Pengamat Ekonomi tentang Makan Siang Gratis, Pemerintah Sebaiknya Bertindak Realistis
Hendaru Tri Hanggoro - Kamis, 29 Februari 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Program makan siang gratis disebut-sebut telah dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara (26/2).
Program itu akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah rincian terkait program makan siang gratis.
Menurutnya, ada sekira 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis, yang terdiri atas 22,3 juta anak usia balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah Aliyah.
Baca juga:
Bank Dunia Peringatkan Program Makan Siang Gratis Prabowo, Gibran: Kami Evaluasi
Alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15.000, di luar susu.
Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya bertindak realistis dan tidak memaksakan program populis dalam bentuk makan siang gratis untuk segera dimasukkan ke APBN 2025.
Jika tetap dimasukkan, maka anggaran yang paling mungkin ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025 maksimum sebesar Rp 5 triliun agar tidak membebani APBN.
"Sebaiknya makan siang gratis hanya boleh maksimum Rp 5 triliun untuk tahun pertama, jadi jangan APBN terlalu diberikan beban berat untuk program populis," tutur Bhima.
Dia menyampaikan, anggaran sebesar Rp 5 triliun tersebut bisa dikucurkan untuk program makan siang gratis di kabupaten/kota prioritas, yakni yang angka gizi buruknya tinggi.
"Mulai dulu dari kabupaten dengan angka gizi buruk tinggi baru bertahap di evaluasi jangan langsung jor-joran," kata Bhima.
Dia menambahkan, pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pengawasan dan pelaporan program makan siang gratis karena rawan korupsi.
"Intinya jangan maksain program populis (makan siang gratis), yang realistis saja dan lakukan secara prioritas plus diperkuat sistem pelaporan dan pengawasannya untuk cegah korupsi," pungkasnya. (Pon)
Baca juga:
Gibran Sebut Pagu Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 Per Anak Belum Final
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gibran Tegaskan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sudah Diperhitungkan Matang oleh Prabowo untuk Optimalkan Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik
Copot Sri Mulyani hingga Budi Arie, Pengamat Duga Prabowo Mau Lepas 'Warisan' Jokowi
Pakar Nilai Menteri Baru Harus Berhati-hati dalam Berkomunikasi dan Fokus Pada Program 'Quick Wins'
Dinilai Mengejutkan, IPR Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Fokus pada Ekonomi dan Politik Hukum
Arahan Prabowo untuk Anggota DPR Fraksi Gerindra: Harus Mawas Diri dan Jaga Ucapan serta Perilaku
Legislator Gerindra Malam Ini Kumpul di Kertanegara, Akses Jalan Depan Rumah Prabowo Ditutup untuk Umum
Profil Mukhtarudin yang Dilantik Jadi Menteri P2MI, Gantikan Posisi Abdul Kadir Karding
Profil Irfan Yusuf, Cucu Hasyim Asy'ari yang Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah
Profil Lengkap Ferry Juliantono, Dilantik Jadi Menteri Koperasi Gantikan Budi Arie
Prabowo Ganti Sri Mulyani Hingga Budi Gunawan, Evaluasi Kinerja Jadi Pertimbangan Utama