Pengamat Intelijen Minta Pemerintah Waspadai Dua Reaksi Buntut Pembubaran FPI Petugas membongkar atribut-atribut saat menutup markas DPP Front Pembela Islam (FPI), di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12). ANTARA FOTO/Akbar N Gumay

Merahputih.com - Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) diprediksi membawa dampak bagi keamanan dan ketertiban. Pemerintah diminta mewaspadai dampak dari keputusan itu. Pasalnya, basis massa FPI cukup kuat dan militan. Ada dua kemungkinan reaksi yang terjadi.

"Pertama adalah kekecewaan oleh anggota sampatisan FPI terhadap pemerintah. Basis massa yang cukup besar dan militan memungkinkan adanya aksi perlawanan," kata Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta melalui keterangannya kepada wartawan, Rabu (30/12).

Baca Juga

TNI-Polri Geruduk Markas FPI, Tujuh Orang Dibawa ke Polda Metro

Selain itu, simpatisan dari kelompok lain termasuk kelompok radikal terorisme juga sangat mungkin melakukan aksi balas dendam.

Sementara untuk kemungkinan kedua, adalah justru dengan tidak ada reaksi dan memilih untuk secara underground melakukan aktivitas dengan nama lain, tetapi dengan ideologi yang sama dengan FPI.

Stanislaus mengatakan, hal itu sangat mungkin dilakukan seperti yang terjadi pada HTI.

Pencopotan atribut FPI di Jalan Petamburan III usai FPI dilarang beroperasi di Indonesia, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/HO/Dokumentasi Dandim 0501/JP BS)

Setelah bubarnya dan pelarangan kegiatan FPI, maka pemerintah diharapkan bisa terus menjalin dialog dengan berbagai komponen masyarakat termasuk tokoh dan ormas agama.

"Untuk menciptakan harmonisasi dan kebhinekaan di Indonesia. Dialog harus dikedepankan sebelum adanya tindakan hukum atau aksi lainnya," ucap Stanislaus.

Pemerintah melarang penggunaan simbol dan kegiatan bagi Front Pembela Islam (FPI) karena dinilai telah bubar sejak Juni tahun lalu.

Pemerintah telah mengeluarkan keputusan bersama enam menteri dan lembaga tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan.

Baca Juga

FPI Jadi Organisasi Terlarang, Anak Buah Prabowo Sebut Pembunuhan Demokrasi

Dalam keputusan bersama disebutkan, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan FPI apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan ini. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dan melaporkan kegiatan yang dilakukan FPI.

Untuk itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta aparat pusat dan daerah untuk menolak jika ada organisasi yang mengatasnamakan FPI. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasukan Pemberantasan KKB Harus Terkendali dengan Baik
Indonesia
Pasukan Pemberantasan KKB Harus Terkendali dengan Baik

KKB sudah memiliki organisasi yang cukup kuat

Pertamina Pastikan Tak Ada Rumah Rusak akibat Kebakaran Kilang Minyak Balongan
Indonesia
Pertamina Pastikan Tak Ada Rumah Rusak akibat Kebakaran Kilang Minyak Balongan

BUMN PT Pertamina memastikan tidak ada rumah yang rusak dalam peristiwa kebakaran hebat di Kilang Minyak Balongan.

Merapi 'Batuk', Sejumlah Wilayah DIY Dilanda Hujan Abu
Indonesia
Merapi 'Batuk', Sejumlah Wilayah DIY Dilanda Hujan Abu

Hujan abu juga terjadi di lereng Merapi sisi tengah

Anak Buah Anies Jelaskan Polemik Pembelian Makam COVID-19 Rp185 Miliar
Indonesia
Anak Buah Anies Jelaskan Polemik Pembelian Makam COVID-19 Rp185 Miliar

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzi Marsitawati angkat suara perihal polemik pembelian lahan pemakaman khusus COVID-19 yang mencapai Rp185 miliar.

Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Tangkap Otak di Balik Serangan Bom Makassar
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Tangkap Otak di Balik Serangan Bom Makassar

Sigit menyebut, pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sejauh ini akan terus melakukan penindakan terhadap para kelompok teroris.

Satgas COVID-19 Beberkan Kabar Baik Penanganan COVID-19 di Jawa dan Bali
Indonesia
Satgas COVID-19 Beberkan Kabar Baik Penanganan COVID-19 di Jawa dan Bali

Hal ini seiring dengan penurunan kasus konfirmasi serta kasus aktif secara signifikan.

Terawan Bikin Vaksin Nusantara, Komisi VI DPR: Jangan Sampai Profit Oriented
Indonesia
Terawan Bikin Vaksin Nusantara, Komisi VI DPR: Jangan Sampai Profit Oriented

Komisi VI DPR membuka ruang pada seluruh masyarakat baik dalam dunia akademis dan medis untuk berlomba-lomba mengembangkan vaksin COVID-19 mandiri.

Dua Tewas, Terduga Teroris Poso Diperkirakan Sisa 8 Orang
Indonesia
Dua Tewas, Terduga Teroris Poso Diperkirakan Sisa 8 Orang

TKP lokasi penyergapan teroris Poso sangat jauh dari pemukiman masyarakat, perjalanan dari Desa Tanalanto menuju batas Dusun Tokasa hanya bisa menggunakan motor trail berjarak delapan kilometer, kemudian tim evakuasi harus berjalan kaki kurang lebih lima hingga delapan jam untuk mencapai TKP.

Pemprov DKI Baru Terima Vaksin Gotong Royong 500 Ribu Dosis
Indonesia
Pemprov DKI Baru Terima Vaksin Gotong Royong 500 Ribu Dosis

Ketua DPD Gerindra DKI ini pun mengapresiasi program vaksin gotong royong