Pengamat Duga Ada yang Tekan Erick Thohir agar Ahok Jadi Bos BUMN Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (tengah) menghadiri upacara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

MerahPutih.com - Pengamat energi Marwan Batubara menilai, sosok Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sama sekali tidak memenuhi syarat (qualified) untuk memimpin sebuah perusahaan di BUMN.

Ia menduga, masuknya nama Ahok untuk memimpin di salah satu BUMN bukan kemaun Erick, tapi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

DPD Gerindra DKI Tanggapi Rumor Ahok Kandidat Kuat Dirut Pertamina

Bahkan, ia menduga, Presiden Jokowi ditekan oleh pihak lain untuk memasukkan nama Ahok.

Suasana Gedung Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis (21/11/2019). ANTARA/Aji Cakti
Suasana Gedung Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis (21/11/2019). ANTARA/Aji Cakti

"Pak Jokowi itu harus berani, kalau ada yang nekan, Ahok yang nekan, atau ada konglomerat Ahok yang nekan, dihadapi saja. Jangan tunduk, dan saya yakin rakyat akan berada di belakang Pak Jokowi," tegas Marwan kepada wartawan, Kamis (21/11).

Marwan menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur syarat-syarat menjadi pimpinan BUMN.

Marwan menyebut, tidak bisa seseorang tiba-tiba langsung diangkat tanpa melalui persyaratan yang sudah ditentukan.

"Dia harus melalui berbagai proses," ingat Marwan.

Selain itu, Marwan menambahkan, sejumlah kasus yang diduga menyeret nama Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta juga belum diproses.

"Kalau memang Ahok punya dugaan kasus-kasus yang perlu diusut, bereskan dulu. Karena faktanya rakyat meragukan," jelas dia.

Baca Juga:

Ahok Disebut Layak Jadi Bos BUMN, Politikus Berkarya: Suruh Belajar Hukum

Marwan yakin, pengalaman Ahok yang didominasi di kancah politik, tak akan mampu membawanya mampu membenahi BUMN.

"Dia (Ahok) juga enggak punya pengalaman seperti itu (di BUMN), dan kita bicara ini sektor strategis," kata Marwan.

Basuki Tjahaja Purnama. (ANTARA/Wisnu Adhi)
Basuki Tjahaja Purnama. (ANTARA/Wisnu Adhi)

Karenanya, ia menyarankan supaya Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan pengelolaan perusahaan pelat merah ke orang yang tepat.

"Yang dibutuhkan itu keahlian juga latar belakang teknis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ketahanan energi nasional yang tidak bisa begitu saja diserahkan pimpinan pengelolaannya pada orang yang tidak qualified," ucap dia. (Knu)

Baca Juga:

PA 212 Ancam Kerahkan Gelombang Aksi Besar-besaran Seperti Era Ahok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan
Indonesia
UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan

Kedaulatan pangan ini merupakan perlindungan kepentingan dalam negeri untuk menjaga dan memperkuat pangan nasional. Untuk itu, sektor pangan ini tidak boleh dilemahkan.

Usai Dilantik, Besok Riza Patria Menghadap Anies di Balai Kota
Indonesia
Usai Dilantik, Besok Riza Patria Menghadap Anies di Balai Kota

Kamis, Riza sudah mulai bekerja membatu Anies menjalankan pemerintahan DKI Jakarta.

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia
Indonesia
DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Komisi E DPRD DKI Jakarta masih menemukan anggaran yang dinilai janggal di Dinas Pendidikan.

Ketua DPRD DKI Persilakan Pengusaha Mal Gugat Ganti Rugi Banjir ke Pemprov
Indonesia
Ketua DPRD DKI Persilakan Pengusaha Mal Gugat Ganti Rugi Banjir ke Pemprov

DPRD mempersilakan sejumlah pengusaha mal dan warga menggugat perdata melalui mekanisme class action ke Pemprov DKI Jakarta akibat banjir.

 Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai
Indonesia
Fraksi PDIP Tak Setuju Usulan Komisi A Bansos Sembako Diganti Uang Tunai

Pendistribusian paket sembako oleh pemerintah itu, menurut Gembong, untuk menjaga ketahanan pangan agar mereka memiliki persediaan makanan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Desak Tarik Commitment Fee Formula E, Ketua Komisi E: Keputusan Ada di Anies
Indonesia
Desak Tarik Commitment Fee Formula E, Ketua Komisi E: Keputusan Ada di Anies

Perhetalan mobil balap berenergi listrik itu dilaksanakan pada 6 Juni lalu.

DPR: Reformasi Tata Kelola Penting Tekan Defisit BPJS Kesehatan
Indonesia
DPR: Reformasi Tata Kelola Penting Tekan Defisit BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan UU No.40 Tahun 2004

Rakyat Pikirkan Pandemi, RUU HIP Dinilai Tidak Punya Urgensi
Indonesia
Rakyat Pikirkan Pandemi, RUU HIP Dinilai Tidak Punya Urgensi

Disaat situasi seperti ini, publik malah dikejutkan dengan rencana pembahasan RUU HIP yang kurang bersentuhan langsung dengan apa yang dihadapi masyarakat.

Tanggapi Pernyataan Presiden Prancis, SBY: Cerita Lama Kembali Terulang
Indonesia
Pilkada Tetap Digelar, Kapolri Keluarkan Maklumat
Indonesia
Pilkada Tetap Digelar, Kapolri Keluarkan Maklumat

Dikeluarkannya maklumat Kapolri ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo, terkait pencegahan penyebaran virus corona.