Pengamat Endus Motif di Balik Kebijakan Kontroversi Anies Baswedan
Merahputih.com - Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan melihat upaya keras kepala Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tetap melakukan kebijakan yang ditolak publik menandakan ada agenda pribadi yang ditutupi.
Apalagi, kata dia, bertepatan dengan banyak penolakan terhadap kebijakan Anies Baswedan ini, muncul berita atau informasi sekelompok orang yang mendukung dan mencalonkan Anies jadi presiden pada pilpres 2024.
Baca Juga
Ahok Dinilai Sukses Tangani Banjir ketimbang Anies, Said Didu: Survei Indo Barometer Ngawur
"Rupanya agenda keinginan jadi presiden ini yang sedang dipersiapkan oleh Anies Baswedan di balik semua kebijakan kontroversial di Jakarta sekarang ini. Ya Anies Baswedan sedang mimpi jadi presiden sekarang," kata Azas dalam keterangannya, Selasa (18/2).
Kebijakan-kebijakan yang mendapat kritik dan penolakan itu, kata Tigor, salah satunya soal banjir. Pemprov Jakarta, di bawah gubernur Anies Baswedan, dinilai tidak melakukan apa-apa untuk membantu meringankan beban korban banjir Jakarta hingga hari ini.
"Justru dalam peristiwa banjir Jakarta ini Anies Baswedan menyalahkan pemerintah pusat yang tidak melakukan apa-apa dalam menangani masalah banjir. Anies Baswedan mengatakan bahwa banjir Jakarta terjadi karena kurang area resapan air untuk menampung air hujan," ucap dia.
Belum selesai urusan banjir, beberapa waktu lalu Anies Baswedan menebang 200 pohon dari area ruang terbuka hijau (RTH) Monas. Penebangan 200 pohon dilakukan untuk revitalisasi Monas. Kebijakan inipun menuai penolakan dan kritik masyarakat tetapi tetap jalan.
Baca Juga
Survei Indo Barometer: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin
Akhirnya, diketahui bahwa revitalisasi Monas itu dilakukan karena Anies Baswedan ingin menjadikan area Monas sebagai sirkuit Formula E.
"Sekarang juga sedang terjadi penolakan dan kritik atas rencana Anies Baswedan mengadakan sirkuit Formula E di Monas. Penolakan dan kritik masyarakat dan pemerintah pusat terhadap kegiatan Formula E ini juga tetap dijalankan oleh Anies Baswedan," tegas Azas. (Knu)