Pengamat Intelijen Minta Pemerintah Waspadai Dua Reaksi Buntut Pembubaran FPI Petugas membongkar atribut-atribut saat menutup markas DPP Front Pembela Islam (FPI), di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12). ANTARA FOTO/Akbar N Gumay

Merahputih.com - Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) diprediksi membawa dampak bagi keamanan dan ketertiban. Pemerintah diminta mewaspadai dampak dari keputusan itu. Pasalnya, basis massa FPI cukup kuat dan militan. Ada dua kemungkinan reaksi yang terjadi.

"Pertama adalah kekecewaan oleh anggota sampatisan FPI terhadap pemerintah. Basis massa yang cukup besar dan militan memungkinkan adanya aksi perlawanan," kata Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta melalui keterangannya kepada wartawan, Rabu (30/12).

Baca Juga

TNI-Polri Geruduk Markas FPI, Tujuh Orang Dibawa ke Polda Metro

Selain itu, simpatisan dari kelompok lain termasuk kelompok radikal terorisme juga sangat mungkin melakukan aksi balas dendam.

Sementara untuk kemungkinan kedua, adalah justru dengan tidak ada reaksi dan memilih untuk secara underground melakukan aktivitas dengan nama lain, tetapi dengan ideologi yang sama dengan FPI.

Stanislaus mengatakan, hal itu sangat mungkin dilakukan seperti yang terjadi pada HTI.

Pencopotan atribut FPI di Jalan Petamburan III usai FPI dilarang beroperasi di Indonesia, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/HO/Dokumentasi Dandim 0501/JP BS)

Setelah bubarnya dan pelarangan kegiatan FPI, maka pemerintah diharapkan bisa terus menjalin dialog dengan berbagai komponen masyarakat termasuk tokoh dan ormas agama.

"Untuk menciptakan harmonisasi dan kebhinekaan di Indonesia. Dialog harus dikedepankan sebelum adanya tindakan hukum atau aksi lainnya," ucap Stanislaus.

Pemerintah melarang penggunaan simbol dan kegiatan bagi Front Pembela Islam (FPI) karena dinilai telah bubar sejak Juni tahun lalu.

Pemerintah telah mengeluarkan keputusan bersama enam menteri dan lembaga tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan.

Baca Juga

FPI Jadi Organisasi Terlarang, Anak Buah Prabowo Sebut Pembunuhan Demokrasi

Dalam keputusan bersama disebutkan, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan FPI apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan ini. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dan melaporkan kegiatan yang dilakukan FPI.

Untuk itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta aparat pusat dan daerah untuk menolak jika ada organisasi yang mengatasnamakan FPI. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korlantas Polri Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Libur Panjang Akhir Oktober
Indonesia
Korlantas Polri Antisipasi Lonjakan Kendaraan saat Libur Panjang Akhir Oktober

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan skema pengamanan terkait libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 29 Oktober hingga 1 November 2020.

7 Pedoman Idul Adha yang Perlu Dipatuhi Warga saat PPKM Darurat
Indonesia
7 Pedoman Idul Adha yang Perlu Dipatuhi Warga saat PPKM Darurat

Pedoman pelaksanaan Iduladha 2021 ini sudah diatur melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021.

PN Jaksel Minta Pengamanan saat Sidang Praperadilan Rizieq Shihab
Indonesia
PN Jaksel Minta Pengamanan saat Sidang Praperadilan Rizieq Shihab

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan meminta pengamanan Kepolisian saat sidang pembacaan permohonan praperadilan atas tersangka Rizieq Shihab yang diagendakan pada Senin (4/1) mendatang.

Setelah Luhut, Giliran Haris Azhar Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
Setelah Luhut, Giliran Haris Azhar Bakal Diperiksa Polisi

Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar.

Polisi Akhir Pekan Ini Berencana Gelar Perkara Kasus yang Menyeret Nama Jerinx
Indonesia
Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda
Indonesia
Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda

"Sudahlah Pak Anies, tolong buka mata dan hati nurani Anda," kata Kent

Sekjen Gerindra: Insyaallah Prabowo Maju Pilpres 2024
Indonesia
Sekjen Gerindra: Insyaallah Prabowo Maju Pilpres 2024

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Gerindra Sulawesi Selatan pada Sabtu (9/10).

Politisi PDIP Kembalikan Duit dari Tersangka Korupsi Bansos Juliari ke KPK
Indonesia
Politisi PDIP Kembalikan Duit dari Tersangka Korupsi Bansos Juliari ke KPK

Penyidik KPK telah memeriksa Suyuti sebagai saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap tersebut.

Pemerintah Tender Offer Delapan Seri Global Bond yang Segera Jatuh Tempo
Indonesia
Pemerintah Tender Offer Delapan Seri Global Bond yang Segera Jatuh Tempo

Hasil transaksi tender offer empat dari delapan seri tersebut meliputi seri global bonds 3,75 persen yang jatuh tempo pada 2022 dengan jumlah pokok yang diterima untuk pembelian kembali sebesar 515,19 juta dolar AS dan faktor pronata 100 persen.

Komnas HAM Kirim Surat Panggilan Kedua ke Firli Bahuri Cs
Indonesia
Komnas HAM Kirim Surat Panggilan Kedua ke Firli Bahuri Cs

Hal ini dilakukan untuk meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.