Pengamat Intelijen Sebut Aksi Teror Lone Wolf Berbahaya dan Sulit Terdeteksi Terduga teroris ZA saat masuk ke Mabes Polri, Rabu (31/3). Foto: Tangkapan Layar

MerahPutih.com - Aksi teror yang dilakukan sendiri (lone wolf) disebut menjadi tantangan bagi Polri. Pelaku yang bertindak sendiri cenderung sulit terdeteksi. Seperti aksi ZA (25) yang melakukan penyerangan di Mabes Polri.

Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai, aksi teror ini sangat berbahaya karena sulit dideteksi.

Baca Juga

Terduga Teroris ZA Dikenal Cerdas dan Berhenti Kuliah Secara Misterius

"Pelaku merancang dan melakukan sendiri,” kata dia kepada wartawan, Minggu (4/4).

Stanislaus menyebut aksi teror sebelumnya dilakukan kelompok besar yang terencana dan rapi. Tren itu bergeser menjadi sistem lone wolf.

“Aksinya tidak didesain atau direncanakan atau dibantu oleh pihak lain,” papar dia.

Terduga teroris tewas ditembak karena terobos Mabes Polri, Rabu (31/3). Foto: MP/Kanu
Terduga teroris tewas ditembak karena terobos Mabes Polri, Rabu (31/3). Foto: MP/Kanu

Menurut dia, seseorang yang terpapar paham radikal seharusnya dapat diketahui orang terdekat. Sebab, biasanya ada perubahan perilaku seperti menarik diri dari masyarakat dan menolak berbaur dengan orang yang keyakinannya berbeda.

“Kemudian menolak acara-acara budaya, anti pemerintah, dan menganggap pemerintah sebagai musuh,” tutur Stanislaus.

Stanislaus mengatakan kepedulian antaranggota keluarga sangat penting. Terutama, mencegah dan mengetahui adanya paparan paham radikal.

“Pemerintah tidak mungkin sendirian dalam mencegah dan menangani terorisme karena berbagai keterbatasannya,” papar dia.

Menurut Stanislaus, perlu ada pembekalan bagi masyarakat untuk mengetahui ciri seseorang terpapar paham radikal. Harapannya masyarakat bisa proaktif mencegah dan mengawasi tindak tanduk orang terdekat.

“Untuk itu kunci utama dalam pencegahan terorisme adalah dengan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat,” tutur dia.

Namun, kata Stanislaus, pencegahan bukan berarti terlibat dalam aksi penindakan. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk deteksi dini dan ketahanan ideologi. Sehingga ketika ada paparan atau doktrinasi paham radikal masyarakat tidak terpengaruh.

"Sekaligus bisa berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya.

Sedangkan langkah yang bisa dilakukan saat ini, menurut dia, pemerintah bersama-sama dengan tokoh agama secara kompak menyatakan bahwa paham radikal yang membenarkan terorisme adalah salah. Radikalisme bukan ajaran agama dan melanggar hukum.

Setelah sepakat radikalisme dan terorisme adalah musuh bersama, maka masyarakat dibekali dengan kemampuan untuk deteksi dini paham radikalisme dan terorisme.

"Sehingga menjadi peka jika ada anggota keluarga atau masyarakat sekitar yang mempunyai ideologi tersebut," katanya.

Menurut dia, konflik sosial bisa dihindari jika memang pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sudah sepakat bahwa ajaran radikalisme terorisme bertentangan dengan agama.

"Jika ini terus digaungkan maka masyarakat akan paham dan sadar dan tidak akan mengikuti dan mendukung kelompok tersebut," imbuhnya.

Stanislaus mengistilahkan masyarakat perlu membangun radar sosial.

"Untuk memastikan keluarga dan lingkungannya tidak terpapar paham radikal yang mengarah pada terorisme," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Mabes Polri Selidiki Senpi Milik Terduga Teroris ZA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fasilitas Pariwisata Borobudur Yang Sudah Dibangun Jokowi
Indonesia
Fasilitas Pariwisata Borobudur Yang Sudah Dibangun Jokowi

Dalam perjalanannya menuju Candi Borobudur, Presiden diagendakan mengunjungi Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

IMF Peringatkan Kenaikan Harga Makanan dan Energi Bisa Picu Kerusuhan
Indonesia
IMF Peringatkan Kenaikan Harga Makanan dan Energi Bisa Picu Kerusuhan

IMF memperkirakan inflasi 5,7 persen di negara maju dan 8,7 persen di negara emerging markets dan negara berkembang, melonjak 1,8 dan 2,8 poin persentase dari perkiraan Januari.

Bank DKI Perkenalkan Tabungan Pajak, Apa Manfaatnya?
Indonesia
Bank DKI Perkenalkan Tabungan Pajak, Apa Manfaatnya?

Bank DKI bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta meluncurkan Tabungan Pajak. Apa manfaatnya bagi wajib pajak (WP)?

Polisi Tangkap Muhammad Kece di Bali
Indonesia
Polisi Tangkap Muhammad Kece di Bali

Polisi menangkap youtuber Muhammad Kece terkait kasus dugaan penistaan agama. Selanjutnya, yang bersangkutan akan dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa.

Industri 4.0 Buka Berbagai Peluang Mengurangi Produksi Limbah
Indonesia
Industri 4.0 Buka Berbagai Peluang Mengurangi Produksi Limbah

Pengelolaan sampah harus mendapatkan prioritas yang sama dengan sektor lainnya

Mobil Ketua PSI Terperosok Sumur Resapan, Wagub DKI: Tidak Perlu Dipermasalahkan
Indonesia
Mobil Ketua PSI Terperosok Sumur Resapan, Wagub DKI: Tidak Perlu Dipermasalahkan

"Saya kira tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting semua program yang disusun, dibuat, dan diserahkan oleh Pemprov bersama DPRD DKI Jakarta untuk memastikan penanganan dan pengendalian banjir termasuk program sumur resapan semua dimaksudkan baik," kata Riza

Jika Varane, Kane, Sancho Gabung, Manchester United Auto Juara?
Indonesia
Jika Varane, Kane, Sancho Gabung, Manchester United Auto Juara?

Real Madrid diprediksi tidak akan melepaskan dengan mudah

Terima Dana Dari IMF, Cadangan Devisa RI Capai USD 144,8 Miliar
Indonesia
Terima Dana Dari IMF, Cadangan Devisa RI Capai USD 144,8 Miliar

Peningkatan posisi cadangan devisa pada Agustus 2021 terutama terjadi karena adanya tambahan alokasi special drawing rights (SDR) sebesar USD 4,46 miliar atau setara USD 6,31 miliar yang diterima oleh Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF)

Pemkot Yogyakarta Operasikan Mobil Vaksinasi Keliling di Seluruh Kecamatan
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Operasikan Mobil Vaksinasi Keliling di Seluruh Kecamatan

Mobil vaksinasi ini akan berkeliling di seluruh kecamatan di wilayah kota Yogyakarta.

Sah! RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Indonesia
Sah! RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Karena RKUHP merupakan 'carry over' atau peralihan dari periode DPR 2014-2019, maka yang akan dibahas hanya pasal-pasal yang belum tuntas