuk melakukan referendum.

"Jika alasannya adalah karena soal kecurangan pemilu. Maka perlu mencermati lagi, di mana yang curang. Semua mekanisme sudah ditempuh oleh masing-masing pasangan calon presiden untuk meluruskan kecurangan yang digembar-gembor selama ini. Ternyata kecurangan tersebut hanya narasi elit tanpa ada data dan fakta," ungkap Direktur Indo Polling Network ini.

Wempy menganggap, bahwa Muzakar Manaf bisa saja menjadi korban dari narasi elit yang selama ini selalu mengatakan bahaa jika pasangan capresnya tidak menang maka pasti ada kecurangan.

Prabowo Subianto berpidato dalam simposium kecurangan Pilpres 2019
Prabowo berpidato dalam simposium kecurangan Pilpres 2019 (MP/Ponco Sulaksono)

"Oleh sebab itu, perlu dilakukan pulurusan terhadap berbagai hoaks yang masuk ke ruang publik, sehingga masyarakat tidak membuat statemen yang prematur tetapi berbahaya bagi kesatuan kita sebagai sebuah bangsa," cetusnya.

Apa yang disampaikan oleh Muzakir Manaf bisa saja dikaitkan dengan kontestasi pilpres. Secara persentase Prabowo-Sandi menang telak di provinsi Aceh dibandingkan dengan pasangab Jokowi-Maruf Amin.

Bisa saja semangat kemenangan tersebut mendorong yang bersangkutan untuk membangkitkan memori publik atas gerakan Aceh dulu. Tapi perlu dicatat bahwa Aceh yang dulu dengan yang sekarang tentu berbeda.

Demikianpun Indonesia yang dulu dengan sekarang tentu berbeda. Referendum tidak semudah yang dibayangkan.

Muzakir Manaf bersama cawapres 02 Sandiaga Uno
Sandiaga ditemani Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf saat menikmati kopi di Kedai CikGu, Aceh Besar. Foto: Tim Media Prabowo-Sandi)

Begitu besar harga yang harus dibayarkan untuk sebuah referendum. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebut saja, bisa saja menimbulkan korban jiwa, mandeknya ekonomi karena ketidakstabilan politik dan keamanan.

"Jadi saya berharap bahwa mari kita objektif dalam menyikapi politik terutama bagi partisan politik pilpres baik pasangan 01 maupun pasangan 02 agar menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita butuh kedewasaan elit dalam berpolitik agar tidak melakukan yang merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkap Wempy.

BACA JUGA: Perdalam Combat Medic, Kopassus Bakal Latihan Bersama Tentara AS

Persoalkan Tersebarnya Manifes Pesawat Prabowo, Pengamat: Fadli Zon Aneh

Pengamat politik kontemporer ini melanjutkan bahwa konstelasi Pilpres 2019 yang memanas tak ada hubungan sama sekali dengan gerakan separatis.

"Kita mesti waspada atas berbagai gerakan separatis yang memanfaatkan konstelasi pilpres yang memanas. Walaupun referendum adalah isu yang sangat politis dan prematur, namun TNI dan POLRI tetap waspada sehingga tidak terjadi gerakan yang menuju ke gerakan separatis," tutup Wempy Hadir.(Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Jumat (1/5): 10.551 Kasus Positif, 1.591 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (1/5): 10.551 Kasus Positif, 1.591 Pasien Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 69 pasien menjadi 1.591 yang sembuh.

Malaysia Terapkan Lockdown Batasi Penyebaran Virus Corona
Indonesia
Malaysia Terapkan Lockdown Batasi Penyebaran Virus Corona

Pemerintah Malaysia memutuskan untuk melaksanakan lockdown mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020 di seluruh negara bagian.

PSI Minta Anies Sajikan Data Akurat soal Keuntungan Formula E
Indonesia
PSI Minta Anies Sajikan Data Akurat soal Keuntungan Formula E

Ia meminta agar Anies menampilkan saja data kajian yang jelas untuk memperkuat argumen tersebut.

Hasto: Teguran Presiden Jokowi Wajar, Sense of Crisis Wajib Dimiliki Para Menteri
Indonesia
Hasto: Teguran Presiden Jokowi Wajar, Sense of Crisis Wajib Dimiliki Para Menteri

Reshuffle kabinet, lanjut Hasto, selain menjadi hak prerogatif Presiden, juga sebagai instrumen yang dipakai untuk melakukan evaluasi atas kinerja menteri.

Wamenag Minta Warga tak Curiga soal Sertifikasi Penceramah
Indonesia
Wamenag Minta Warga tak Curiga soal Sertifikasi Penceramah

Program da'i dan penceramah bersertifikat, kata Zainut, adalah program biasa yang sudah sering dilakukan oleh ormas-ormas Islam atau lembaga keagamaan lainnya.

Inovasi Universitas Dibutuhkan Untuk Penanggulangan COVID-19
Indonesia
Inovasi Universitas Dibutuhkan Untuk Penanggulangan COVID-19

Mahasiswa dapat membantu menggerakkan masyarakat untuk perubahan perilaku sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru, menerapkan protokol kesehatan.

 Fahri Hamzah Nilai Wajar Prabowo Jadi Menteri Terpopuler Versi survei
Indonesia
Fahri Hamzah Nilai Wajar Prabowo Jadi Menteri Terpopuler Versi survei

"Ya karena survei capres pun Prabowo nomor dua. Jadi wajar kalau survei menterinya nomor satu," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu

Prosesi Rebutan Garebeg Keraton Jogja Ditiadakan Selama Masa Corona
Indonesia
Prosesi Rebutan Garebeg Keraton Jogja Ditiadakan Selama Masa Corona

Peniadaan prosesi ini dilakukan untuk menghindari terciptanya kerumuman selama masa tanggap darurat corona.

Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra
Indonesia
Firli Perintahkan Deputi Penindakan KPK Usut Aliran Suap Djoko Tjandra

KPK kerap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain

KPK Diminta Usut Keterlibatan Fattah Jasin di Kasus Korupsi Eks Bupati Tulungagung
Indonesia
KPK Diminta Usut Keterlibatan Fattah Jasin di Kasus Korupsi Eks Bupati Tulungagung

Hapit lantas mempertanyakan status Fattah Jasin yang kini menjabat Kepala Bakorwil Madura itu